Kabupaten Sleman Siapkan Mall Pelayanan Publik

Deputi Pelayanan Publik KemenPANRB, Diah Natalisa beserta jajarannya lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman untuk melihat langsung persiapan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menginplementasikan Mall Pelayanan Publik (MPP). (Foto: slemankab.go.id)

Sleman- Deputi Pelayanan Publik KemenPANRB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Diah Natalisa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman pada hari Kamis (28/03/2019). Kunjungan kali ini bertujuan untuk meninjau serta melihat langsung persiapan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menginplementasikan Mall  Pelayanan Publik (MPP).

“Hari ini kami berkesempatan hadir di Kabupaten Sleman satu hari setelah penandatangan komitmen oleh 26 pimpinan daerah dalam mengimplementasikan Mal Pelayanan Publik di Daerahnya masing-masin. Kami ingin melihat sejauh mana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan juga stakeholder lainnya yang bergabung dengan Mall Pelayanan Publik,” jelas Diah Natalisa.

Dalam peninjauan tersebut, Diah Natalisa menjelaskan bahawa pihaknya tidak hanya melihat persiapan saja, akan tetapi juga kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi mengenai kebijakan publik secara umum serta dasar hukum dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilaksanakan.

Kunjungan KemenPANRB diterima langsung oleh Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi dan serta seluruh perangkat daerah, para Direktur BUMD, dan sejumlah instansi yang akan begabung dalam MPP Kabupaten Sleman di Aula Lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Bersama dengan Wakil Bupati Sleman, Diah dan jajarannya meninjau langsung lokasi yang akan menjadi MPP Kabupaten Sleman yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman yang merupakan lokasi sementara sampai akhir 2019 untuk mengintregasikan berbagai jenis pelayanan publik.

“Lokasi MPP Kabupaten Sleman, semula merupakan loket pelayanan (front office) dan ruang kerja DPMPPT Sleman. Kemudian diubah menjadi ruang pelayanan seluruhnya dengan luas ruangan efektif 337 meter persegi, dengan kapasitas 15 loket, meliputi 99 yang terdiri atas 67 pelayanan perizinan dan 32 jenis pelayanan non  perizinan,” Papar Sri Muslimatun.

Lebih lanjut, Sri Muslimatun juga menjelaskan instansi yang terlibat dalam implementasi MPP untuk perangkat daerah sebanyak 7 dinas, BUMD sebanyak 2 instansi, BUMN sebanyak 2 instansi, Pemda DIY sebanyak1 instansi, Instansi vertikal sebanyak 2 instansi dan lembaga perbankan sebanyak 1 bank.

“Kabupaten Sleman senantiasa berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Hal tersebut terlihat dari Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman meningkat dari 68,96 (kategori B) pada tahun 2017 menjadi 72,81 (kategori BB) pada tahun 2018,” jelas Sri Muslimatun.

Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemkab Sleman selain memberikan kemudahan pada masyarakat juga membuahkan prestasi. Diantaranya dari hasil evaluasi KemenPANRB terhadap Role Model pelayanan publik tahun 2018 RSUD Sleman memperoleh kategori A-, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai kategori B. Selain itu berdasarkan evaluasi Ombudsman Republik Indonesia atas Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemkab Sleman mendapat predikat Kepatuhan Tinggi, Zona Hijau, Nilai 83,99.

Kualitas Layanan Publik

Layanan publik merupakan salah satu produk dari kerja pemerintah. Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Artinya, kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun  berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Moenir (1998:41) bahwa hak atas pelayanan itu sifatnya  sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apa pun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan. Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, memperisngkat waktu proses pelaksanaan urusan publik.

Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya dengan membuat terobosan membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Gagasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur ini sudah terealisir di beberapa daerah di Indonesia.

“Konsep mal ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat, dimana kita hanya datang ke satu tempat untuk memenuhi semua keperluan kita,” ujar Asman dalam sebuah acara di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta beberapa bulan lalu.

Tidak main-main, pemerintah membangun Mall Pelayanan Publik yang di dalamnya tersedia berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat secara integratif. Dengan demikian masyarakat tidak direpotkan lagi dengan birokrasi yang selama ini dianggap berbelit.