LPH Sleman, Kembali Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya. (Foto: slemankab.go.id)

Sleman- Bupati Sleman, Sri Purnomo, baru saja menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, Yusnadewi. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya.

Dalam sambutannya, Senin (15/04/2019), Bupati Sleman mengaku bangga dengan hasil tersebut. Namun menurutnya hasil pemeriksaan tersebut bukanlah tujuan utama Pemerintah Kabupaten Sleman.

Sri Purnomo mengatakan Pemerintah Kabupaten Sleman selalu berupaya untuk mewujudkan good governance serta menciptakan budaya kerja birokrasi yang optimal demi kesejahteraan warga Kabupaten Sleman. Lebih lanjut Sri Purnomo mengapresiasi semua pihak di lingkungan Pemkab Sleman yang telah bekerja dengan baik sehingga bisa meraih hasil yang memuaskan.

“Terima kasih, saya mengapresiasi kerja keras teman-teman. Semoga masyarakat Sleman bisa lebih sejahtera serta menikmati pembangunan di Kabupaten Sleman”, ungkapnya.

Sementara Yusnadewi mengatakan bahwa opini WTP merupakan pernyataan professional pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan. Menurutnya opini WTP bukan berarti sebuah jaminan tidak adanya penyimpangan atau fraud yang ditemukan, atau kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Ia berharap, hal ini menjadi momentum untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan begitu kita harapkan kemakmuran rakyat yang kita cita-citakan dapat terwujud,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan LHP DPRD Kabupaten Sleman kepada Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Haris Sugiharta. Hasil yang sama juga diraih oleh DPRD Kabupaten Sleman, yakni opini WTP. Hadir pula pada kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Sleman, Sumadi, serta sejumlah Kepala OPD terkait.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pemerintah ingin mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menyerahkan LKPP 2018 yang belum diaudit (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Rabu (27/3).

LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat yang dilakukan setiap tahun. Laporan keuangan ini merupakan hasil konsolidasi dari 86 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara.

“BPK telah memberikan opini WTP atas LKPP 2016 dan LKPP 2017. Capaian tersebut tentunya bukanlah suatu capaian yang mudah dan harus senantiasa dijaga dan dipertahankan,” ujar Sri Mulyani.

Untuk mempertahankan opini tersebut dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, pemerintah melakukan berbagai langkah tahun lalu.