136 CPNS Diterima di UIN Sunan Kalijaga

Sesi foto bersama Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yudian Wahyudi, dengan 76 CPNS saat penyerahan SK di gedung Prof. KH. Saifuddin Zuhri. (Foto: UIN Sunan Kalijaga)

Sleman- UIN Sunan Kalijaga tahun ini menerima 136 CPNS. Kabag. Organisasi, Kepegawaian dan Hukum, Kenya Budiani, menyampaikan bahwa jatah yang diberikan oleh Kementerian Agama ditahun 2019 ini meningkat tajam dibandingkan jumlah tahun-tahun sebelumnya.

Keberadaan 136 CPNS baru merupakan upaya UIN Sunan Kalijaga untuk menguatkan sistem akademik di masing-masing Fakultas dalam rangka mencapai target menjadi World Class University.

Saat menyerahkan SK, Rektor UIN, Yudian Wahyudi menyampaikan bahwa pegawai negeri sipil dalam sumpahnya sudah menerima janji politik pada level kenegaraan. Menurutnya, para dosen baru ini harus menerima Islam yang mendukung Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jangan sampai ada dosen yang melakukan aktivitas yang mengarah melemahkan NKRI. UIN Sunan Kalijaga adalah Perguruan Tinggi berstatus negeri dengan demikian UIN adalah representatif dari pemerintahan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara berdasarkan pada pancasila, dengan demikian kalian juga harus menjunjung tinggi negara NKRI,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini Sebanyak 76 SK CPNS diserahkan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di gedung Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Jum’at (17/05/2019).Penyerahan SK CPNS kali ini akan dilakukan bertahap, tahap I akan diserahkan sebanyak 76 SK dan tahap II sebanyak 60 SK CPNS yang masih diproses oleh BKN.

Taat Aturan

Dalam kesempatan kali ini, Rektor juga berpesan, untuk menghilangkan tirani ilmiah pada proses belajar mengajar di kampus. Para dosen hendaknya tidak menyiksa mahasiswanya secara akademik dengan memberikan nilai jelek pada penilaian di setiap matakuliah.

Jangan mengukur mahasiswa dengan kepintaran dosen, tapi ukur dengan ilmu yang diberikan pada mereka. Selain itu, calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga dilarang mengikuti organisasi yang dilarang oleh pemerintah.

“Status CPNS itu merupakan Lailatul Qadar kalian. Sehingga kesuksesan kalian harus direncanakan dan diukur. Target kedepannya sebagai dosen anda harus sampai ke jenjang tertinggi yaitu professor, jangan sampai menjadi dosen yang mungkar ”, imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Handarlin H.Umar,  mengharapkan agar para dosen CPNS juga belajar memahami berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hal kedisiplinan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti; Keputusan Menteri Agama no.43 tahun 2016 terkait jam kerja, Peraturan Pemerintah nomer. 53 tahun 2010 tentang hak dan kewajiban dosen, dan lain lain.

“Disiplin adalah kunci utama bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang mana ini bisa tercermin dari kehadiran melalu rekam Finger Print”, pungkas Handarlin.