Wabup Kulon Progo Hadiri Acara Monitoring Bhakti Sosial TNI manunggal KKBPK

Foto bersama dalam acara monitoring dan evaluasi bhakti sosial TNI manunggal Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK). (Foto: Pemkab Kulon Progo)

Kulon progo- Wakil Bupati Kulon Progo, Sutedjo, menghadiri acara monitoring dan evaluasi bhakti sosial TNI manunggal Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

Acara ini berlangsung Minggu, 30 September 2019 di Dusun Wadas, Desa Giripurwo, Desa Girimulyo digelar.

Acara yang dilaksanakan oleh Dandim 0731 Kabupaten Kulon Progo ini turut dihadiri oleh Tim Monev beserta rombongan dari DIY.

Menurut Wakil Bupati, Desa Girimulyo merupakan daerah percontohan yang bisa menekan angka kependudukannya. Hal ini juga sudah diakui oleh nasional. Hal ini tentu merupakan suatu kebanggan di Kabupaten Kulon Progo

“Kecamatan Girimulyo ini sudah mendapat penghargaan secara nasional terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berintegritas,” jelas Wabup.

Menurutnya lagi, di Kulon Progo sendiri hanya ada 4 OPD yang mendapat penghargaan tersebut, diantaranya RSUD Wates, Dinas Dukcapil, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kulon Progo serta kecamatan Girimulyo.

“Harapan untuk kedepannya adalah semoga angka kelahiran di Kecamatan Kulon Progo bisa menjuarai Monev Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) karena bisa mempertahankan angka kelahirannya. Bukan hanya angka kelahiran yang kecil tetapi terkecil di Kabupaten Kulon Progo,” imbuhnya.

Peran TNI

Acara ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan dari pagi, yakni dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan yang berada di Kecamatan Wates dan dilanjutkan dengan acara inti yang dilaksanakan di Girimulyo.

Banyak orang yang penasaran mengapa KB bekerja sama dengan TNI, hal ini karenaTNI yang biasanya bertanggung jawab pada masyarakat, sehingga ketika semakin banyak masyarakatnya maka tugas TNI akan semakin berat, sebaliknya jika jumlah penduduknya sedikit maka tugas TNI semakin ringan

“Kita mengelola kependudukan pasti ada dampak pada kesejahteraan kepada ketertiban penduduk nah disitu TNI berperan karena TNI punya tanggung jawab teritorial jadi kalo penduduk banyak tidak berkualitas ada diskriminalitas, tidak tertiban nah ini tentu tanggung jawab TNI,” ujar Ita Suryani, M.kes dari BKKBN DIY.

Menurutnya lagi, dengan kita bersatu kemudian kita lakukan evaluasi ini untuk memastikan bahwa program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan warga itu terlaksana di sini lapangan dan TNI berkontribusi.