Permasalahan Klitih, Didominasi Pelajar SMA dan SMP

Acara FGD yang digelar di Garage Hotel (Foto: Kesbang Jogja)

GARAGE HOTEL, Jogja — Di awal tahun 2020 di Kota Yogyakarta kembali terjadi  kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak kita yang berstatus Pelajar, baik itu pelajar SMA / SMK maupun SMP. Masyarakat menyebut kejahatan jalanan ini dengan istilah klitih.   Fenomena klitih ini tidak terlepas dari adanya Geng Pelajar pada Sekolah-Sekolah. Dari data atau informasi yang kami peroleh, di Kota Yogyakarta terdapat 28 Geng pelajar yang tersebar pada SMP dan SMA / SMK.

Secara kuantitatif angka kejadian klitih di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2018 angka kejadian klitih sebanyak 18 kejadian dan tahun 2019 menurun menjadi 16, walaupun terjadi penurunan, tetap saja membuat kita prihatin dan dapat mencederai Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dan Kota tujuan wisata.

Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta menyelenggarakan FGD dengan tema ‘Mengurai dan Mencari Solusi Permasalahan Klitih yang Dilakukan Geng Pelajar di Kota Yogyakarta’. Bertempat di Garage Hotel, Kamis (23/1/2020).

Tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk mengurai dan mencari solusi permasalahan klitih, sedangkan keluaran yang diharapkan dari  FGD ini adalah dapat menghasilkan rekomendasi terhadap upaya pencegahan dan  penindakan pelaku klitih yang dilakukan Geng Pelajar di Kota Yogyakarta.

Peserta kegiatan ini sebanyak 65 orang, terdiri dari OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, PDM, Aisyah, Karangtaruna, KPAI, Kominda Kota Yogyakarta dan Kepala Sekolah SMA / SMK dan SMP di wilayah Kota Yogyakarta.

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menegaskan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membersihkan Kota Pelajar dari kejahatan klitih yang marak terjadi belakangan ini.

Hal itu dibuktikan salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Klitih yang melibatkan sejumlah unsur seperti Kodim 374, Polresta dan sejumlah elemen masyarakat, seperti PKK dan KPAI.

“Kami tidak akan pernah memberikan ruang sedikit pun di Kota Yogyakarta ini untuk melakukan aksi tersebut,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Satgas Anti Klitih bertugas melakukan patroli di seluruh wilayah Kota Yogyakarta, dengan begitu harapannya tidak ada lagi tempat yang nyaman bagi para pelaku Klitih.

“Klitih ini biasanya terjadi dari sekelompok anak usia pelajar yang menghabiskan waktu dengan berkumpul pada malam hari,” jelasnya.

Pihaknya mengajak warga untuk ikut mendorong Satgas ini dengan aktif melakukan ronda pada malam hari. Ia meminta warga untuk mengingatkan anak-anak yang nongkrong pada malam hari.

“Jika mereka sudah mengganggu lingkungan dan ada potensi terjadinya kejahatan segera lapoarkan kepada aparat,” tegasnya.

Selain satgas, Pemkot juga membentuk call center yang bertujuan untuk merespon secara cepat jika terjadi atau ada potensi kejahatan yang dilakukan.

Walikota Yogyakarta, meminta orang tua, untuk meningkatkan perannya dalam mengasuh anak-anaknya, salah satunya dengan menumbuhkan sikap ‘kepo’ untuk mengetahui akativitas anak saat di luar rumah.

“Dari sekian kejadian, orang tua biasanya kaget ketika mendengar anaknya terlibat kitih, karena mereka mengenal anaknya sebagai anak yang baik,” pungkasnya.

Didominasi Pelajar SMA dan SMP

Komandan Kodim 0734 Yogyakarta, Kolonel Arh Zaenudin menyebut, klitih yang terjadi di Kota Yogyakarta ada kaitannya dengan wilayah lain, seperti Bantul dan Sleman.

“Kami sudah melakukan pemetaan, penyebabnya banyak kalau dari faktor internal seperti kurang perhatian, ada juga faktor ekternal seperti tergabung dalam geng sekolah atau pengurus miras dan narkoba,” jelasnya.

Dari hasil pemetaanya, diketahui sebanyak 29,5 persen pelaku adalah pelajar SMP dan 68 persen siswa SMA bahkan 2,5 persen masih duduk di bangku SD.

Sedangkan, Kasat Binmas Polresta Yogyakarta, Kompol Kodrat menegaskan, Polresta dan Polda sudah melakukan giat untuk mencegah dan mengatasi klitih. Namun hanya yang memenuhi unsur pidana misalnya terkait undang-undang minuman keras dan narkoba maka anak diproses pidana.

“Anak-anak yang dilepas karena tidak menuhi unsur pindana. Mereka diserahkan ke Bimas untuk dibina. Kalau ada yang memenuhi unsur pidana pasti akan dipidana,” pungkasnya.