Pemkot Yogya Gelar Musrenbang Secara Transparan dan Partisipatif

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi pimpin rapat Musrenbang dengan menggunakan teleconference, Selasa (7/2/2020). (Foto: Hanang Widiandhika)

Umbulharjo – Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi pimpin rapat Musrenbang dengan menggunakan teleconference. Dalam rapat Musrenbang ini dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Musrenbang Kota Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol penyelenggaraan rapat koordinasi dalam kondisi antisipasi persebaran COVID-19.

Publik dapat mengikuti Musrenbang melalui paparan live pada akun Facebook Pemkot Yogyakarta

Dalam rapat tersebut Wawali menegaskan 5 langkah untuk segera melakukan penanganan covid 19 di Kota Yogyakarta dan juga untuk pemulihan setelah covid 19.

Wawali menjabarkan ke lima aspek tersebut adalah mengatasi covid 19 dari aspek kesehatan, mengalokasikan bantuan kepada kelompok-kelompok yang terdampak, melakukan pemulihan sosial ekonomi, upaya-upaya kebangkitan agar lebih cepat, serta menyangkut capaian kinerja.

“Hampir satu bulan masyarakat berada di rumah saja untuk itu perlu sekali adanya pemulihan terhadap sosial, psikologis, dan juga ekonomi. Kemampuan produksi masyarakat harus dikembalikan kembali,” ujarnya di ruang Yudistira komplek Balaikota Yogyakarta, Selasa (7/4/2020).

kelima hal tersebut, lanjutnya, untuk dasar pada tahun 2021 mendatang. Jika pada tahun 2020 kurang maksimal akan berpengaruh pada tahun 2021 mendatang.

“Dalam Musrenbang ini melibatkan 100 titik seperti di kelurahan, dan tokoh masyarakat, meskipun dalam suasana menghadai covid 19 ini kita dapat melaksanakan musrenbang dengan baik,” katanya.

Smart City

Sambung wawali, kondisi seperti saat ini dapat dimanfaatkan untuk membiasakan teleconference sebagai kegiatan yang lebih efisien dan untuk membiasakan Kota Yogya sebagai smart city.

“Apa yang kita rencanakan pada 2021 sangat banyak ditentukan dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan pada tahun 2020. Karena sudah pasti pada tahun 2020 struktur anggaran berubah, artinya pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dari pusat akan berkurang. Mengakibatkan APBD Kota Yogyakarta harus baru dan responsif,” katanya.

Wawali mengatakan dalam musrenbang ini pihaknya juga menyoroti adanya jarak yang cukup jauh antara pendapatan masyarakat yang brekonomi tinggi dengan masyarakat yang berekonomi menengah kebawah.

Untuk mengatasi jarak tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki program gandeng gendong, yang didalamnya terdapat berbagai elemen seperti korporasi, dan juga kampung.

“Gandeng gendong pada tahun 2019 lalu berhasil menyerap 38 persen dari anggaran makan minum yang ada di Pemkot Yogya, sedangkan pada tahun 2020 ini rencananya kita tingkatkan menjadi 70 persen. Karena adanya covid 19, kegiatan di Pemkot menurun drastis ini tentu saja mempengaruhi pendapatn masyarakat,” katanya.

Wawali berharap pemulihan Kota Yogya akibat dampak covid 19 bisa lebih cepat sehingga perekonomian dan pariwisata di Kota Yogya dapat kembali seperti semula.