Komitmen Yogyakarta Wujudkan Kawasan Tanpa Rokok

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, dalam sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok. HANANG ANDRE

Penerapan dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2017 dan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 17 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Yogyakarta dinilai dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Salah satu manfaat bagi pemerintah adalah dari sisi efisiensi pengeluaran.

Pasalnya peraturan ini sekaligus akan menurunkan biaya kesehatan yang dikeluarkan pemerintah untuk pengobatan penyakit akibat merokok.

Selama ini saya menilai pengeluaran pemerintah untuk pengobatan penyakit akibat merokok terbilang cukup besar.

Bahkan, biaya yang harus ditanggung akibat rokok ternyata jauh lebih besar dibanding pendapatan negara dari produk tembakau.

Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), pada 2010, jumlah pengeluaran makro akibat rokok mencapai sekitar Rp 245 triliun. Pengeluaran akibat rokok itupun cukup membebani APBD Kota Yogyakarta selama ini.

Dengan adanya peraturan ini menurut saya juga akan melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup.

Tak sampai disitu saja, Perda ini akan melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Rokok.

Namun sosialisasi oleh berbagai pihka juga harus digenjot, libatkan para generasi muda. Peran anak muda sangat potensial untuk melakukan sosialisasi karena dinilai bisa menetralisasi pada level horizontal.

Kebanyakan para perokok adalah anak muda, dengan begitu harapannya mereka bisa berkomunikasi dengan lebih baik karena usianya sama.

Selain itu harapanya mereka bisa melakukan inovasi di wilayah mereka masing-masing, karena sebelumnya semua kampung di Kota Yogyakarta sudah tersosialiasi Perda KTR.

Perda dan Perwal KTR tidak melarang orang merokok namun menata agar pengunjung merokok di tempat tempat yang sudah disediakan.

Pun jika dilakukan pemasangan area khusus untuk para perokok, agar ditempatkan di bagian ujung jalan yang berdekatan dengan pos polisi agar para perokok dapat diawasi.

Selain itu kiranya Pemkot Yogyakarta lebih banyak membangun tempat khusus merokok dan tegas menerapkan Perda KTR.

Memang diakui bahwa aturan ini memang membutuhkan waktu untuk bisa berjalan dengan efektif. Pun petugas juga ada sifat sungkan untuk menegur jika mandapati perokok masih melanggar aturan.

Namun di beberapa tempat seperti bandara, masyarakat sudah mulai terbiasa untuk merokok di tempat yang telah disediakan.

Untuk aturan, masyarakat memang perlu belajar dan butuh waktu. Saya sangat mendukung Jogja untuk menjadi KTR 100 persen karena sudah terlalu banyak asap kendaraan. Kalau ditambah asap lain apa tidak semakin rusak kesehatannya.