Menangkal Penyebaran Hoax Menuju ‘New Normal’

Desa Wisata Kaki Langit Dlingo Bantul di masa pandemi Covid-19. HUMAS DIY

Sejak Selasa (26/5/2020), sejumlah 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota menerapkan Prosedur Standar New Normal, mulai dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Kabupaten Barito Kuala. Pasukan TNI dan Polri dikerahkan ke 1.800 titik agar mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Pandemi Covid-19 bahkan membuka perubahan tren pariwisata di dunia. Isu health, hygiene, safety, dan security menjadi pertimbangan utama para wisatawan. Referensi akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang, seperti solo travel tour, wellness tour, termasuk di dalamnya virtual tourism, serta staycation.

Bagaimanapun, upaya menuju ‘new normal’ tidak dapat dilepaskan dari cara publik mengonsumsi informasi. Dunia media sosial yang telah begitu kompleks menjadi bagian pentingnya. Penyebaran berita palsu (fake news) atau dikenal juga dengan istilah hoax yang tidak jelas sumber serta kebenarannya kian mengkhawatirkan.

Penyebaran berita palsu tidak hanya membodohi masyarakat dengan sajian informasi yang tidak benar. Tindakan tersebut juga digunakan pihak-pihak tertentu untuk menghasut dan memecah belah masyarakat, yang muaranya akan membahayakan sendi-sendi persatuan bangsa Indonesia.

Hoax begitu booming, terutama didukung oleh pola penggunaan internet masyarakat yang lebih banyak untuk akses jejaring sosial dan instant messaging. Perkembangan teknologi informasi-komunikasi tidak hanya memberikan efek positif tetapi efek laten yang bersifat negatif, terutama dalam aspek jejaring sosial. Maraknya hoax disebabkan oleh kemudahan akses teknologi.

Pada dasarnya, media sosial memudahkan users dalam berbagi informasi, memberikan pendidikan berbasis makna dan signifikan data atau informasi, sebagai media untuk berdiskusi, dan sebagai fasilitas untuk mengemukakan pendapat.

Namun, realitasnya tidak dipergunakan sesuai fungsinya dan acap kali disalahgunakan untuk penyebaran isu yang dapat menimbulkan konflik, fitnah, perpecahan, dan ujaran kebencian serta membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Banyaknya akun palsu di media sosial memberikan implikasi percepatan penyebaran informasi.

Digital Citizenship

Upaya meminimalisasi persebaran berita palsu (hoax) dapat dilakukan dengan pendekatan kebhinekaan atau kewargaan (digital citizenship) melalui peningkatan kemampuan literasi media agar individu melek informasi dan bertanggung jawab terhadap kebebasan informasi yang ada. Individu juga dituntut untuk mampu mengidentifikasi pesan kebencian dan menangkal pesan kebencian (Juliswara, 2017).

Apabila hoax merupakan virus yang merusak, hoaxbuster dan penegakan hukum menjadi antivirus untuk memulihkan situasi. Sementara yang menjadi vaksinnya adalah kompetensi literasi yang harus dimiliki oleh setiap warganegara.

Pada ‘kamar’ antivirus yang berfungsi untuk melumpuhkan virus dalam gerak cepat, terdapat unsur hoaxbuster dan law enforcement atau penegakan hukum. Hoaxbuster adalah aktor sekaligus ujung tombak gerakan anti-hoax pada taraf ‘antivirus’. Sementara penegakan hukum merupakan instrumennya.

Kegunaan vaksin memberikan daya imunitas tubuh (kekebalan), sehingga tubuh dapat mengatasi sendiri serangan virus yang datang. Membangun mekanisme pertahanan diri terhadap serangan hoax yang diibaratkan sebagai vaksin inilah yang diupayakan melalui gerakan literasi, yang diperkuat dengan instrumen pendukung berupa fact checkers dan situs pelapor.

Literasi dipahami sebagai kemampuan menempatkan, mengevaluasi, menggunakan dan mengomunikasikan melalui berbagai sumber daya termasuk sumber-sumber daya teks, visual, suara dan video (Lamb, 2003 dalam Iriantara, 2009). Dari sisi konsepsi, istilah literasi yang kerap dimunculkan untuk mengatasi penyebaran hoax adalah literasi informasi, literasi media, literasi digital, literasi internet, bahkan literasi online.

Perkembangan sistem komunikasi dan informasi yang mengikuti perkembangan zaman saat ini, membuat masyarakat semakin maju dalam menggunakan gadget yang mereka gunakan setiap harinya. Hal ini juga mempengaruhi gaya hidup mereka dan kondisi psikis setiap individu.

Generasi yang mudah terpengaruh oleh berita hoax adalah mereka yang lahir dan baru mengenal dunia digital di usia dewasanya. Justru berita-berita hoax tidak begitu dipercaya oleh generasi milenial saat ini. Karena, mereka segera bisa melacak asal berita tersebut dan mengetahui kebenaran berita.

Peran Pemerintah

Bagamaimana peran pemerintah (government) sebagai pemegang otoritas dalam upaya menangkal berita bohong atau hoax? Pemerintah secara tegas menyatakan perang terhadap penyebaran hoax. Bentuk ketegasan pemerintah dalam memerangi penyebaran berita palsu ini, Kepolisian Republik Indonesia akan memproses secara hukum kepada pihak-pihak yang menyebarkan hoax.

Pemerintah telah membuat beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Permenpan No. 83 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Media Sosial Instansi Pemerintah, serta Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran berita palsu (hoax) adalah memblokir situs internet (website) yang dinilai sebagai sumber informasi palsu. Terkait kebijakan pemblokiran situs tersebut, pemerintah telah menegaskan bahwa dasar alasannya adalah isi atau content dari situs tersebut. Artinya, apabila situs tersebut menyebarkan isi yang melanggar peraturan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas.

Secara regulatif, sebenarnya sudah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemanfaatan teknologi dan transaksi eketronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Selain itu, langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah percepatan pembentukan lembaga terintegrasi yang khusus menangani penyebaran disinformasi melalui internet atau cyberspace atau Badan Siber Nasional (BSN). Institusi ini akan melibatkan paling tidak 50 ahli Teknologi Informasi (IT). Para ahli IT diikutkan dalam pendidikan di berbagai institusi, baik di dalam maupun luar negeri dan diberikan materi bela negara. Pembentukan Badan Siber Nasional (BSN bertujuan untuk memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik

Upaya lain guna menangkal penyebaran hoax, yaitu melalui kerja sama dengan Dewan Pers serta Facebook dan Twitter. Pemerintah menginginkan media massa yang ada di Tanah Air diverifikasi untuk memastikan perusahaan pers di tanah air menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, kepentingan publik, dan profesionalitas dalam menjalankan fungsinya.

Selanjutnya, diperlukan pendidikan literasi media berbasis multikulturalisme kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia pada dasarnya sangat senang dalam membagi berbagi informasi. Dibarengi dengan perkembangan teknologi digital yang penetrasinya cukup tinggi hingga menjangkau berbagai kalangan, memudahkan masyarakat untuk dengan cepat mengetahui informasi terkini setiap detik.

Solusi lain untuk meminimalisasi berita hoax bisa dilakukan dengan memanfaatkan sistem aplikasi. Perlu adanya perancangan web klarifikasi berita untuk pengendalian penyebaran berita hoax yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman web PHP dan MySQL DBMS sebagai Software Developing Tools (Firmansyah, 2017).

Dapat disimpulkan, langkah strategis yang bisa dilakukan untuk berhadapan dengan hoax, pertama, pendekatan struktural melalui regulasi pemerintah, khususnya lembaga yang mempunyai otoritas. yaitu Kemenkominfo.

Kedua, upaya pendekatan sosiologis dan kebudayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (melek informasi dan melek teknologi) dalam menyingkap secara bijaksana persebaran berita palsu (hoax).

Ketiga, pentingnya kesadaran pemanfaatan media sosial yang menyuguhkan cita rasa damai, aman, berimbang, akurat dan memelihara harmonisasi masyarakat. Keempat, perancangan web klarifikasi berita untuk pengendalian penyebaran berita hoax sebagai Software Developing Tools.

Mari terus bergotong royong sebagai bangsa. Sungguh hal itu sangat dibutuhkan menuju kehidupan ‘new normal’.