‘New Normal’, Tata Kelola Baru Pemerintahan?

Berkoordinasi dengan cara daring menjadi lebih sering dilakukan di masa pandemi Covid-19. KEMENPANRB

Dilanda pandemi Covid-19, tata kelola pemerintahan pun menyesuaikan diri. Pelayanan secara daring, misalnya, semakin dioptimalkan. Meski tidak mudah, warga, pun dengan pemerintah, mulai terbiasa dengan pelayanan tanpa selalu bertatap muka. Namun, seberapa efektif tata kelola baru tersebut?

Temuan the Brookings Institution dalam the Impact of Open Government: Assessing the Evidence (2016) menarik kembali dibahas. Bahkan informasi yang dapat diakses, penting, dan dipublikasikan dengan baik ternyata tidak cukup untuk menciptakan perubahan, jika orang (warga negara) tidak memiliki saluran pengaruh, berupa kekuatan untuk bertindak secara individual, atau dengan bantuan badan pemerintah, atau melalui tindakan kolektif.

Public sector bercirikan non-komersial, berorientasi pada kepentingan umum, berlandaskan pada legitimasi kekuasaan, dan adanya interaksi akuntabilitas dan transparansi antara warga dengan pemerintah. Sektor publik dengan segala kekakuannya mengalami gelombang tuntutan perubahan, untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap tantangan perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Sebelum pandemi Covid-19, pemerintah telah berhadapan dengan situasi khusus di mana kesadaran warga negara akan haknya yang semakin meningkat, ditambah tingkat pendidikan, literasi, kesejahteraan serta aspek sosial ekonomi lain, memaksa public sector untuk mengimbanginya dengan kebijakan serta kualitas pelayanan yang setara dengan kapasitas warga. Alasan-alasan yang melandasi keharusan sektor publik untuk berinovasi juga dikemukakan oleh banyak kalangan, tidak hanya dari akademisi maupun praktisi, tetapi juga oleh masyarakat.

Sejak awal, telah disadari urgensi inovasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Artinya, sebuah kepemerintahan diharapkan mengembangkan kebijakan ataupun regulasi, dan struktur organisasi yang sesuai dengan perubahan sosio-ekonomi dan perilaku sosial di sebuah wilayah (kontekstual).

Sebagai contoh, berbagai lembaga pemerintah seakan berlomba untuk meluncurkan website atau laman pelayanannya masing-masing. Walaupun demikian masih sangat sedikit yang bersifat interaktif. Kebanyakan menampilkan informasi yang bersifat statis ansich.

Figur pemimpin (leader) menjadi kata kunci dan determinant factor yang mampu berubah dan berinteraksi dengan struktur sosial untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Seorang leader harus memenuhi standar kriteria kepemimpinan. Pemimpin harus dapat mendorong perubahan (changeleadership). Pemimpin harus mampu menganalisis lingkungan sosial yang kompleks dalam lingkup global (global leadership).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir global, menghargai keberagaman budaya, menghargai dan menerapkan perkembangan teknologi, membangun aliansi dan kemitraan, serta membangun kepemimpinan yang mampu membagi dengan pihak lain.

Revolusi Industri 4.0 dan ‘Open Government’

Tata kelola pemerintahan pada masa revolusi industri 1.0 menekankan pada markets governance, sebab sumber daya kunci adalah tenaga kerja. Pada revolusi industri 2.0 ketika mesin mulai membantu manusia, proses manajerial dikedepankan sehingga yang muncul adalah tata kelola yang hierarkis. Revolusi industri 3.0 di era informasi yang berlimpah menghasilkan tata kelola kolaborasi dan jaringan. Kini, bagaimana dengan tata kelola pemerintahan di era revolusi industri 4.0?

Karakteristik kunci dari revolusi industri 4.0 adalah kecepatan perubahan yang dialami oleh organisasi dan individu, karena inovasi teknologi yang muncul menciptakan cara untuk mengembangkan, bertukar, dan mendistribusikan nilai di seluruh masyarakat. Kecuali teknologi berkembang dalam sistem pemerintahan yang terbuka dan berkelanjutan, revolusi industri 4.0 dapat memperparah ketimpangan pendapatan, meninggalkan miliaran orang dalam ketertinggalan, dan membuang peluang inovasi teknologi untuk membantu mengatasi tantangan lokal, regional, dan global.

Inovasi teknologi selalu memaksa pemerintahan untuk mau bertransformasi. Teknologi menghasilkan inovasi disruptif, yang mengganggu kemapanan. Disrupsi, yang disebut Rhenald Kasali bukan sekadar fenomena hari ini (today), melainkan fenomena ‘hari esok’ (the future) yang dibawa oleh para pembaru ke saat ini. Hari ini (the present) tidak memberi embusan napas panjang bagi pemerintahan untuk punya cukup waktu memikirkan kebijakan yang antisipatif.

Inovasi teknologi memungkinkan terjadinya redistribusi dan desentralisasi kekuasaan, sehingga pemerintah akan semakin menghadapi pressure agar mengubah pendekatan yang digunakan untuk melibatkan publik dalam pembuatan kebijakan.

Peran utama pemerintah akan berkurang. Penyediaan transportasi publik yang sebelumnya adalah tugas negara, saat ini bisa diambil alih oleh siapa pun yang bisa memanfaatkan inovasi teknologi. Polemik transportasi daring adalah salah satu bukti empiris. Ke depan, di bidang lainnya bukan tidak mungkin akan terjadi hal yang sama.

Pada saat bersamaan, negara-negara maju yang selama ini menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghadapi perubahan yang melaju deras tidak tertahankan dan tidak gampang diatasi dengan instrumen yang ada hari ini. Rangkaian perubahan teknologi dan dampaknya bagi pemerintahan mengubah pola hubungan pemerintahan dan warga negara. Perspektif baru negara dalam memandang warga negara dan sebaliknya, akan dibutuhkan. Lebih jauh, hal ini akan berimplikasi pada kebutuhan akan tata kelola, proses kebijakan dan transformasi internal pemerintah yang tepat.

Munculnya inisiatif keterbukaan pemerintah (open government) diproyeksikan untuk memanfaatkan inovasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini dipilih sebagai media utama dalam membangun transparansi dan membuka ruang partisipasi publik. Gelombang open government kemudian melanda global, termasuk Indonesia yang mulai mengadopsi tahun 2011 dan disebut sebagai masa depan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Sebelumnya, pentingnya tata kelola digital dalam pemerintahan diungkapkan oleh Dunleavy pada tahun 2005 saat memperkenalkan konsep digital governance sebagai ‘pengganti’ konsep New Public Management (NPM) yang banyak diadopsi di pemerintahan. Tesisnya sederhana, berbagai perubahan terkait teknologi akan sangat penting untuk gelombang perubahan saat ini dan berikutnya.

Inti dari open government adalah gagasan tentang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Di akhir tahun 2008, muncul blockchain, sebuah inovasi teknologi yang memungkinkan transparansi dalam akuntansi karena setiap transaksi ditangkap secara real time. Namun, kemunculan mata uang virtualnya, bitcoin, yang kontroversial tampaknya telah membuat semua sektor termasuk pemerintahan harus melakukan peninjauan di masa depan (foresight) untuk memanfaatkan ‘invasi’ blockchain, khususnya dalam sektor publik.

Jika ada hal yang mungkin paling dikhawatirkan dari open government adalah melawan ‘keterbukaan’ itu sendiri bahwa sering kali ia tidak ‘terbuka’ sepenuhnya. Menurut the Aspen Institute (2014), semua pembicaraan tentang jangkauan akses teknologi dan inklusivitas, percakapan tentang pemerintahan terbuka, didominasi oleh mereka yang memiliki sarana untuk berpartisipasi.

Bagaimana dengan mereka yang marginal dari teknologi? Dan apakah yang mempunyai akses terhadap teknologi mempunyai literasi digital yang memadai untuk dapat memanfaatkannya?