Platform Belanja Daring, Cara Desa Panggungharjo Masuki Masa ‘New Normal’

Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) Pemerintah Desa Panggungharjo saat pendistribusian paket sembako. PEMDES PANGGUNGHARJO

Pandemi Covid-19 melahirkan tata baru perekonomian dunia, termasuk desa. Apabila biasanya warga terbiasa bertransaksi dengan bertatap muka, kini sebisa mungkin, transaksi dilakukan tanpa bertemu langsung untuk meminamilisasi potensi penularan Covid-19.

Sekian waktu ‘bertahan’ untuk tetap di rumah, bagaimanapun ekonomi warga desa harus tetap bergerak. Untuk menggerakkan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, menyiapkan sebuah platform belanja daring, bernama pasardesa.id.

Dalam kondisi pandemik Covid-19, warga banyak memilih melakukan aktivitas belanja secara online atau daring. Warga dapat memanfaatkan platformpasardesa.id.

Platform pasardesa.id telah diisi puluhan mitra usaha—dan akan terus bertambah—dengan menyediakan berbagai kebutuhan warga yang bisa dibeli secara daring. Barang akan sampai di depan rumah, tanpa perlu datang ke mitra usaha, seperti warung atau toko kelontong yang ada di Desa Panggungharjo.

Keberadaan platformpasardesa.id membuat perputaran uang di Desa Panggungharjo mencapai ratusan juta. Pada saat tulisan ini dibuat, omset penjualan telah mencapai Rp218,949 juta dari 3.327 transaksi dan pembelian 1.127 produk. Jumlah member mencapai 1.631 dengan 117 mitra pasok di 5 kecamatan.

Pemdes Panggungharjo mengimbau kepada warga yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, serta Bantuan Sosial (Bansos) Tambahan dari Pemerintah DIY, ketika menyalurkan uang untuk membeli kebutuhan pokok, dapat dilakukan melalui aplikasi pasardesa.id. Dengan begitu, uang hanya akan beredar di desa dan ekonomi masyarakat desa, terutama UMKM, juga terangkat.

Total BLT yang dianggarkan sebesar Rp505 juta atau 35 persen dari Dana Desa. Dana tersebut hanya untuk 281 kepala keluarga. Sebenarnya masih banyak yang layak mendapat BLT berdasarkan hasil mitigasi ekonomi, tapi maksimal hanya 35 persen.

Pemdes menyalurkan BLT tersebut melalui nontunai sesuai Permendes Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pengganti Permendesa Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam Permendes ini, pemerintah dapat mengalokasikan Dana Desa untuk bantuan sosial bagi keluarga miskin.

Bantuan sosial atau BLT dicairkan melalui nontunai. Meski akhirnya keluar aturan terbaru dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) bahwa BLT dapat disalurkan tunai, karena banyak penerima yang tidak bisa mengakses bank.

Bisa dibayangkan ketika 75 desa di Kabupaten Bantul menggunakan aplikasi pasar daring seperti di Desa Panggungharjo maka puluhan miliar uang dari bantuan pemerintah hanya berputar di desa atau hanya di Bantul, karena tidak perlu membeli kebutuhan dari luar kabupaten.

Kini, telah ada lima desa yang menggunakan platformpasardesa.id. Kelima desa itu adalah Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri, Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan, Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan, Desa Guwosari Kecamatan Pajangan, dan tentu saja, Desa Panggungharjo.

Pranata Baru

Berhadapan dengan pandemi Covid-19, Desa Panggungharjo mengembangkan pranata sosial baru. Beruntung, warga telah menyiapkan diri sejak dini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Persiapan warga dilakukan di tingkat dukuh dengan cara mengembangkan nilai sosial baru.

Pemdes mendorong warga di tingkat dukuh untuk membangun pranata sosial baru dengan mengatur pola relasi sosial, karena banyak kegiatan yang dalam situasi normal bisa dilaksanakan, tapi dalam situasi pandemi tidak dapat dilaksanakan. Misalnya terkait dengan pemakaman, peribadatan, budaya, dan keagamaan, termasuk menerima tamu, dan sebagainya.

Masyarakat desa berupaya membangun terwujudnya pranata sosial baru ini sejak 16 Maret 2020, atau sekitar dua minggu setelah kasus positif pertama diumumkan Presiden Joko Widodo. Pemdes segera membentuk satuan gugus tugas dengan nama Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19).

Melalui gugus tugas tersebut, ada dua langkah yang diterapkan, yakni ‘lapor’ dan ‘dukung’. ‘Lapor’ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dampak yang dihadapi warga desa. Pemdes menyediakan modul lapor dalam kerangka mengidentifikasi, memetakan kira-kira dampak apa yang akan dihadapi oleh warga desa.

Dari sini, teridentifikasi tiga dampak yang dirasakan oleh warga masyarakat desa, baik dari aspek klinis, ekonomi, dan sosial. Pemdes pun didukung pendataan yang lebih baik, seperti kategorisasi risiko dan intervensi yang dibutuhkan.

Upaya pemdes dibarengi dengan langkah mitigasi dampak sosial. Tantangan yang dialami dalam konteks kesehatan masyarakat, yakni kesadaran kolektif untuk menghadapi krisis. Di antara warga harus muncul persamaan persepsi terhadap situasi pandemi. Tidak boleh panik dan tidak boleh abai.

Nah, stabilitas yang ditemui di Desa Panggungharjo tidak terlepas dari upaya membangun pranata sosial baru tadi. Melalui nilai-nilai baru, potensi konflik sosial dapat diminimalkan. Misal, pasien Covid-19 dapat diterima baik oleh warga, bahkan disambut dengan selawatan. Hal ini membangun relasi sosial yang baik dan dibutuhkan pada situasi seperti ini.

Prinsipnya, Desa Panggungharjo memilih untuk tidak menyerah. Pemerintah desa mengajak warga untuk beradaptasi pada situasi dengan melakukan pendekatan kreatif. Kombinasi antara kapasitas politik dan birokrasi di tingkat pemerintah desa dan kapasitas sosial memunculkan pendekatan humanis dalam menyikapi pandemi.