Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah untuk Kesejahteraan

KKN Tematik UKDW untuk Bausasran. UKDW

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Kedua pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam upaya pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penataan dan pengembangan kebijakan program pemberdayaan masyarakat.

Tujuannya, mendukung percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Ruang lingkupnya meliputi pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian, perumusan konsep dan model kebijakan.

Nota kesepahaman juga memuat kerja sama pengembangan fasilitas inovasi teknologi, pengendalian fasilitas kinerja kebijakan, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi sivitas akademika dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Kemendes PDTT membuka peluang perguruan tinggi lain melakukan hal serupa. Selain UNY, Kemendes PDTT membangun kerja sama dengan dengan UGM, UST, UPN Veteran, UNU, dan ITY.

Sebuah kabar menggembirakan. Keterlibatan perguruan tinggi tentu membawa misi yang mulia. Kota Yogyakarta sebagai barometer pendidikan di Indonesia diakui secara tidak langsung oleh pemerintah memiliki sumber daya yang melimpah. Wajar apabila pemerintah memiliki harapan terhadap perguruan tinggi, khususnya di Yogyakarta, untuk ikut membangun desa.

Ada dua kepentingan utama yang ingin dicapai dengan adanya nota kesepahaman tersebut. Pertama, desa akan menjadi mandiri dengan adanya dana desa. Kedua, agar sumber daya yang ada di desa dapat dimaksimalkan.

Bagaimana kemudian hal tersebut diterapkan di Kota Yogyakarta terkait adanya dana kelurahan menjadi hal yang menarik untuk dibahas.

Perbedaan Dana Desa dan Dana Kelurahan

Pada intinya, baik dana desa maupun dana kelurahan bertujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan beragam cara, baik dengan peningkatan sarana prasarana publik yang ada di desa dan kelurahan serta peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa muncul dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Termasuk menerima Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan besaran paling sedikit 10 persen.

Penempatan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena desa berdasar Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 merupakan daerah otonom, sehingga memiliki skema penganggaran yang berbeda dengan kelurahan.

Dana kelurahan muncul dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Dana Kelurahan.

Sumber dana kelurahan atau Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditempatkan pada APBD kabupaten/kota karena kelurahan masih merupakan bagian dari kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan belum menjadi wilayah yang otonom seperti desa.

Peran Kampus dan Pemerintah

Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa PDTT telah melibatkan perguruan tinggi dalam membangun dan memberdayakan desa, sementara pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta, sedang membangun jejaring dengan kampus dan komponen lainnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki program Gandeng Gendong dan melibatkan kolaborasi 5K (Kota, Kampung, Kampus, Korporasi, dan Komunitas) dalam menyejahterakan masyarakat tentu bisa berkaca dari kerja sama tersebut.

Peran Forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Kota Yogyakarta yang digagas oleh Bappeda perlu ditingkatkan. Tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi juga lebih kepada tataran kebijakan.

Kampung sebagai penerima program harus diajak duduk bersama saat ada program kampus yang akan masuk atau diterima kampung.

Contohnya, Program Dosen ke Sekolah (PDS) milik Kementerian Ristek dan Dikti. Program tersebut merupakan salah satu upaya bagaimana mendekatkan kampus dengan sekolah.

Contoh lain ada di Kelurahan Bausasran Kota Yogyakarta. Di sana, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta melakukan KKN Tematik yang mengangkat tema ‘Pengembangan Kampung Sayur Bausasran Menuju Kampung Mandiri Pangan dan Ekowisata Perkotaan’.

Fokus KKN Tematik yang dikelola Fakultas Bioteknologi dan Fakultas Bisnis UKDW pada pendampingan kelembagaan kelompok tani, peningkatan kualitas SDM baik dalam hal pertanian, pengelolaan sampah, dan pembuatan pupuk.

Selain itu, mahasiswa akan membantu penanganan hasil dan pengolahan pasca-panen, serta pengembangan kewirausahaan dan ekowisata berbasis pertanian organik.

KKN seperti yang dilakukan oleh UKDW dapat menjadi role model penerjunan KKN oleh perguruan tinggi lain. Dengan melakukan pendalaman dan melihat langsung potensi suatu kampung tentunya hasil KKN mahasiswa dapat langsung dinikmati oleh warga sekitar.

Seperti diketahui, Kota Yogyakarta telah mengembangkan beragam jenis kampung mulai dari kampung sayur, kampung wisata, kampung budaya, hingga kampung ramah anak.

Dengan beragam jenis identitas kampung, tentu perlu treatment yang berbeda-beda. Peran kampus atau perguruan tinggi perlu ditingkatkan dengan adanya Forum LPPM Kota Yogyakarta, seperti saat Kementerian Desa PDTT membuat nota kesepahaman dengan beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta agar turut serta membangun desa.

Ingat Saemaul Undong.

Add Comment