Menilik Antusiasme Warga Sambut Keringanan PBB

Pelayanan Pengajuan Pengurangan PBB. DEVI RAHMAWATI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  salah satu pajak daerah yang bisa dipungut adalah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). Di Pemerintah Kota Yogyakarta, PBB mulai ditangani daerah sejak tahun 2011 dimana sebelumnya ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini mendasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah diubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Yogyakarta tahun 2020 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di beberapa wilayah.

Hal ini karena adanya penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Penyesuaian NJOP ini yang menjadi dasar kenaikan PBB. Adapun penyesuaian NJOP melihat pada dua hal, yakni nilai transaksi tanah dan zonasi nilai tanah. Penyesuaian NJOP dilakukan minimal tiga tahun sekali sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mengamanatkan bahwa besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun.

Di Kota Yogyakarta, penyesuaian NJOP terakhir dilakukan pada 2016 yang lalu sehingga adanya kenaikan akibat peninjauan kembali terhadap NJOP tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenaikan ini juga didasarkan pada rekomendasi dari BPK dan KPK karena Kota Yogyakarta sudah 4 tahun tidak melakukan perubahan nilai jual objek pajak (NJOP).

Penerapan kenaikan tahun ini sebatas pada kenaikan untuk nilai tanah, belum menyentuh bangunan. Adanya kenaikan PBB tidak selalu disebabkan penyesuaian NJOP yang diterapkan, melainkan bisa juga karena perubahan luas tanah dari wajib pajak. Hal tersebut yang dilupakan masyarakat dan mengklaim bahwa Pemerintah Kota menaikkan pajak tanpa dasar.

Pada tahun 2020 ini, sebagian besar wajib pajak PBB mengalami kenaikan ketetapan pajak kurang dari 100% (seratus persen), sedangkan Wajib Pajak (WP) yang mengalami kenaikan lebih dari 400 persen hanya dialami oleh 51 Wajib Pajak Bahkan berdasarkan data yang saya peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, dari 95.273 wajib pajak PBB di Kota Yogyakarta sebanyak 870 wajib pajak hanya membayar pajak sesuai ketentuan minimal yaitu Rp10.000.

Dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada sebagian wajib pajak ini, Pemerintah Kota Yogyakarta melayani pengajuan keringanan PBB yang bisa dilakukan secara kolektif di masing-masing RW atau datang langsung ke loket pelayanan pajak yang ada di Kompleks Balaikota Yogyakarta.

Pada awalnya, pengajuan keringanan PBB akan dilayani paling lambat tanggal 30 Juni 2020, namun berdasar evaluasi masih banyaknya wajib pajak yang mengajukan penguranan PBB tersebut, maka Pemerintah Kota Yogyakarta memperpanjang masa pengajuan pengurangan PBB sampai akhir Agustus 2020 dengan harapan semua wajib pajak yang belum bisa mengajukan pengurangan ataupun belum lengkap berkas pengajuannya tetap bisa dilayani.

Selain itu, perpanjangan pelayanan pengajuan pengurangan PBB ini diperpanjang mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 344 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Berupa Pemunduran Tanggal Batas Pengajuan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020.

Sampai hari terakhir pelayanan pengurangan PBB pada tanggal 30 Juni 2020, tercatat sudah lebih dari 8000 wajib pajak, tepatnya 8.459 wajib pajak yang melakukan pengajuan pengurangan pajak. Hal ini merupakan wujud keberpihakan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat agar tetap dapat menjalankan kewajiban perpajakannya.

Jumlah keringanan yang diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada wajib pajak PBB bervariasi, dengan persentase paling tinggi pada angka 75% (tujuh puluh lima persen). Hal ini sesuai dengan Perwal Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perwal Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mengamanatkan bahwa pengurangan PBB paling tinggi sebesar persentase tersebut.

Dengan adanya pengurangan ketetapan PBB ini beban masyarakat Yogyakarta dalam membayar pajak dapat diringankan.

One thought on “Menilik Antusiasme Warga Sambut Keringanan PBB

Comments are closed.