‘New Normal’, Anda Perlu APD dan AKPD

Bupati Sleman Sri Purnomo meninjau kesiapan penerapan prosedur ‘new normal’ Tlogo Putri Kaliurang. PEMKAB SLEMAN

Merupakan kendala tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini, meski telah tersedia media atau teknologi yang dapat dioptimalkan untuk tetap melakukan pelayanan.

Dengan diterapkannya penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 berikut perubahannya, banyak cara ditempuh pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga diterapkan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Yogyakarta adalah dengan sistem kerja Work from Home (WFH).

Selain itu, Kota Yogyakarta memberlakukan kebijakan pelayanan berbasis online, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelaporan pajak melalui E-SPTPD, layanan kelurahan dan kecamatan, layanan surat warga, layanan P-IRT, layanan perizinan, layanan keluhan, dan lain sebagainya, melalui pelayanan integrasi milik Pemerintah Kota Yogyakarta bernama Jogja Smart Service (JSS).

Tentu saja hal-hal tersebut dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat mempersempit dampak penyebaran Covid-19.

Dengan diterapkannya sistem kerja berbasis online dan WFH seperti ini ternyata masih ada ASN yang memiliki kendala untuk tetap melakukan pekerjaannya di rumah. Biasanya, karena data atau berkas yang harus dikerjakan ada di kantor. Misal, pegawai yang bekerja sebagai pengadministrasi surat, caraka, pegawai yang bertugas jaga di loket pelayanan, dan sebagainya.

Hal ini tidak berlaku untuk jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD). Meski sistem kerja berubah menjadi WFH, tidak akan menghambat seorang AKPD untuk terus berkarya, mengingat kegiatan analisis bisa dilakukan di rumah, sepanjang data yang dibutuhkan tersedia.

Metode pencarian data pun juga bisa dilakukan secara online kepada stakeholders yang berkepentingan, baik via email, WhatsApp, video call, atau video conference.

Sistem kerja WFH justru membuat seorang AKPD lebih berperan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang harus segera diambil dalam mengatasi merebaknya pandemi Covid-19. Utamanya untuk menghitung potensi penurunan pendapatan negara dan daerah serta belanja-belanja apa saja yang bisa diefisiensi agar pemerintah dapat menjamin kesehatan, ketenangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Peran AKPD sangat dibutuhkan dalam kebijakan perhitungan recovery perekonomian apabila pandemi sudah berakhir dan peran lainnya dalam kebijakan keuangan pusat dan daerah selanjutnya.

Apa Itu AKPD?

Analis Keuangan Pusat dan Daerah, atau biasa disebut AKPD, merupakan jabatan fungsional di bawah binaan Kementerian Keuangan.

Jabatan fungsional ini lahir pada tahun 2015 seiring ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Sampai saat ini, jumlah AKPD di seluruh Indonesia berjumlah 203 orang. Jumlah yang terlampau sedikit dengan peran dan tugas yang sangat berat. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi AKPD mengingat tugas pokok dan tugas tambahan yang diemban sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, sangat banyak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 tahun 2019 merupakan PMK pengganti PMK 96 tahun 2015. Dalam PMK 37/PMK.07/2019 tersebut diamanatkan bahwa tugas pokok AKPD adalah melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah.

Ruang lingkup kerja AKPD meliputi manajemen penerimaan, manajemen pengeluaran, manajemen pembiayaan dan utang, manajemen aset, dan desentralisasi fiskal. AKPD juga mempunyai tugas tambahan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan dan atau implementasi kebijakan di bidang analisis keuangan pusat dan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, AKPD melakukan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah, terutama berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Analisis ini dapat dilakukan sebagian atau keseluruhan dari siklus pengelolaan keuangan negara dan daerah, yaitu sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dengan kata lain, seorang AKPD harus menguasai seluruh siklus dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Teknis pelaksanaan tugas pokok AKPD dapat dilakukan dengan cara melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemutakhiran data, melakukan pengolahan dan analisis data, melakukan kajian teknis, menyusun rekomendasi kebijakan, melakukan persuasi kebijakan, melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan dan non keuangan, menyusun makalah; dan atau melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan pusat dan daerah.

Sementara tugas tambahan seorang AKPD antara lain membuat modul bahan ajar analisis keuangan pusat dan daerah, membuat karya tulis ilmiah, membuat model kebijakan sebagai bahan pelatihan, membuat alat bantu pelatihan, mengembangkan buku pedoman, menyusun atau mengembangkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang analisis keuangan pusat dan daerah serta tugas-tugas lainnya.

Luasnya tugas pokok dan tugas tambahan yang harus diemban oleh seorang AKPD membuatnya memiliki tanggung jawab besar di bidang keuangan. Semoga pandemi Covid-19 segera berakhir.

Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Jaga social distancing dan ikuti anjuran pemerintah yang telah ditetapkan untuk menyambut new normal.