Saemaul Undong, Segoro Amarto, dan Gandeng Gendong

Peluncuran logo Program Gandeng Gendong, karya seniman patung Yogyakarta, Dunadi, Selasa (29/1/2019). PEMKOT YOGYAKARTA

Pada tulisan sebelumnya, pernah saya mengulas Saemaul Undong dan Segoro Amarto. Pada dasarnya, Saemaul Undong merupakan kebijakan Korea Selatan dalam membangun negaranya agar dapat melebihi musuh sekaligus penjajah di masa lalu, yaitu Jepang. Caranya dengan melakukan ‘modernisasi’ ekonomi pedesaan agar kesenjangan ekonomi antara daerah pinggiran dengan daerah perkotaan semakin mengecil.

Tahap awal gerakan ini berfokus pada peningkatan kondisi kehidupan dasar dan lingkungan, sedangkan proyek-proyek dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur pedesaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kata kunci dari gerakan Saemaul Undong adalah ketekunan, swadaya, dan kolaborasi.

Gerakan Saemaul Undong selanjutnya dicontoh dan diaplikasikan oleh Pemerintah DIY melalui gerakan Segoro Amarto, akronim dari Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyokarto. Segoro Amarto terdiri dari dua kata, ‘segoro’ dan ‘amarto’. Segoro artinya laut; memiliki sifat ikhlas menampung limpahan air hujan dan air yang mengalir dari daratan ke sungai. Segoro dapat dimaknai sebagai sarana interaksi dan transformasi antar-kelompok masyarakat, budaya, dan antar-bangsa.

Sementara itu, Amarto merupakan salah satu negara di cerita pewayangan; menggambarkan kebaikan sifat masyarakatnya dengan pemimpin yang dapat menjadi teladan, sehingga Amarto menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi.

Secara keseluruhan, filosofi Segoro Amarto dapat dimaknai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungan, kampung, kelurahan, kota, dan negara.[1]

Memajukan keadilan sosial masyarakat, serta menjadikan kehidupan yang lebih nyaman, sejahtera, dan mandiri adalah tujuan utama Segoro Amarto. Dengan prinsip peningkatan rasa persatuan dan kesatuan atas dasar kesadaran bersama, pembangunan motivasi untuk selalu bersemangat menjunjung nilai budaya rajin, mandiri, kerja sama, dan rasa kepedulian maka akan terjadi perubahan ‘nilai’ pada masyarakat.[2]

Selanjutnya, mendorong pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong, kemandirian, serta nilai nilai luhur yang berkembang di masyarakat Yogyakarta.

Dengan dukungan empat pilar sikap, yaitu kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan atau gotong royong, gerakan Segoro Amarto menjadi sebuah gerakan yang dapat menjadi ruh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menanggulangi kemiskinan di DIY. Kita peduli, kita bekerja sama, kita berdaya.

Sejak diluncurkan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, pada 2010, gerakan Segoro Amarto mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di tiga kelurahan Kota Yogyakarta—yang menjadi pilot project—yaitu Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan, dan Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo. Rata-rata tingkat kemiskinan di tiga kelurahan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum ada gerakan Segoro Amarto.[3]

Gandeng Gendong dan 5K

Setelah Segoro Amarto memberikan perubahan nilai kepada masyarakat, sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta lantas meluncurkan program Gandeng Gendong pada 10 April 2018.

Kata ‘gandeng’ bermakna bahwa semua elemen masyarakat saling bergandengan tangan dengan niat saling membantu agar semua pihak dapat maju bersama. Kekuatan akan muncul jika semua unsur masyarakat memiliki kebersamaan dan kepedulian, sesuai semangat Segoro Amarto.

Sementara ‘gendong’ memiliki makna bahwa masyarakat membantu warga lain yang tidak mampu berjalan; yang lemah digendong, yang terpinggirkan ditarik ke tengah, agar bisa berjalan bersama.

Mirip dengan Saemaul Undong, program Gandeng Gendong melibatkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dengan konsep 5K, yaitu kota, kampung, komunitas, korporasi, dan Kampus. Menurut hemat saya, masih ada 1K lagi yang kurang, yaitu koran atau media, yang bertanggung jawab menyampaikan program dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat.

Dengan memulai kolaborasi ini dari tingkat bawah, yaitu kampung, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat, distribusi pendapatan merata, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.

Salah satu aplikasi dari program Gandeng Gendong adalah program ‘Do It Kampung’ atau Dodolan Kampung. Tujuannya, memberdayakan kampung berikut masyarakatnya agar memiliki kekuatan ekonomi yang mampu menopang kehidupan individu di dalamnya serta bagaimana membangun jejaring dan bermitra dengan unsur K lainnya.

Masyarakat di tingkat bawah, yakni lingkup RT/RW, mulai dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan di kampungnya. Bukan lagi pembangunan yang top down melainkan sudah bergeser ke bottom up melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) berbasis kampung.

Kampung, baik sebagai sebuah kelompok individu maupun individu yang ada di dalamnya, diberikan keleluasaan dalam mengembangkan diri, serta dapat menyusun kebutuhannya, secara ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Di Kota Yogyakarta, telah banyak bermunculan ragam potensi kampung. Ada kampung wisata, kampung sayur, hingga kampung budaya. Kesemuanya bermuara pada munculnya penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung, mirip dengan gerakan Saemaul Undong.

Kampung diberikan ruang seluas-luasnya oleh Pemerintah Kota untuk menentukan potensinya masing-masing melalui usulan Musrenbang. Namun, memang harus diakui, tidak mudah untuk dapat menemukenali potensi masing-masing kampung.

Peran Kampus

Menjadi tugas kampus untuk dapat memberikan edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat di kampung, bagaimana cara menemukenali potensi kampungnya. Secara tidak langsung, akan terjadi peningkatan kapasitas diri masing-masing individu di kampung melalui transfer of knowledge.

Kampus sebagai kawah candradimuka calon pemimpin bangsa dapat berperan lebih di masyarakat. Sebagai contoh, pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mulai diarahkan menjadi KKN tematik sesuai kebutuhan kampung, bukan KKN yang telah didesain oleh kampus.

Keberadaan Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) di masing-masing kampus harus lebih dioptimalkan perannya. Alhamdulillah, di Kota Yogyakarta telah terbentuk Forum LPPM Kota Yogyakarta yang dibentuk oleh Pemerintah Kota, melalui Bappeda, sehingga dapat memudahkan koordinasi antara kampung, kampus, dan Pemerintah Kota.

Kampus juga didorong untuk lebih banyak ‘membumikan’ dosen. Program Dosen ke Sekolah (PDS) yang dimiliki oleh Kementerian Ristek dan Dikti merupakan salah satu contohnya. Di dalam program tersebut, dosen diberikan tugas mengajar di sejumlah sekolah menengah. Dapat dikatakan, program PDS merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan kampus dengan sekolah. Kampus bukan menara gading yang jauh dari realitas sekolah maupun masyarakat.

Kegiatan seperti PDS dapat diaplikasikan hingga skala kampung dengan beragam bentuk, sesuai keahlian masing-masing dosen yang akan diterjunkan ke kampung dan juga kebutuhan kampung.

Misal, dosen Fakultas Teknik Lingkungan yang diberikan tugas melakukan penataan terkait air, tanah dan udara, sistem pengelolaan sampah, hingga buangan limbah cair maupun padat, sistem drainase dan sanitasi lingkungan di kampung, akan berdampak sangat luar biasa bagi kampung tersebut. Kampung akan menjadi lebih sehat lingkungannya dan kesehatan masyarakat tentu akan lebih baik.

Kampung harus diberikan kemudahan akses dan informasi terkait program pengabdian yang ada di kampus. Tidak hanya menerima program dari kampus, tetapi juga turut menentukan jenis kebutuhan kampung.

CSR dengan Nilai Tambah

Sementara itu, korporasi memiliki peran menyediakan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Nurdizal M. Rachman, dkk (2011), CSR bukan sekadar aksi filantropi dan charity, tetapi sebuah program yang memberikan nilai tambah bagi semua stakeholder termasuk memberikan nilai tambah perusahaan dalam jangka panjang.

Tujuannya, tidak lain dengan memanfaatkan CSR maka kampung dan kelompok masyarakat dapat menggunakannya sesuai kebutuhan, bila ada program dan kegiatan kampung yang tidak memiliki anggaran dari pemerintah atau tidak masuk dalam usulan Musrenbang. Korporasi dan kampus dapat melakukan pendampingan penggunaan CSR.

CSR bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, misal sarana dan prasarana kebutuhan dasar, serta pembangunan non-fisik sebagai penunjang peningkatan kualitas SDM masyarakat kampung. Individu di kampung pun dapat berperan dengan menggunakan jejering yang dimilikinya agar dapat menarik korporasi untuk berkontribusi terhadap kampungnya.

Unsur K yang terakhir, komunitas, dapat menjadi pihak pelengkap dalam program Do It Kampung. Komunitas dapat berperan dengan beragam fungsi, serta dapat mendukung beragam sisi sesuai kebutuhan kampung agar berdaya.

Sebagai contoh, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang memiliki banyak tenaga ahli. Mereka dapat diajak bermitra untuk menentukan desain penataan kampung, sehingga kampung menjadi kampung yang unik dan dapat menjadi kawasan kampung wisata.

Bila semua unsur dalam 5K mampu bersinergi dan bergerak, sesuai potensi masing-masing, bukan tidak mungkin harapan tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta semakin kecil akan tercapai.

Seperti Saemaul Undong yang memulai ‘modernisasi’ ekonomi pedesaan, program Pemerintah Kota Yogyakarta yang memulai pembangunan berbasis kampung dengan kolaborasi unsur 5K lewat Gandeng Gendong, diharapkan kampung akan berdaya dan individu di dalamnya akan sejahtera.

[1] Badan Informasi Daerah Provinsi DIY, 2011.

[2] Wahyu Suroatmojo. 2015. ‘Analisis Program Segoro Amarto sebagai Wujud Pelaksanaan Good Governance Pemerintah Kota Yogyakarta’. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8, Nomor 1, Januari 2015 (43-50).

[3] ibid.