Vaksin Covid-19 Dorong Perlindungan Hukum Sektor Perbankan Lebih Baik

Gedung Bank Indonesia Yogyakarta. KEMDIKBUD

Awal Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jika vaksin bisa berjalan lancar, sektor perbankan dapat kembali ke kondisi yang lebih baik, sehingga turut mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Seperti diketahui, dilanda pandemi, sistem sosial dunia berubah drastis. Kondisi global sedang tidak baik-baik saja di negara-negara Asia, termasuk indonesia. Salah satu gambaran rill situasi ekonomi yang telah mengalami perubahan berarti sejak Orde Baru sampai saat ini.

Hampir semua negara di Asia melakukan liberalisasi sistem keuangan yang pada umumnya disertai kelonggaran arus modal asing dan pengawasan devisa. Perubahan tersebut mendorong perubahan arah kebijakan moneter, memengaruhi antara permintaan uang, serta pendapatan dan suku bunga.

Bagaimanapun, sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (lack of funds).

Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai.

Lembaga perbankan merupakan inti sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk menyimpan dana yang dimilikinya.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Di Indonesia, perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 198 tentang Perbankan. Rumusan tentang bank terdapat pada Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Dalam kondisi ancaman pandemi global, aktivitas perekonomian masyarakat banyak terganggu. Perusahaan-perusahaan membatasi operasionalnya, bahkan ada yang tutup sama sekali dalam waktu yang belum diketahui sampai kapan.

Area bisnis, mal, restoran, hotel, transportasi, semuanya terdampak, karena masyarakat harus berdiam diri di rumah masing-masing. Kebijakan pembatasan sosial berimbas pada perekonomian masyarakat.

Meskipun aktivitas bisnis dan perdagangan tetap berjalan dengan sistem online, akan tetapi tekanan Covid-19 cukup berat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk megantisipasinya, pemerintah menerbitkan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas untuk penangnan pandemi corona virus disease 19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Salah satu yang diatur dalam perpu ini mengenai pemberian stimulus untuk industri perbankan dan debitur terdampak Covid-19 yang secara teknis dijabarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Secara lebih teperinci, kebijakan stimulus relaksasi tersebut terdiri dari, pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan maupun penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10 miliar. Singkatnya, yang disasar adalah debitur kecil, baik itu UMKM, non-UMKM, dan perorangan yang nilai kreditnya di bawah Rp10 miliar.

Kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit, artinya boleh untuk debitur yg plafon kreditnya di atas Rp10 miliar.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait relaksasi pembayaran cicilan kredit tidak hanya berlaku kepada debitur dengan kredit di bawah Rp10 miliar. Hal ini juga berlaku terhadap debitur dengan jumlah kredit lebih besar lagi yang terdampak Covid-19.

Persoalan yang Terjadi tentang Restrukturisasi

Kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat dikembalikan tepat waktu. Kredit bermasalah bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Misalnya, kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain, seperti pandemi Covid-19.

Kredit dengan kategori NPL adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk masalah NPL, pada umumnya bisa diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit, dan atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Ada dua metode penyelesaian kredit bermasalah. Pertama, penyelamatan kredit. Kedua, penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit bermasalah adalah perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum.

Lembaga hukum adalah Panitia Piutang Negara PUPN dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara DJPLN, Lembaga Peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah bisa berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang dikeluarkan pada 29 Mei 1993, yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum atau badan alternatif lainnya.

Ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk penyelamatan, yaitu rescheduling (penjadwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berekenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran.

Berikutnya, reconditioning (persyaratan kembali) dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan.

Terakhir, restrukturisasi (penataan kembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit, berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi penyertaan tanpa rescheduling dan reconditioning.

Untuk menyelamatkan kredit di masa pandemi, pemerintah telah menetapkan untuk menggunakan mekanisme restrukturisasi, seperti diatur dalam POJK N0. 11/POJK.03/2020, meski rescheduling dan reconditioning juga tidak diharamkan, tergantung kepada selera dan pilihan debitur. Hal itu bisa menjadi angin segar penyehatan dunia perbakan agar memberi dampak positif pada ekonomi dalam negeri, yaitu Indonesia, karena terobosan stimulus ekonomi dapat memulihkannya secara perlahan-lahan.