Jamaah Berkarya, Aktualisasi Sistem Ekonomi Pancasila

Lazismu DIY memberikan bantuan modal usaha kepada 30 UMKM yang terdampak Covid-19, Sabtu (29/8/2020), di Aula PWM DIY. LAZISMU

Pada masa pandemi Covid-19, Muhammadiyah terus menggelorakan spirit ekonomi berjamaah. Gerakan ekonomi akar rumput yang terorganisasi akan menguat dan menjadi solusi strategis, selain dapat pula mewujudkan visi UUD 1945 yang berpihak pada ekonomi rakyat. Pada praktiknya, berbagai strategi pembumian ekonomi humanis, atau saya menyebutnya, jamaah ekonomi, sangat membutuhkan komitmen dan kebersamaan.

Mari sedikit mundur ke masa Sidang Tanwir Muhamammadiyah tahun 2017 di Ambon yang menghasilkan lima butir Resolusi Ambon tentang Penguatan Kedaulatan dan Keadilan Sosial. Dimensi keadilan sosial, salah satunya adalah pemerataan kesejahteraan. Tidak ada dominasi oleh mereka yang digdaya, serta ada pemihakan dan perlindungan bagi yang lemah.

Sidang Tanwir mendorong pemerintah harus tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat kecil. Negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodal. Oleh karenanya, pemerintah harus mendorong masyarakat madani berperan lebih luas dalam memperkuat kedaulatan negara dan mewujudkan keadilan sosial.

Kemiskinan dan ketimpangan menjadi problem utama pembangunan. Rasio 1 dari 8 orang penduduk dunia, setiap malamnya tidur dalam kondisi kelaparan (FAO, 2013). Di sisi lain, 30 persen kekayaan dunia dikuasai hanya oleh 0,001 persen penduduk. Bahkan pada negara-negara kaya, 20 persen penduduknya berpendapatan 8.000 kali pendapatan orang miskin.

Dalam konteks Indonesia, tidak jauh berbeda. Bangun sosial ekonomi masiah tersentral pada kelompok pemodal elite. Sebanyak 1 persen pemilik modal kuasai 49,3 persen aset rakyat (Credit Suisse, 2016). Pada sisi lain, pelaku ekonomi rakyat jumlah dominan, yakni 99,9 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97 persen (BPS, 2016).

Pertumbuhan ekonomi telah kehilangan substansi. Tumbuh, tapi berketimpangan tinggi bukanlah tujuan pembangunan. Tensi konflik perburuhan, konflik agraria, serta berbagai disharmoni sosial ekonomi berlangsung akibat mainstream ekonomi yang berstruktur timpang. Intensitas demonstrasi dan berbagai ekspresi kaum tertindas semakin mengemuka. Tercatat, 3 dari 5 demonstrasi di negeri ini bersumber dari ketidakadilan distribusi ekonomi.

Secara gamblang, bangun ekonomi yang idealnya dikembangkan tidak lain adalah ekonomi humanis yaitu Ekonomi Pancasila. Realitasnya, ruh sistem ekonomi ini tidak pernah bersemayam dalam kebijakan, karena terlibas globalisasi. Rakyat tidak berdaulat di tanahnya sendiri. Kedaulatan ekonomi secara sadar dan sistematis termatikan.

Gejala disharmoni ekonomi-sosial yang mengglobal menjadi perhatian dari berbagai lembaga internasional, seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), Aliansi Koperasi Internasional (ICA), dan organisasi lainnya yang mengoreksinya secara sistemis. Tren global membangkitkan kembali tata-ekonomi komunal, ekonomi berjamaah, yang berbasis keadilan dalam kepemilikan aset, organisasi bisnis yang demokratis, dan patuh pada asas good corporate governance.

Menyadari kerakusan ekonomi kapitalis, akar rumput terus mengentalkan praktik ekonomi komunal dalam bentuk kelompok usaha, koperasi, dan berbagai model jamaah ekonomi berpola co-ownership termasuk sharing economy. Sekarang ini, 1 dari 4 penduduk Jerman dan Amerika Serikat ikut koperasi. Di Kanada, 4 berbanding 10; Singapura 1 banding 2; dan masih banyak negara yang tren ekonomi komunalnya terus tumbuh.

Sistem Bisnis Ideologis dan Profesional

Beberapa agenda strategis agar tata-ekonomi komunal atau penulis sebut ‘jamaah berkarya’ sebagai aktualisasi Sistem Ekonomi Pancasila dapat menjadi sistem bisnis yang ideologis dan profesional, yaitu sebagai berikut.

Pertama, pengembangan kelembagaan dan usaha didasarkan pada penyadaran komunitas melalui pendidikan partisipatif. Penyadaran fokus pada spirit kemandirian, pemahaman jati diri, serta keseimbangan kewajiban dan hak.

Kedua, konsistensi pengimplementasian jati diri cooperativism dalam operasional bisnis. Prinsip dasar bisnis komunal: keanggotaan sukarela dan terbuka; kontrol anggota secara demokratis; partisipasi ekonomi; otonomi dan kemandirian; pendidikan, pelatihan, dan informasi; kerja sama antar-koperasi; dan kepedulian terhadap lingkungan.

Ketiga, membangun lingkungan bisnis berkeadilan. Konsep fair trade pada hakikatnya membangun sistem perdagangan yang adil dan pranata ekonomi yang memiliki value.

Keempat, membongkar paksa materi-materi pendidikan formal tentang ekonomi. Referensi kurikulum yang mayoritas berbasis ekonomi kapital perlu diluruskan pada pengajaran materi ekonomi yang humanis.

Add Comment