Kabupaten Sleman Lolos Top 46 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020

Bupati Sleman saat menunjukkan piagam penghargaan karena Kabupaten Sleman masuk dalam Top 46 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (Foto: Pemkab Sleman)

Gamping-Kabupaten Sleman masuk dalam Top 46 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Masuknya kabupaten Sleman dalam Top 46 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 ini setelah melalui tahapan penilaian mandiri dan evaluasi dokumen.

Penetapan 46 pengelola pengaduan terbaik itu dilakukan berdasarkan hasil Rapat Pleno Tim Evaluasi tanggal 27 Oktober 2020 sebagai tindak lanjut verifikasi terhadap proposal. Rapat pleno tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri PANRB No. 190/2020 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020.
Kriteria Kompetisi
Kriteria dalam kompetisi ini adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang telah diterapkan selama sekurang-kurangnya enam bulan pada saat pengumuman pendaftaran kompetisi, yaitu Agustus 2020. Pesertanya adalah instansi di seluruh Indonesia dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terbagi dalam tiga kategori yakni instansi pemerintah untuk kriteria Outstanding Achievement/Performance, instansi pemerintah umum, dan Unit Pengelola Pelayanan (UPP).
“Meskipun kompetisi ini berlangsung di era pandemi kami berharap kualitas dari hasil verifikasi tidak menurun karena kompetisi ini mengindikasikan pengelolaan pengaduan yang lebih baik. Di samping membuktikan semakin besar kesadaran instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi publik,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa di Jakarta.
Selanjutnya Kabupaten Sleman akan mengikuti tahapan wawancara di hadapan Tim Evaluasi yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9 November 2020 secara virtual. Tahapan wawancara ini bertujuan untuk memperdalam aspek yang berkaitan dengan inisiatif yang diajukan dan capaian dalam setiap aspek pengaduan pelayanan publik sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan. Kriteria tersebut antara lain pendorong perubahan, dampak yang terjadi, perubahan dan perbaikan pengelolaan pengaduan, serta keberlanjutan inisiatif.