UMKM Penyelamat Perekonomian di Masa Krisis, Benarkah?

Sebuah kunjungan Anggota DPRD DIY ke UMKM Desa Wisata Wukirsari, Imogiri, Bantul. DPRD DIY

Hampir delapan bulan, semua negara terkena dampak pandemi Covid-19. Pandemi telah menjalar ke seluruh sendi kehidupan. Akankah perekonomian Indonesia mampu bertahan?

Kebijakan jaga jarak tanpa pandang bulu adalah tindakan darurat yang dapat menyelamatkan nyawa, tetapi sekaligus menghentikan aktivitas ekonomi yang akan berisiko bencana kerusakan jangka panjang.

Selama masa terburuk perekonomian Indonesia, secara tidak langsung turut mempengaruhi angka pengangguran. Badan Perencanaan Pembagunan Nasional (BAPPENAS) memperkirakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2020 mencapai 8,1 hingga 9,2 persen. Angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang.

Pandemi Covid-19 semakin hari semakin banyak memunculkan persoalan yang dihadapi sektor riil. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa situasi sekarang dapat berdampak luas, serta lebih panjang daripada Krisis 1997—atau biasa disebut sebagai Krisis Finansial Asia 1997.

Banyak ekonom mengatakan, sektor UMKM adalah dewa penyelamat perekonomian kita pada saat Krisis 1997. Benarkah demikian?

Misalnya, agenda penyelamatan kredit sebuah bank milik negara yang di-merger dengan bank pemerintah yang lain. Restrukturisasi kredit debitur besar dan debitur UMKM yang terdampak krisis ekonomi ternyata melahirkan gabungan tumpukan kredit bermasalah (Non Performing Loan) yang luar biasa besar.

Saking besarnya jumlah debitur maupun nilai kredit maka penanganan kredit bermasalah pun dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kelompok kredit korporasi besar dari debitur (obligor)—jumlahnya lebih dari 600—ditangani tersentral. Kedua, kelompok kredit UMKM. Karena debiturnya berjumlah ratusan ribu dan lokasi usaha yang tersebar di seantero Indonesia, restrukturisasi kredit pun dilakukan secara desentralisasi.

Jadi faktanya, banyak pelaku usaha UMKM yang terdampak Krisis 1997. Artinya, dewa penyelamat perekonomian pada Krisis 1997 ternyata bukanlah UMKM yang punya kredit ke bank, karena mereka juga bermasalah. Dewa penyelamat perekonomian kita pada saat Krisis 1997 ternyata adalah UMKM yang tidak punya utang ke bank.

Ironis, bukan? Karena, selama ini para ahli ekonomi pembangunan kita selalu menyimpulkan bahwa pengusaha UMKM di Indonesia tidak bisa maju, karena tidak ada akses kredit ke bank. Pengalaman menunjukkan bahwa jika ingin membantu pelaku usaha UMKM, mereka harus didukung permodalan yang tidak ada beban bunganya. Jelas sekali kredit dari bank-bank umum atau komersial bukan satu-satunya solusi yang tepat.

Nasib UMKM di Masa Pandemi

Bagaimana dengan nasib pelaku usaha UMKM pada saat krisis ekonomi akibat pandemi Covid 19 sekarang?

Sekarang, semua pengusaha UMKM, baik yang berutang ke bank maupun yang tidak, terkena dampak krisis. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan pemutusan rantai penularan virus dengan meminta masyarakat untuk tinggal di rumah, bisnis pun banyak yang berhenti, bahkan berhenti total.

Tidak banyak pembeli di pasar, pertokoan modern, dan mal. Tamu yang menginap di hotel berkurang drastis. Perjalanan darat, udara, laut juga tidak lagi diminati. Kegiatan perekonomian guncang.

Jadi, bila krisis ekonomi terjadi di masa pandemi maka tidak ada lagi harapan, pelaku usaha UMKM dapat menjadi penyelamat. Semua usaha, baik besar dan kecil, sama-sama bermasalah.

Tampaknya, kita hanya perlu berharap pada pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Penyelamatan Perekonomian, bahkan Perppu No. 1 tahun 2020 sudah disahkan DPR menjadi Undang-Undang. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan beberapa langkah dan mengeluarkan kebijakan guna mendukung program penyelamatan perekonomian oleh Pemerintah. Tentu saja, jangan lupa berdoa.

Add Comment