Pandemi Covid-19 Belum Mereda, Stabilitas Sistem Keuangan Prioritas Utama

Kinerja perbankan menentukan stabilitas sistem keuangan daerah. BANK SLEMAN

Menjelang pergantian tahun, kinerja perbankan Indonesia untuk semua kategori terkoreksi cukup signifikan. Mengingat perbankan sebagai sektor andalan penopang laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan kebijakan stimulus kepada sektor perbankan supaya tetap dapat memainkan perannya sebagai lembaga intermediaris.

Pandemi Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan dan penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara. Pemerintah pun melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, social safety net, serta pemulihan perekonomian, termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Langkah-langkah penanganan Covid-19 berisiko pada ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan. Hal itu perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Diperlukan berbagai antisipasi oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra-ordinary actions) dilakukan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Sesuai pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan menunjuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, kondisi ini memenuhi parameter sebagai ‘kegentingan yang memaksa’ untuk memberikan kewenangan kepada Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Karena, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Selain itu, undang-undang yang dibutuhkan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya undang-undang yang saat ini ada.

Terakhir, kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Poin pentingnya, Covid-19 telah mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, sehingga penanganan dan pencegahan penyebarannya menjadi prioritas tertinggi. Implikasinya, kondisi ekonomi menurun drastis. Untuk itu, langkah-langkah yang diambil, sesuai Instruksi Presiden, terfokus pada kesehatan, social safety net, dukungan ke UMKM, serta sektor usaha dan lembaga keuangan.

Penanganan dampak Covid-19 yang menimbulkan besarnya beban APBN, diperlukan langkah-langkah relaksasi peraturan perundangan, baik itu Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang OJK, Undang-Undang LPS, maupun Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, untuk penanganan kondisi kedaruratan atau kegentingan yang memaksa.

Perluasan KewenanganKomite Stabilitas Sistem Keuangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Covid-19. Dalam Perppu tesebut, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), terdiri dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mendapat perluasan kewenangan.

Pertama, kewenangan menyelenggarakan rapat dengan pemanfaatan teknologi untuk merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan masalah stabilitas sektor keuangan serta menetapkan skema pemberian dukungan pemerintah untuk penanganan permasalahan.

Kewenangan BI tertuang pada pasal 16, yang menyebutkan bahwa BI dapat memberi pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan sistem syariah kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik seperti yang tertuang dalam pasal 17.

OJK membantu penilaian (assesment) pemenuhan persyaratan atau kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank. BI bersama OJK lalu menilai pemenuhan kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan bank untuk mengembalikan.

Kedua, BI dapat memberi pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi syarat pinjaman likuiditas jangka pendek, tercantum dalam pasal 18.

Apabila bank sistemik yang telah mendapat pinjaman likuiditas jangka pendek masih kesulitan likuiditas maka dapat mengajukan permohonan pinjaman ini. Syaratnya, BI berkoordinasi dengan OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk mempertimbangkan penilaian OJK seputar informasi terkini tentang bank dan rekomendasi BI atas penilaian OJK. Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman, diatur bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI.

Ketiga, BI dapat membeli Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana untuk penanganan masalah sistem keuangan yang membahayakan ekonomi nasional, termasuk pandemic bond, termaktub dalam pasal 19.

Pembelian diperuntukkan sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara, memberi pinjaman dan penambahan modal kepada LPS, serta restrukturisasi perbankan saat krisis. Ketentuan lebih lanjut, diatur bersama Menkeu dan Gubernur BI dengan pertimbangan kondisi pasar SUN/SBSN, pengaruh terhadap inflasi, serta jenis SUN/SBSN.

Keempat, BI dapat membeli atau repurchase agreement (Repo) Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan masalah solvabilitas bank sistemik atau selain sistemik. Kelima, BI mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk, yang diatur dengan Peraturan BI. Keenam, BI memberi akses pendanaan kepada korporasi atau swasta dengan cara Repo SUN atau SBSN yang dimilikinya.

Add Comment