Bupati Bantul Sosialisasikan Bantuan Keuangan Kalurahan Berbasis Masyarakat Padukuhan

Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih saat memberikan sosialisasikan Bantuan Keuangan Kalurahan Berbasis Masyarakat Padukuhan. PEMKAB BANTUL

Kasihan-Bantuan keuangan bagi 933 pedukuhan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, senilai Rp 46,6 miliar mulai dicairkan tahun depan. Setiap pedukuhan bakal mendapat Rp50 juta per tahun.

Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih menyebutkan dana Rp50 juta per padukuhan bertujuan untuk percepatan pembangunan di level terbawah, Padukuhan. Halim menilai dapat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat melalui program ini. “Partisipasinya mulai dari perencanaan dan pelaksanaan,” ujarnya.

Selain itu menurut Halim, program bantuan Rp50 juta per padukuhan lebih adil dan lebih menjamin keadilan distribusi APBD. Pasalnya ada dusun yang tidak pernah dapat bantuan, tetapi ada dusun yang terus menerus dapat bantuan.

Selanjutnya Lurah bersama dukuh dan tokoh masyarakat diminta melakukan musyawarah desa untuk perencanaan penggunaan dana 50 juta rupiah ini agar terjadi percepatan perbaikan lingkungan hidup, infrastruktur, kesehatan melalui posyandu, dan kesiapan anak-anak usia dini untuk jenjang sekolah selanjutnya.

“Agar adil maka seluruh padukuhan itu kita kunci dulu minimal Rp50 juta secara tetap per tahun agar masyarakat bisa membangun. Misal memperbaiki drainase, posyandu, PAUD atau menyelesaikan permasalahan sampah. Berikan kepercayaan kepada masyarakat,” jelasnya.

Pelatihan Untuk Menyusun Proposal

Sebagai persiapan, tahun ini Pemkab Bantul akan melatih perwakilan pedukuhan untuk menyusun proposal program penggunaan dana. Jika sudah siap, dana akan ditransfer melalui pihak desa dan laporan dibuat sesederhana mungkin.

“Untuk program yang lain, masyarakat masih bisa mengakse bantuan keuangan khusus dan padat karya melalui DPRD Bantul. Namun saya minta, penggunaan anggaran nantinya jangan sampai tumpang tindih,” ujarnya

Bupati Bantul juga berpesan agar dalam pembangunan infrastruktur menghindari penggunaan cor blok dan ganti dengan paving blok karena lingkungan hidup harus di revitalisasi. Dalam Peraturan Bupati yang akan ditetapkan ini, tidak merekomendasikan cor blok sebagai jalan kampung.

Sementara itu Wakil Bupati Bantul Joko B. Purnomo menyampaikan harapannya agar Panewu dan Lurah dapat menjabarkan apa yang menjadi kebutuhan dari satu wilayah serta memiliki data pasti terkait kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut sehingga dapat membangun Kabupaten Bantul menjadi lebih baik.