DPD RI Dorong UMKM Survive Ditengah Pandemi

Wakil Ketua DPD RI Dr. Mahyudin bersama para anggota DPD dari berbagai daerah foto bersama dalam seminar dengan tema Efektifitas Stimulus UMKM Dalam Menggerakkan Perekonomian di Daerah di Royal Ambarrukmo, Jogja, Senin (5/4/2021).

Umbulharjo-Covid-19 telah meluluhlantakan perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia. Berdampak di beragam sektor kehidupan, banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga kesulitan dalam memenuhi nafkah keluarganya. Banyak objek wisata tanpa pengunjung, banyak hotel tanpa tamu dan lain sebagainya.

Demikian mengemuka dalam sambutan Wakil Ketua DPD RI Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M saat membuka Seminar dengan Tema: Efektivitas Stimulus UMKM Dalam Menggerakkan Perekonomian di Daerah di Royal Ambarrukmo, Jogja Senin (5/4/2021). Menurut Mahyudin cukuplah setahun pandemi Covid-19 menghancurkan perekonomian, kedepan musti bangkit.

Mahyudin menyerukan semangat setiap masalah selalu ada peluang. Termasuk dalam menghadapi masa pandemi covid 19 ini, harus mampu melihat peluang-peluang agar sektor perekonomian kembali bangkit dan mampu mensejahterakan.

“Salah satu peluang yang dapat dioptimalkan adalah dengan menghidupkan kembali dan memperkuat UMKM,” ucap dia.

Menengok tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemulihan sektor UMKM yang terdampak covid 19 melalui stimulus perekonomian, dengan beberapa skema. Pertama, diberikan kepada pelaku usaha UMKM dengan kategori miskin dan kelompok rentan terdampak corona. “Kelompok ini harus dipastikan masuk sebagai penerima bantuan sosial, baik untuk PKH,” jelasnya.

Skema kedua berupa insentif perpajakan yakni penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, dari 0,5 persen menjadi 0 persenberlaku untuk enam bulan, dimulai dari April 2020 sampai September 2020.

Skema ketiga berupa relaksasi dan restrukturasi kredit UMKM, baik melalui penundaan angsuran maupun subdisi bunga penerima KUR (kredit usaha rakyat), UMi, PNM Mekaar, dan kredit dari Pegadaian. Saat ini ada sekitar 6,4 juta UMKM yang tercatat sebagai debitur penerima KUR, UMi, PNM Mekaar dan 10,6 juta UMKM sebagai debitur di Pegadaian.

Berikitnya skema keempat, dengan menunda angsuran dan subsidi bunga bagi usaha mikro yang menerima kredit dari LPDB dan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja.

“Skema kelima, pemerintah meminta agar kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah turut menjadi penyokong ekosistem usaha UMKM terutama pada awal pemulihan, ” terang Senator Kalimantan Selatan itu.

Selain skema stimulus, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk UMKM melalui Penyaluran Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (Banpres Produktif) pada tahun 2020, dengan jumlah bantuan sebesar Rp 2,4 juta per usaha mikro dan terealisasi 100 persendengan nilai anggaran Rp 28,8 triliun.

“Sementara itu untuk tahun Anggaran 2021 pemerintah melalui kementerian Koperasi dan UMKM melanjutkan stimulus berupa subsidi bunga KUK (Kredit Usaha Kecil) dan Stimulus program banpres produktif, ” ucapnya.

Menurutnya upaya pemerintah mendorong sektor UMKM agar dapat tetap survive di tengah pandemi Covid-19, perlu diapresiasi. Pemberian stimulus untuk UMKM dalam pelaksanaannya akan menghadapi berbagai kendala. Karena itu, menjadi tugas bersama untuk mendorong dan mengawalnya.

“Perlu didukung dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian agar dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran,” katanya.

Perlindungan UMKM dan Koperasi

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, mengutarakan bahwa pandemi mendorong perlambatan ekonomi, menekan produksi, ekspor, pariwisata, pendidikan, rumah tangga dan UMKM. DIY menurut dia mendukung perlindungan UMKM dan koperasi yang memang menjadi tonggak ekonomi daerah.

“Perlu kita sadari tantangan UMKM saat ini yakni menuju ekosistem yang menghasilkan produk global, ” ucapnya.

Ia menandaskan UMKM harus tangguh dan adaptif. Seminar tersebut menjadi bukti kehadiran negara dalam masa-masa sulit, untuk mencari solusi terbaik untuk kebijakan.