Kepemilikan IUM, Urgensi dan Kemudahan Mengurusnya

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta terus mendorong pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayahnya untuk mengantongi izin usaha. Apalagi, saat ini proses pengajuannya sudah bisa dilakukan secara daring.

Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta terus berproses dalam melakukan pendataan pelaku UKM yang ada di Kota Yogyakarta. Pengurusan IUM sudah semakin mudah, bisa dilakukan secara daring melalui online single submission (OSS).

Pelaku usaha cukup mengakses aplikasi OSS secara daring dan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan dan izin usaha mikro (IUM) akan diterbitkan. Proses pengurusan IUM cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu lama.

Pengurusan IUM ini tidak untuk membebani pelaku usaha mikro kecil. Tetapi, ini adalah bagian dari edukasi ke pelaku usaha agar memenuhi ketentuan perizinan.

Selain itu dengan kepemilikan IUM, maka usaha mikro kecil yang digeluti akan tercatat dan memperoleh berbagai keuntungan, diantaranya dapat mengikuti pameran yang diselenggarakan dinas apabila produk yang dihasilkan memenuhi unsur kurasi.

Saat ini pun, kepemilikan IUM juga menjadi syarat yang ditetapkan perbankan apabila pelaku usaha ingin mengakses kredit usaha. Sehingga seluruh pelaku usaha mikro kecil untuk segera mengurus IUM.

Peroleh Banyak Manfaat

Tak sampai disitu, para pelaku UKM dapat memperolah banyak keuntungan jika telah mengantongi izin. Mulai peningkatan status usaha dari informal menjadi formal, memperoleh perlindungan hukum dan masuk basis data Pemkot.

Apalagi, dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga berencana kembali memberikan bantuan untuk pelaku UKM, dimana syaratnya wajib punya IUM.

Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta telah mengintensifkan diseminasi untuk mendorong hal itu, terlebih, hingga kini masih banyak UKM tak berizin. Diperkirakan masih ada sekitar 25 persen pelaku UKM yang belum punya IUM (Izin Usaha Mikro).

Meski proses pengajuan izin bisa dilakukan secara daring, masih banyak pelaku UKM yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkannya. Terlebih kolom yang harus diisi di formulir daring itu terbilang banyak.

Dengan melibatkan wilayah,dalam hal ini pendata yang ditunjuk Dinas melaui usulan kelurahan dan kemantren,semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesadaran mengurus IUM.