Baru Dilantik BPD Tamanmartani Tak Hentinya Belajar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat mengadakan bimtek untuk para amggota BPD. (Foto: Pemkab Sleman)

KALASAN, Tamanmartani-Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting mengakomodasi aspirasi langsung masyarakat. Karenanya perannya yang vital tersebut, Pemerintah sering memberikan berbagai pelatihan atau pun pembinaan bagi para anggota BPD.

Amanah yang diberikan tidak main-main, yaitu agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan, pembangunan dan proses pemerintahan desa. Karenanya, Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 mengharuskan tiap desa membentuk Badan Permusyawaratan Desa.

Pasalnya, mereka merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pembentukan BPD melalui proses pembentukan yang melibatkan seluruh warga desa, diharap agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dapat memberi manfaat.

Tugas utama BPD tidak lain melakukan fungsi-fungsi pengawasan sebagai mitra pemerintah desa. Sehingga, setiap kebijakan yang diambil dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat.

Dengan fungsi dan tugas BPD inilah, ia berharap aspirasi masyarakat secara langsung lebih dapat terakomodasi. Baik untuk proses perencanaan pembangunan desa, penetapan peraturan desa maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Selain mengakomodasi aspirasi masyarakat, BPD memiliki kewenangan untuk ikut pembahasan rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Keberadaan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan bersama pemerintah desa, bisa jadi wadah efektif fasilitasi aspirasi masyarakat. Sehingga, dalam proses pembangunan desa, masyarakat dapat berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sleman terus memberi pembinaaan dan pembekalan berkelanjutan kepada para anggota BPD, seperti tentang perundang-undangan. Pembekalan ini bertujuan agar para anggota BPD dapat secara serius mengawasi kinerja pemerintah desa (pemdes).

Dengan begitu mereka dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, pembangunan, dan proses pemerintahan desa. Sesuai dengan Perda No.15/2016, di setiap desa harus dibentuk BPD sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembentukan BPD melibatkan seluruh warga. Diharapkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Tugas utama BPD adalah melakukan fungsi pengawasan sebagai mitra pemdes sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat. Dengan fungsi dan tugas tersebut diharapkan aspirasi masyarakat secara langsung lebih dapat terakomodasi. Baik untuk proses perencanaan pembangunan desa, penetapan peraturan desa, maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Selain mengakomodir aspirasi masyarakat, BPD juga berwenang untuk ikut membahas Rancangan Peraturan Desa, mengawasi pelaksanaan perdes dan perkades agar pelaksanaan kinerja pemerintah desa berjalan baik.

Selain itu pembinaan anggota BPD tersebut untuk juga untuk menyamakan persepsi tentang peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan peran desa dalam kemandirian desa.

Pembentukan BPD di Sleman

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman nomor 3 tahun 2019 pembentukan BPD sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, BPD memiliki kedudukan yang penting dalam sistem Pemerintahan Desa.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa.

BPD adalah perwakilan masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa.

Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa, oleh karena itu BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat.

Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

Dalam hal ini tugas BPD adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Jumlah penduduk sampai dengan 4.500 jiwa diwakili 5 orang anggota, jumlah penduduk 4.501 jiwa sampai dengan 9.000 jiwa diwakili 7 orang anggota, dan jumlah penduduk lebih dari 9.000 jiwa diwakili 9 orang anggota.

Selain itu keanggotaan BPD juga mengharuskan keterwakilan perempuan. Untuk itu pemilihan anggota BPD melalui musyawarah keterwakilan perempuan seperti di RT, RW, PKK, POSYANDU, dan LKMD/LKD. Tentu dengan syarat musyawarah dari anggota yang semua anggotanya adalah perempuan.

Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat Asosiasi Aliansi BPD yang meminta kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.

Secara lengkap dalam perda tersebut menyebutkan jika BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyelenggarakan musyawarah BPD.

Beberapa wewenang BPD seperti membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu, melaksanakan musyawarah Kepala Desa antar waktu, mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis, mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai hak seperti mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sebagai anggota BPD juga wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.

Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Dalam melaksanakan pengisian anggota BPD dibentuk panitia musyawarah tingkat Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah. Sementara panitia musyawarah tingkat Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dibentuk secara musyawarah mufakat. Pembentukan panitia musyawarah paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan anggota BPD sebelumnya berakhir. Pembentukan panitia musyawarah tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah ditetapkan oleh ketua panitia musyawarah tingkat Desa.

Pembentukan panitia musyawarah tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah ditetapkan oleh ketua panitia musyawarah tingkat Desa.

Pemenuhan Persyaratan Calon Anggota BPD

Calon anggota BPD yang termasuk dalam daftar nama calon anggota BPD sesuai dengan berita acara wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk berkas dokumentasi adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, fotokopi ijazah terakhir, surat pernyataan bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horizontal, membuat surat pernyataan bukan sebagai Perangkat Desa, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Untuk syarat Selain berkas di atas, para calon anggota BPD juga harus mengumpulkan surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, mengumpulkan surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD, dan yang terakhir adalah surat keterangan bertempat tinggal di wilayah musyawarah dari Kepala Desa setempat.

Nantinya peresmian anggota BPD dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan anggota BPD terpilih hasil musyawarah.

Peresmian anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 2 bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.

Anggota BPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa.

Peran BPD Tamanmartani

Sama halnya di tempat lain, visi BPD Tamanmartani adalah melakukan pengawasan dan menjaring aspirasi dari warga masyarakat. Salah satu anggota BPD Tamanmartani adalah Dwi Rumiyati, Ia adalah wakil ketua BPD Tamanmartani. Dwi sapaan akrabnya adalah perwakilan dari padukuhan Pucung

Pada kesempatan tersebut ia menceritakan jika semenjak menjadi anggota BPD banyak pelajaran yang didapatkan karena Pemerintah Kabupaten Sleman kerap melakukan pelatihan, terutama tentang pengetahuan perundang-undangan.

“Semenjak kami di BPD kami kerap mendapatkan banyak pelatihan dan bimbingan teknis, dari situlah kami mengetahui tentang berbagai peraturan-peraturan pemerintah, seperti, Perbub, Pergub,” jelasnya.

Meski menjadi anggota BPD merupakan hal yang baru untuk Dwi, namun ia tak pernah lelah untuk belajar. “Kebetulan kita semua orang baru, namun pada prinsipnya kami selalu siap, kalau bagi saya antara BPD dan desa itu harus saling bekerjasama, dan saling mendukung,” katanya.

Dwi mengungkapkan jika beberapa masyarakat Tamanmartani perlu perhatian lebih, misalkan seperti masyarakat rentan marginal.

“Kalau saya pribadi ingin bagaimana menyiapkan warga rentan lansia di Tamanmartani, menyiapkan disini maksudnya memberikan bekal pelatihan ringan, karena para lansia yang mempunyai ketrampilan itu akan menjadi satu kekuatan baginya dalam menjalani hidup,” tegasnya.

Ia berharap BPD Tamanmartani dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga taman, sehingga tercapainya keadilan yang merata.

Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat diperlukan dalam hal ini untuk melihat segala aspek lembaga desa khususnya kepala desa dan BPD sebagai bentuk kuatnya sebuah lembaga desa dalam mengatur desa. Ada ataupun tidak adanya relasi kepala desa dan BPD melahirkan ketidaktahuan masyarakat peran lembaga tersebut entah secara langsung maupun tidak langsung.

Mengenai dana desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi pedoman bagi desa. Dalam pemerintahan desa Tamanmartani dana desa dialokasikan melalui mekanisme penyaluran ke kabupaten atau kota. Nantinya, setiap kabupaten atau kota melakukan alokasi kepada setiap desa sesuai dengan jumlah yang akan diterima tiap desa.

Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi bukti dalam hal transparansi, karena hal tersebut memang sebagai bentuk dari sebuah hak masyarakat agar tahu proses kebijakan maupun pembangunan yang dilakukan desa.

Apabila transparansi sudah dilakukan maka akan memungkinkan masyarakat akan mendukung kinerja pemerintah desa dan aktif dalam memberi aspirasi terhadap pemerintah desa. Segala bentuk implementasi dana desa seperti pembangunan desa dilakukan secara selesai dengan melihat rencana pembangunan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Ide serta rencana pembangunan desa menjadi sebuah penerapan dari adanya dana desa yang dilakukan dengan proses seperti penampungan dalam BPD dan kemudian akan dimusyawarahkan bersama dalam musyawarah desa sehingga nantinya bisa dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan pemerintah dan masyarakat.

Sudah jelas bahwa bentuk dukungan masyarakat desa adalah partisipasi dengan bentuk aspirasi yang diterima oleh pemerintah desa. Pada Tamanmartani hal ini ada dan semua aspirasi masyarakat desa ditampung dengan cara menuliskan sebuah saran atau usulan kegiatan yang akan berimplikasi bagi masyarakat desa sebagai bentuk kegunaan pemerintah desa dan masyarakat bisa menerima manfaatnya sebagai timbal baliknya.

Relasi Desa dan BPD

Masih berlandaskan Undang -undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, BPD sebagai lembaga desa juga mempunyai tugas yang dimana untuk melakukan dan menyelenggarakan sebuah musyawarah desa yang wajib diikuti oleh semua perangkat desa seperti kepala desa dan jajarannya serta beberapa tokoh masyarakat, dan disinilah peran Kepala desa dan BPD bekerja dalam membahas segala hal termasuk kebijakan yang akan dilakukan di desa.

Dari segi kedudukan kepala desa yang dimana sebagai pemerintah desa dan BPD mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai pengawas desa sejajar dalam segi struktural.

Sejak orde baru, peran kepala desa tidak pernah sekalipun diawasi dan membuat kepala desa bisa dikatakan masih belum secara penuh siap, hal inilah yang juga membuat kepala desa mendapat tugas dalam merangkap jabatan seperti menjadi ketua LKMD. Maka dari itu dengan adanya kehadiran badan BPD diharapkan serta peran kepala desa secara struktural tidak lagi menjadikan peran kepala desa sebagai penguasa sentral dan leluasa dalam menggunakan posisinya tanpa adanya sebuah pengawasan serta pengendalian dalam posisinya sebagai petinggi desa.

Dari hal inilah sebuah kebijakan yang disahkan dan diputuskan oleh pihak kepala desa akan dipilah, disaring dan, diawasi oleh peran hadirnya BPD di dalam melakukan tugas untuk menata desa yang dimana hal tersebut tidak terlepas juga dari dana desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang dimana dialokasikan oleh pemerintah pusat yaitu, oleh kabupaten atau kota untuk desa, yang dimana bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima kabupaten.

Pada desa Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Sleman sendiri, relasi kepala desa dan BPD tercipta dengan semestinya dan sudah sesuai dengan karakteristik yang ada di Desa Tamanmartani. Kepala desa dan BPD mampu bekerja sama sebagai mitra dan saling ketergantungan untuk mengatur desa dengan melibatkan sebuah objek yaitu dana desa.

Peran yang kuat dimiliki oleh kepala desa sebagai bentuk akuntabilitas, kepala desa bertugas menyerahkan laporan kepada pusat dan juga memberi laporan kepada BPD lewat musyawarah desa sebagai bentuk keberhasilan implementasi dana desa.

Kedua lembaga desa ini bisa dikatakan relasi yang pas karena kedua lembaga desa ini paham akan semua peran dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya. Hal tersebut sangat seimbang karena sebenarnya badan perwakilan desa kedalam bentuk badan BPD yang dimana memiliki peran dan fungsi akan kendali terhadap pelaksanaannya pemerintahan di desa, kepala desa tidak melibatkan BPD dalam membuat rencana kebijakan tetapi melibatkannya pada proses perumusan kebijakan yang akan diterapkan.