Deteksi Dini Stunting dengan Posyandu

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman Hj. Kustini Sri Purnomo saat menyapa kader PKK yang ada di Kecamatan Sleman. (Foto: Humas Sleman)

KALASAN, Tamanmartani-Status gizi balita merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Masalah utama yang dihadapi di bidang ini adalah masih tingginya angka kejadian stunting.

Stunting merupakan permasalahan gizi kronik yang mengakibatkan tumbuh kembang anak terhambat. Hal ini dapat terlihat dari perawakan anak yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya.

Akan tetapi, stunting bukan hanya persoalan anak menjadi pendek saja, tetapi stunting juga dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang terutama pada anak berusia di bawah dua tahun.

Anak-anak yang mengalami stunting akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik sehingga mempengaruhi produktivitasnya saat dewasa.

Selain itu, anak yang mengalami stunting juga memiliki berisiko menderita penyakit kronis dan tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung pada saat dewasa. Hal tersebut tentunya akan membebani negara terutama akibat meningkatnya pembiayaan kesehatan.

Salah satu cara untuk menanggulanginya adalah melakukan monitoring kesehatan dan perkembangan balita melalui Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Untuk mengurangi kasus stunting di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, pihak Pemerintah Kalurahan terus menggencarkan program posyandu.

Lurah Tamanmartani, Gandang Hardjanata mengatakan jika peran posyandu di tengah masyarakat sangatlah besar. Meski identik dengan bayi dan balita, kegiatan posyandu dan manfaatnya ternyata tidak hanya sebatas itu. Banyak program posyandu yang juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan pasangan usia subur.

Menurutnya posyandu menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting. Hal ini terbukti juga dengan adanya penurunan balita dengan kasus stunting di berbagai wilayah. Posyandu menjadi pelayanan kesehatan terdepan dari Pemerintah.

“Kekuatan utama Posyandu berada pada deteksi awal dan kader di lapangan. Deteksi awal itu terkait dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi seiring berjalannya usia, sehingga jika ditemukan masalah atau abnormalitas pertumbuhan anak di usia 0 sampai 23 bulan dapat terdeteksi di posyandu,” katanya beberapa waktu lalu.

Posyandu bisa menjangkau masyarakat secara langsung. Selain itu, dengan program yang ada di posyandu para ibu-ibu bisa diberdayakan untuk selalu memperhatikan kesehatan anak dan keluarganya.

“Para ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengikuti kelas ibu hamil agar ibu dan calon anak sehat serta terhindar dari risiko stunting,” katanya.

Demikian pula pada remaja. Mereka ditekankan untuk mengkonsumsi Tablet Tambah Darah secara teratur agar terhindar dari Anemia (kurang darah). Konsumsi TTD bermanfaat sekaligus untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan sebagai persiapan menjadi calon ibu kelak yang sehat.

Jadi, katanya, selain kegiatan pemantauan tumbuh kembang, juga disediakan kegiatan-kegiatan yang bersifat diseminasi informasi tentang gizi seimbang dan ASI eksklusif di posyandu, pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif ibu balita dalam mencegah stunting pada balitanya.

“Jika ditemukan balita yang mengalami masalah gizi termasuk stunting, kader akan melaporkan kepada bidan desa dan merujuk kepada puskesmas agar mendapatkan penanganan,” jelasnya.

Pihak Pemerintah Kalurahan Tamanmartani juga kerap memberikan pelatihan kepada para kader posyandu, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kalurahan Tamanmartani menggandeng Tim Program Pengabdian Masyarakat (PPM) PKM Hibah Dana Kemenristekdikti Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan deteksi dini masalah perkembangan bayi dan balita terutama terkait isu stunting.

“Kami membuat acara penanggulangan stunting, acara ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas kader dalam penanggulangan stunting dan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahayanya stunting. Peningkatan kapasitas kader sangat penting dilakukan untuk mengatasi masalah stunting,” ungkapnya.

Pelatihan kader se Kalurahan Tamanmartani membahas mengenai pentingnya komunikasi terapeutic untuk para kader agar mampu memberikan komunikasi yang efektif. Selain itu mengenai bagaimana melakukan deteksi dini pada permasalahan gizi anak serta cara menyajikan mpasi untuk bayi.

Pelatihan kader sangatlah penting karena mereka memiliki peran penting dan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat.

“Peran kader adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan oleh karena itu pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan keterampilan kader,” jelasnya.

Selama pandemi Covid-19, para kader posyandu pun terus melakukan pemantauan kepada balita yang berada di Kalurahan Tamanmartani. Dalam penerapan Protokol kesehatan Covid-19 pelayanan posyandu juga lebih diperketat.

“Pelayanan posyandu dilakukan dengan sangat berhati-hati. Mulai dari sebelum diperiksa hingga setelah pemeriksaan pun akan mengikuti protokol kesehatan yang ada,” katanya.

Alat-alat yang digunakan pun baik sebelum dan setelah digunakan selalu dibersihkan menggunakan desinfektan. Selain itu petugas juga dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai, mulai dari masker, sarung tangan hingga face shield.

Pemberian gizi pada balita juga menjadi aspek yang semakin diperketat. Makanan yang diberikan bersifat alami bukan instan dan langsung dibungkus.

Ia mengungkapkan dampak luas pandemi ternyata justru merekatkan kegotongroyongan warganya. Upaya saling bantu ini terjadi di semua lini, dengan tidak membeda-bedakan kelompok masyarakat.

“Pandemi Covid-19 tanpa disengaja membuat warga masyarakat Tamanmartani kompak, yang dulunya pos ronda sepi jadi ramai, rasa kebersamaan ini tidak ditemukan sebelumnya, dengan adanya kekompakan ini tingkat kejahatan seperti pencurian menurun drastis,” jelasnya.

Menurunnya Kasus Stunting di Sleman

Sebelumnya Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan jika Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil menekan kasus stunting dalam tiga tahun terakhir. Pada akhir 2020, angka stunting di Sleman tinggal 7,24 persen dari total balita.

”Angka stunting di Kabupaten Sleman mengalami perbaikan dari tahun 2017 sebanyak 11,99 persen menjadi 8,38 persen pada tahun 2019,” ungkapnya.

Menurutnya, faktor pendorong keberhasilan pencapaian ini salah satunya karena tersedianya regulasi Perbup Nomor 38/2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Selain itu juga adanya Perbup Nomor 27 /2019 tentang Program Percepatan Penanggulangan Balita Stunting.

”Kami juga mempunyai beberapa inovasi untuk mencegah bayi mengalami stunting. Mulai dari Gerakan Tanggulangi Anemia Remaja dan Thalasemia (Getar Thala), Pelayanan Antenatal Care Terpadu Menuju Triple Eliminasi Menuju Semua Layanan (Pandu Teman), Pecah Ranting (Pencegahan Pada Rawan Stunting) dan Gambang Stunting (Gerakan Ajak Menimbang Cegah dan Atasi Stunting),” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga menggalakkan adanya konselor ASI dan motivator Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) terlatih di 25 puskesmas dan beberapa rumah sakit. Untuk menekan angka stunting, Dinas Kesehatan juga terus menggenjot jumlah kader kesehatan. Sehingga untuk jumlahnya bisa mencukupi dan terlatih dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan membantu pelaksanaan kegiatan.

”Saat ini jumlah nutrisionis di Puskesmas cukup memadai dengan penambahan nutrisionis dari tenaga kontrak BOK Puskesmas,” tandasnya.

Untuk mendukung program ini, lanjutnya, Kabupaten Sleman juga telah memiliki sistem informasi, pencatatan dan pelaporan berbasis elektronik seperti SIM KIA Sembada dan Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e PPGBM).

”Selain itu juga butuh kerjasama lintas program dan lintas sektor dan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting,” tutupnya.

Untuk menekan angka stunting, jumlah kader kesehatan juga terus ditingkatkan, sehingga jumlahnya bisa mencukupi dan terlatih dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan membantu pelaksanaan kegiatan.

Posyandu Lansia

Selain posyandu untuk balita, di Kalurahan Tamanmartani juga mempunyai posyandu bagi lansia, dalam penerapannya, posyandu ini tidak berbeda jauh dengan posyandu balita, posyandu ini juga untuk memantau kesehatan para lansia Tamanmartani.

“Dalam posyandu tersebut para kader berperan memberikan informasi kepada lansia tentang perilaku hidup sehat dan menjaga kesehatan selama pandemi berlangsung. Tak kalah penting yang harus diperhatikan bagaimana lansia bisa mendapatkan informasi yang tepat dan jelas mengenai Covid-19,” katanya.

Kader juga membagikan masker untuk para lansia, baik yang dibeli sendiri dari kas posyandu maupun dari bantuan lembaga lain. “Peran lain yang tak kalah penting adalah kerjasama antar stakeholder, seperti dengan pihak RT. Oleh karena cakupan wilayah kecil dan saling berdekatan, maka akan lebih memudahkan dalam memantau kondisi lansia,” katanya.

Kegiatan posyandu lansia tidak hanya mempertahankan kesehatan fisik agar selalu bugar, namun posyandu lansia juga sebagai wadah bertemu dengan teman sebayanya, lansia bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi. Pada masa pandemi ini mereka merasa kesepian karena tidak bisa berkumpul.

Selain mengecek kondisi kesehatan lansia, seperti tensi atau tekanan darah, kolesterol, hingga gula darah, petugas juga memberikan bimbingan atau konsultasi kesehatan gratis bagi warga, termasuk penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

“Pemeriksaan kesehatan bagi lansia ini dalam upaya meningkatkan kesehatan warga. Pemeriksaan ini rutin dilakukan setiap seminggu sekali,” jelasnya.

Menurutnya adanya pemeriksaan tersebut juga dinilai sangat memudahkan para keluarga lansia, khususnya mereka yang masuk dalam kategori warga kurang mampu. Jika nantinya, ada warga lansia yang kondisi kesehatannya memburuk, pihaknya akan membantu mengarahkan untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia dijelaskan bahwa Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan lanjut usia. Negara wajib memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Sehingga lanjut usia juga menjadi tanggung jawab suatu negara.

Dari Undang-undang tersebut jelaslah yang menjadi hak-hak para lanjut usia dalam menjalankan roda kehidupannya. Dipaparkan dalam penjelasan pasal 19 Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 bahwa upaya perlindungan sosial terdiri dari pemenuhan kebutuhan sosial para lanjut usia maupun kemudahan dalam mendapatkan pelayanan.

Menua bukanlah sebuah penyakit, setiap manusia pasti akan mengalaminya, untuk itu para lansia wajib mendapatkan perhatian khusus, undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa usia 60 tahun adalah usia permulaan tua. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan kematian.

Gandang mengungkapkan jika dalam menjalani ruas akhir kehidupannya, lansia selalu dihadapkan pada berbagai persoalan yang menyangkut menurunnya daya tahan tubuh dan munculnya berbagai penyakit akibat usia lanjut. Kondisi ini sering menyebabkan lansia merasa bersedih hati. Belum lagi ia merasa sudah tidak berguna lagi karena pikiran dan tenaganya yang terus melemah.

Ketergantungannya yang makin tinggi terhadap orang lain, menyebabkan lansia mudah tersinggung manakala dirinya tidak diperhatikan atau diacuhkan oleh anak-anak atau cucunya. Di sinilah perlunya keluarga yang ditumpangi lansia sadar diri dan harus memberi perhatian dan kasih sayang yang cukup agar lansia merasa bahagia. Perhatian dan kasih sayang tidak harus berlebih, karena lansia sudah tidak butuh lagi makanan yang mewah, pakaian yang mahal, atau perhiasan yang mempesona.

Add Comment