Inovasi Kurban di Tengah Pandemi

Dalam ibadah kita, selalu ada makna dan nilai-nilai yang terkandung. Tak terkecuali dengan kegiatan berkurban di Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Pada kegiatan berkurban, selain kita dapat meraih berkah dan pahala, berkurban juga mengandung nilai kemanusiaan dan ekonomi yang begitu besar bagi banyak pihak, mulai dari penerima kurban, peternak, hingga pedagang.

Memasuki masa pandemi selama setahun terakhir ini, manfaat kurban secara sosial menjadi sangat berarti sekali. Banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Banyak dari mereka yang mengalami penurunan penghasilan, tercerabut dari mata pencaharian, dan bahkan tak jarang juga ada yang kesulitan mencari makan sehari-hari.

Namun, berkurban di tengah pandemi juga tidak mudah. Diterapkannya banyak protokol kesehatan dan aturan-aturan yang membatasi kerumunan mengakibatkan aktivitas kurban perlu siasat baru supaya salah satu ritus ibadah umat Islam ini dapat terselenggara dengan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melalukan peningkatan pengawasan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Kementan diketahui telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 114 Tahun 2014 ihwal Pemotongan Hewan Kurban. Permentan ini mengatur syarat minimal tempat penjualan hewan kurban, pengangkutan, kandang penampungan dan tempat pemotongan hewan kurban. Selain itu, tata cara penyembelihan hewan kurban dan distribusi daging kurban juga diatur sesuai aspek teknis dan syariat Islam

Namun pelaksanaan kegiatan kurban tahun ini kemungkinan masih akan berbeda sama seperti tahun lalu. Pasalnya kegiatan kurban akan dilaksanakan di tengah situasi wabah pandemi covid-19. Maka, Kementan melalui Ditjen PKH juga sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.0008 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19).

SE ini mengatur tentang mitigasi risiko atau tindakan untuk mencegah dan meminimalisir penularan covid-19 dalam pelaksanaan kegiatan kurban di tempat penjualan serta pemotongan hewan kurban. SE ini juga mengatur fasilitas pemotongan di luar RPH-R dan di RPH-R.

Beberapa mitigasi risiko yang diatur di antaranya meliputi jaga jarak (physical distancing), pengaturan jarak minimal satu meter, jual beli hewan kurban juga disarankan dengan memanfaatkan teknologi dalam jaringan yang dikoordinir panitia. Sedangkan kegiatan pemotongan hanya boleh dihadiri oleh panitia dan distribusi daging dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.

Lalu, pemeriksaan kesehatan awal (screening test) dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika ditemukan orang yang memiliki gejala Covid-19 dilarang masuk ke tempat yang berkegiatan kurban. Selain itu diperlukan juga penerapan higienitas sanitasi, yang berarti petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan. Dan harus disediakan fasilitas CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun)/hand sanitizer.

Selain penerapan higiene sanitasi, penerapan higiene personal dengan memakai masker, facehield, sarung tangan juga perlu dilakukan. Selain itu, mencuci tangan, hindari jabat tangan, dan diwajibkan menggunakan alat pribadi (alat sholat, alat makan, dan lain lain) juga harus diterapkan.

Untuk memudahkan pelaporan petugas dan informasi dari daerah, pelbagai pihak juga perlu memastikan akan disiapkannya sebuah sistem pelaporan kurban secara real-time berbasis web dan terhubung dengan iSIKHNAS. Selain itu, juga ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner yang dilakukan oleh oleh pemerintah daerah. Kemudian melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kurban, dan mendokumentasikan pelaksanaan pemantauan kurban.

Adapun kewajiban yang harus diterpkan di tempat pemotongan hewan. Utamanya, daging hewan kurban harus memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Sebagai langkah nyata pemenuhan persyaratan tersebut, sejak tahun 2016 Ditjen PKH telah melaksanakan program penataan pelaksanaan kurban nasional. Penataan yang dilakukan melalui fasilitasi lokasi-lokasi pemotongan kurban dengan jumlah besar untuk menjadi percontohan fasilitas dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk melakukan pemotongan hewan kurban.

Hingga tahun 2019, pembangunan fasilitas percontohan pemotongan hewan kurban ini telah terlaksana di 24 lokasi di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, Banten dan NTB. Rencananya pada tahun 2020 akan dialokasikan di dua Provinsi (Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan), namun dengan kebijakan refocusing anggaran fasilitasi terhadap dua lokasi tersebut ditangguhkan.

Biar bagaimanapun kita harus menilik pengalaman kurban tahun lalu di mana pandemi Covid-19 masih baru mewabah. Tahun lalu dalam merumuskan peraturan, Ditjen PKH juga terus melakukan koordinasi. Contohnya pada 4 Juni tahun lalu dilakukan koordinasi mitigasi risiko dan protokol kesehatan covid-19 dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari semua pihak terkait seperti Dinas Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, BNPB, instansi yang membidangi fungsi kesehatan dan instansi yang membidangi fungsi keagamaan.

Sementara, sosialisasi SE No.0008 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah bencana nonalam Corona Virus Disease (COVID-19) juga terus dilakukan. Pada tanggal 11 Juni 2020 lalu Ditjen PKH mengadakan webinar yang dihadiri oleh semua pihak terkait.

Webinar sosialisasi kebijakan penyembelihan hewan kurban pada masa pandemi ini juga hasil kerjasama dengan berbagai stakeholder di antaranya Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Askesmaveti) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Pada kesempatan itu, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, Syamsul Ma’arif mengatakan, Selain mengadakan webinar, Kementan melalui Ditjen PKH juga memberikan sosialisasi melalui penanyangan infografis di media sosial tentang pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam masa pandemi covid- 19.

Beberapa panduan yang disosialisasikan adalah cara penyelenggaraan kegiatan jual beli di tempat penjualan hewan kurban saat covid-19, panduan pencegahan dan pengendalian covid-19 di rumah potong hewan ruminansia. Serta langkah panduan pelaksanaan kegiatan kurban di fasilitas pemotongan (di Luar RPH).

Adapun pemberian Buku Saku Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai panduan bagi petugas pemantau hewan kurban baik di lapangan.

Di sisi lain, yang saya lihat belakangan selama pandemi Covid-19 mewabah, fokus utama Kementan, khususnya Ditjen PKH dalam pengawasan pemotongan hewan kurban adalah menjamin kesehatan hewan kurban bebas zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia). Proses penyembelihan hewan kurban juga dijamin memenuhi syariat Islam dan kesejahteraan hewan.

Kementerian Pertanian RI telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kurban di Masa Pandemi COVID-19 agar berjalan aman. Berikut sejumlah aturan yang perlu ditaati dalam melaksanakan ibadah kurban di tengah pandemi:

  • Jaga Jarak saat berinteraksi di kegiatan kurban
  • Hindari perpindahan orang antar wilayah
  • Perhatikan kebersihan setiap orang dan tempat kurban
  • Penjualan hewan kurban dilakukan ditempat yang telah mendapat izin
  • Penjual hewan kurban harus melibatkan Dewan Kemakmuran Masjid, Baznas atau Organisasi atau Lembaga amil zakat lainnya
  • Penjual hewan kurban harus memakai alat pelindung diri minimal masker, lengan panjang, dan sarung tangan saat berjualan
  • Orang yang masuk ke lokasi penjualan hewan kurban harus CTPS atau menggunakan Hand Sanitizer lebih dahulu
  • Penjual dan pembeli harus sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas/Rumah Sakit
  • Hindari bersalaman atau bersentuhan langsung
  • Setelah pulang dari lokasi kurban, wajib mandi
  • Saat pemotongan hewan kurban harus jaga jarak, pakai masker. atau pelindung wajah (face shield)
  • Petugas pemotongan tidak merokok, meludah dan perhatikan etika bersin/batuk selama pemotongan

Inovasi dalam Bentuk Kalengan

Sebagai informasi awal dalam rangka membuka inovasi kurban di tengah pandemi ini, berdasarkan fatwa nomor 37 tahun 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan pengawetan dan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan. Aturan ini dapat disebut sebagai kurban produktif. Ketika fatwa ini dirilis untuk pertama kali, uji coba pertama dikhususkan dulu pada daging sapi. Setelah menemui keberhasilan, daging kambing kemudian juga dijadikan kelanjutan dari kebijakan kurban produktif ini.

Kurban produktif ini mulanya diinisiasi oleh Badan Amal Zakat Nasional di Jawa Tengah. Akan tetapi, selama ini memandang dalam perspektif fiqh oriented yang masih cenderung memahami bahwa ibadah kurban adalah ibadah ritual sekaligus sosial. Bagi yang sudah relativ maju cara berfikirnya, tentu secara hukum, rencana ”Kurban Produktif” Baznas Jawa Tengah, merupakan langkah baik, apalagi fokus sasaran distribusinya adalah mereka yang terdampak Covid-19.

Namun di sisi lain, rencana ini tentu membutuhkan kesiapan dari sisi teknis, siapa yang akan mengolah dan siapa pula yang akan mengelola. Selain itu pihak-pihak terkait juga perlu menggandeng yang dapat mengalengkan daging. Atau mungkin sudah ada, namun industri skala besar, sehingga kalau misalnya diajak kerja sama untuk mengolah sekitar 50-100 ekor sapi, misalnya, masih belum dianggap kompatibel.

Di luar itu, sebenarnya fatwa MUI dan langkah awal yang dilakukan leh Baznas Jateng adalah salah satu terobosan yang dapat dilakukan oleh banyak pihak dalam menyelenggarakan kurban di tengah pandemi. Kurban produktif mungkin memang baru kali ini dicetuskan. Tapi tidak ada salahnya dalam situasi yang serba menghimpit ini, terobosan itu diikuti banyak pihak. Semuanya demi meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.

Apabila kurban produktif ini dikelola dengan baik, maka potensi kurban produktif ini dapat menggerakkan nilai perekonomian yang cukup. Ini merupakan sebuah nilai yang besar, hanya saja karena kendala doktrinal dan manajerial, membuat potensi itu menguap. Hari itu hewan kurban dipotong, hari itu dibagikan, dan hari itu juga habis. Belum terjadi sebuah investasi lebih jauh. Maka perlu ada sebuah dorongan kolaborasi yang melengkapi. Supaya da mata rantai pergerakan ekonomi yang lebih jauh pula.

Potensi kurban ini sebenarnya menjadi semakin besar jika ditambah dengan haji. Ada sekitar 200.000 orang (per tahun) berangkat ke Arab Saudi dengan biaya sekitar puluhan juta tiap orang. Sehingga tidak berlebihan jika bulan ini, kata dia, bisa disebut sebagai bulan akumulasi uang dalam skala besar, baik itu untuk tujuan pengabdian kepada Tuhan (ibadah) maupun menjalin hubungan baik antarsesama.

Hanya saja sayangnya, kegiatan kurban yang terjadi saat ini masih cenderung bersifat penyantunan, membantu orang dalam waktu sesaat, serta melatih sikap mental untuk peduli terhadap sesama. Untuk mendukung ekonomi masyarakat belum bisa dilakukan secara maksimal. Padahal, kegiatan berkurban sebenarnya bisa diarahkan ke aspek yang lebih luas dan produktif. Kurban tidak sekedar menjadi aset konsumtif yang habis dalam waktu singkat, tetapi bisa dimanajemen ke arah produktif. Dengan kata lain kurban bisa menggerakkan ekonomi rakyat secara lebih luas dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan kurban produktif sebenarnya mencerminkan upaya itu.

Inovasi Digital

Kurban adalah ibadah istimewa yang datang satu tahun sekali, yakni saat Allah SWT menjanjikan kenikmatan bagi para pekurban. Ada maslahat ekonomi yang besar terkandung dalam kurban, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Dan sarana digital menjadi salah satu inovasi di tengah pandemi. Sarana digital juga membuat transaksi dapat dilakukan dari rumah dan di mana saja oleh calon pekurban atau pun donatur yang juga ingin bersedekah serta berbagi dalam berkurban sekaligus menyejahterakan peternak.

Saya juga melihat yayasan seperti Dompet Dhuafa juga terus memberikan kemudahan bagi para donatur atau pekurban untuk melakukan transaksi melalui berbagai kanal. Pembelian langsung melalui konter-konter Tebar Hewan Kurban (THK) di berbagai pusat pertokoan, masih tetap diadakan dan disesuaikan dengan protokol kesehatan yang terstandardisasi sesuai anjuran pemerintah.

Di masa pandemi virus korona jenis baru (Covid-19) saat ini banyak warga masyarakat yang membeli hewan kurban secara daring atau melalui kanal digital. Bahkan, di lembaga amil zakat nasional (Laznas) Dompet Dhuafa (DD), jumlah pekurban yang memanfaatkan kanal digital untuk membeli hewan kurban mencapai 90 persen.

Dengan sarana digital aktivitas kurban kini dapat dilakukan dari rumah dan di mana saja, calon pekurban maupun donatur yang juga ingin mensedekahkan serta berbagi dalam berkurban sekaligus mensejahterakan peternak hingga meratakan daging baik domba maupun sapi kepada masyarakat yang khususnya terdampak Corona.

Kebutuhan akan hewan kurban setiap momentum tahunan Idul Qurban tiba, pada sisi lain terbukti menggerakkan ekonomi rakyat, mulai dari budi daya peternakan hewan sampai industri manufaktur yang mengolah daging menjadi kornet dan produk lainnya. Dompet Dhuafa misalnya, telah mengubah gerakan berkurban untuk santunan menjadi gerakan ekonomi rakyat. Inovasi digital yang dilakukan lembaga amil zakat ini juga menjadi penting untuk ditiru semangat pemberdayaannya.

Di samping itu memasuki tahap industrialisasi, mengelola daging kurban menjadi produk olahan tahan lama dapat diwujudkan dengan program pengalengan seperti yang dilakukan oleh Bazasnas Jateng. Dengan demikian, dua tujuan mendasar dapat tercapai, yakni menyantuni kaum miskin dan memberdayakan ekonomi rakyat.

Bagi saya pribadi Inilah yang dinamakan kurban sebenarnya. Tidak hanya menyembelih hewan dan membagi daging, tetapi mampu membuat suatu gerakan perekonomian kuat dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Di sisi lain, momentum Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban untuk miskin hanyalah makna simbolik. Pada dasarnya semangat untuk berbagi dan membantu kaum miskin untuk bisa hidup mandiri adalah filosofi sebenarnya. Seharusnya hal itu dilakukan setiap saat, tidak hanya waktu Idul Adha. Pengelolaan zakat setiap tahun, katanya, seharusnya juga menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sebagai contoh dengan menggandeng organisasi yang berkutat dengan saran digital, gerakan penyebaran daging itu kini menjadi sebuah gerakan ekonomi yang menyebar hingga ke seluruh penjuru nusantara. Selain cara ini melibatkan orang-orang yang cukup secara kuantitas, penerimaan daging juga berjalan dengan efektif di tengah pandemi ini.

Permasalahannya kini terletak pada bagaimana agar kurban ini dapat dimaknai dalam konteks produktifitas, bukan dimaknai malah membuat orang menjadi konsumtif. Namun upaya ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Perlu ada pembibitan pengertian yang cukup mendalam dan berjangka waktu panjang. Karena itu hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai produktivitas dalam kurban memang perlu dilakukan, apalagi jika mengingat potensi kurban serta sumbangan lain, seperti infaq dan shodaqoh, sebenarnya luar biasa besar.

Dalam sebuah survei potensi zakat, infaq, dan sadaqah ternyata besaran uang jika dirupiahkan bisa melebihi APBN. Kurban sendiri sudah menjadi gerakan massif dan membudaya. Potensinya secara kasar Rp 1 triliun (di seluruh Indonesia) mungkin saja ada. yang berpendapat potensi terbesar kurban sebenarnya ada pada kemauan orang untuk menyumbang.(drh. Supriyanto)*

Penulis adalah Kepala Seksi Konsumsi Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta

Add Comment