Kalurahan Tamanmartani Layani Warganya dengan Jemput Bola

KALASAN, Tamanmartani-Pada awal tahun 2021 Kelurahan Tamanmartani menggagas program pelayanan administrasi secara prima dengan jemput bola, seperti pelayanan kependudukan, kartu keluarga (KK), akte kelahiran, perubahan akte, mutasi penduduk.

Lurah Tamanmartani Gandang Hardjanata mengatakan pelayanan jemput bola ini tanpa dipungut biaya, dengan layanan ini diharapkan warga Tamanmartani tertib administrasi.

“Pelayanan administrasi dengan jemput bola ke masyarakat, layanan ini tidak dipungut biaya atau gratis mulai awal sampai jadi. Program ini sudah dimulai di awal tahun 2021 ini,” kata Gandang saat ditemui beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan, melalui program pelayanan secara prima tersebut dapat memberikan kepuasan sekaligus kepercayaan kepada masyarakat, karena menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah desa, dan warga tidak perlu datang ke Kantor Kalurahan.

“Dalam sehari rata rata ada sekitar 20 permohonan, dengan adanya layanan ini warga bisa merasakan kemudahan untuk mengurus administrasi,” ujarnya.

Selain layanan jemput bola, Kalurahannya yang dipimpinnya ini juga akan menghidupkan program yang berhenti yang dulu sudah berjalan, yakni seperti keluarga lansia, dan bagaimana menambah penghasilan atau income untuk keluarga, harus kita berdayakan dan dioptimalkan,” ungkapnya.

Menurut Ganang, para ibu ibu rumah tangga paling tidak bisa punya penghasilan Rp50 ribu per hari untuk bisa meringankan beban keluarga, dengan melakukan pekerjaan yang lain.

Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Logika ini dapat dipahami dengan melihat rumusan norma dalam UU Desa yang secara umum memberikan otonomi secara luas kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri (self-governing community).

Dengan demikian warga Desa akan semakin dekat dengan penyelenggara layanan yaitu Pemerintah Desa (Pemdes). Mengikuti logika ini maka pelayanan publik yang selama ini lebih banyak diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, semestinya dapat juga dilakukan oleh Pemdes

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa secara konseptual telah memberikan acuan dalam pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (pemerintah supra Desa) kepada desa.

Mengacu pada peraturan ini dapat dikatakan bahwa Pemdes juga dapat menjalankan pelayanan publik yang semula menjadi kewenangan pemerintah supra desa sepanjang ada penugasan untuk menjalankannya.

Pelayanan Publik Desa dan Kewenangan Asli Desa

Di sisi lain, sebenarnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah merinci jenis-jenis kewenangan asli Desa secara spesifik sebagaimana tercantum pada pasal 2 hingga pasal 14.

Berbeda dengan Permendagri, Permendes ini hanya menyebutkan kewenangan asli Desa tanpa mengatur hal-hal yang terkait dengan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah supra desa. Permendesa juga tidak mengacu pada UU Pemerintahan Daerah sebagai konsideran, sehingga tidak tampak dimensi pembagian urusan di dalamnya.

Hal yang terkait langsung dengan pelayanan publik, Permendesa mencantumkannya dalam pasal 9 huruf (a) dimana dinyatakan bahwa kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa antara lain meliputi pelayanan dasar Desa.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan dasar Desa dijabarkan pada pasal 10, antara lain meliputi pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengembangan tenaga kesehatan Desa, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa, serta fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Karena menurut Permendes kewenangan ini adalah kewenangan asli Desa, maka Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan pelayanan publik dalam bidang-bidang tersebut tanpa harus menunggu pelimpahan wewenang dari pemerintah supra desa.

Kedua peraturan menteri tersebut di atas dapat menjadi acuan yang jelas tentang praktik pelayanan publik di Desa, sekaligus juga menjawab pertanyaan kritis tentang relasi antara pelayanan publik di Desa dengan pembagian urusan pemerintahan supra desa.

Permendesa menjadi acuan bagi Desa untuk menjalankan pelayanan publik yang melekat pada kewenangan asli Desa, sedangkan Permendagri memperjelas mekanisme pelimpahan kewenangan supra desa sehingga ada kejelasan bagi Desa untuk menjalan-kan pelayanan publik yang melekat pada kewenangan supra desa.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada peluang terjadinya kebingungan Desa dalam mengimplementasikan kedua peraturan tersebut, yang disebabkan karena adanya pengaturan yang terkesan tumpang tindih.

Kementrian Dalam Negeri RI telah menerbitkan Permendagri 2 tahun 2017 tentang standar Pelayanan Desa Minimal (SPM). Dalam Permendagri ini mengatur tentang urusan pemerintahan desa dalam melayani kepentingan masyarakat desa. Sebagaimana wajah desa adalah wajah negara, dengan adanya Permendagri ini pelayanan desa akhirnya memiliki SPM yang bisa mempermudah masyarakat dalam berdesa.

SPM desa dalam Permendagri 2 tahun 2017 ini memiliki maksud untuk mendekatkan, mempermudah, transparansi, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SPM Desa bertujuan untuk mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, dan menjadi alat kontrol masyarakat kepada Pemerintah Desa.

SPM Desa ditetapkan dan diputuskan oleh Kepala Desa. Ruang lingkup SPM Desa meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat.

Adanya SPM Desa ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat, dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 dalam Permendagri ini menyebutkan SPM desa bertujuan untuk mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

SPM Desa antara lain meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat.

Sementara menurut peraturan Bupati Sleman nomor 29 Tahun 2020 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kalurahan menjelaskan bahwa Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Pedukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri

Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sementara Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri dari sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY.

Lurah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi pelaksanaan tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, pelaksanaan administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Lurah dalam melaksanakan tugas pembangunan mempunyai fungsi pembangunan prasarana dan sarana Kalurahan, pembangunan bidang pendidikan, dan pembangunan bidang kesehatan. Lurah dalam melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan mempunyai fungsi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pembinaan partisipasi masyarakat, pembinaan sosial budaya masyarakat, pembinaan keagamanaan, dan pembinaan ketenagakerjaan.

Peran Serta Masyarakat dalam SPM Desa

Peran serta masyarakat dalam SPM Desa diatur dalam Pasal 23 Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yaitu masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan SPM Desa yaitu memberikan informasi data yang diperlukan oleh penyelenggara SPM Desa dan memberikan masukan dalam proses SPM Desa.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin.

Ide-ide pembangunan harus yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimanfaatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui BPD.

Berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa, pemerintah desa sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin.

Gandang berharap melalui program pelayanan secara prima tersebut dapat memberikan kepuasan sekaligus kepercayaan kepada masyarakat, karena menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah desa, dan warga tidak perlu datang ke Kantor Kalurahan.

Pada tahun 2019 Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menilai Kalurahan Tamanmartani sukses dalam pengelolaan dana desa.

Penilaian tersebut didasari data yang telah dihimpun BPK RI dalam realisasi Kabupaten Sleman terkait pengelolaan dana desa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang mencapai rata-rata angka 100%.

Sementara terkait pandemi Covid-19 yang juga belum berakhir, Ia menghimbau kepada warga untuk tetap patuh protokol kesehatan, yang harus dilaksanakan dan diterapkan terus menerus. “Pakai masker, tidak berkerumun dan jaga jarak, cuci tangan dengan sabun,” pungkasnya.