Kelembagaan Desa, Pemangku Kepentingan Strategis Kalurahan Tamanmartani

Kelembagaan Kalurahan Tamanmartani. ARIF GIYANTO

Desa membutuhkan kemampuan substantif pemerintah desa sebagai penyelenggara self governing community. Umumnya, peningkatan kapasitas terhadap perangkat pemerintah desa masih sebatas pelaku administrasi, belum sebagai pelaku demokrasi. Tapi tidak dengan Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Di sana, kelembagaan desa digadang-gadang optimal menyerap aspirasi warga. Kuncinya, turun langsung.

“Lembaga desa itu maksudnya fasilitas lembaga. Penguatan organisasinya,” ucap Lurah Tamanmartani, Gandang Hardjanata, belum lama ini, di kantornya.

Berangkat dari Undang-Undang Desa tahun 2014, kelembagaan desa sungguhlah vital peranannya. Sebab, demokrasi sebenarnya merupakan fondasi penyelenggaraan kewenangan desa. Sejak Undang-Undang Desa diberlakukan, kepemimpinan desa menjadi terkontrol. Selain itu, semakin terbuka ruang partisipasi warga, serta dilaksanakannya pelembagaan musyawarah desa sebagai ruang deliberasi warga.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Elemen utama demokrasi di desa adalah Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), masyarakat, dan Musyawarah Desa.

Pemerintah Desa merupakan satu-satunya lembaga penyelenggara pemerintahan desa. Pemdes adalah pemegang seluruh kewenangan di desa. Kepala Desa dipilih secara langsung dengan masa jabatan maksimal tiga kali. Setiap periode selama enam tahun kepemimpinan.

Badan Permusyawaratan Desa didapuk sebagai lembaga perwakilan, yang menjalankan fungsi pemerintahan, berupa kontrol, representasi, dan legislasi. BPD juga perwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah pengorganisasian, atau wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. LKD bertugas melakukan pemberdayaan, turut merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Sementara Musyawarah Desa menjadi sarana demokrasi deliberatif serta forum pembuatan keputusan strategis desa.

Lebih lanjut, Lembaga Kemasyarakatan Desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 18 tahun 2018, dan nomor 44 tahun 2016, serta Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018.

Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW).

Ada pula Perlindungan Masyarakat (Linmas), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam kegiatan pemberdayaan tertentu, dan masih ada beberapa lagi lainnya.

Selain dua pembagian tersebut, ada yang dinamakan sebagai Petugas Desa, yakni para Penjaga Kantor Desa, Petugas Makam, Penjaga Pasar, Perawat Jenazah (Mudin Kematian), atau yang lainnya. Ada juga Kader Desa, misalnya Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD) dalam bidang Perencanaan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam bidang kesehatan, Petugas Keluarga Berencana Desa (PKBD), dan lainnya.

Beberapa lembaga lebih populer dibanding lainnya. Lembaga-lembaga tersebut banyak dijumpai eksis di berbagai desa dan kelurahan, berbeda dengan lembaga lain yang masih kesulitan menemukan bentuk terbaiknya. Lembaga-lembaga populer tersebut adalah RT/RW, PKK Desa/Kelurahan, dan Karang Taruna.

RT/RW bertugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni menjalankan fungsi pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya. Selain itu, pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar-warga. Selanjutnya, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Terakhir, penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

PKK Desa/Kelurahan bertugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas PKK yang pertama adalah menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten.

Kedua, menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati. Ketiga, menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Keempat, melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera. Kelima, mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.

Keenam, berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan. Ketujuh, membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat. Kedelapan, melaksanakan tertib administrasi. Kedelapan, mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

Sementara itu, TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai penyuluh dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK, serta fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing Gerakan PKK.

Karang Taruna bertugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama masalah yang dihadapi generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Karang Taruna memiliki fungsi sebagai penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, serta penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah, serta berkesinambungan.

Karang Taruna juga penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya. Selain itu, menanamkan pengertian, serta memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda. Ditambah dengan penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang perlu digarisbawahi seputar kewenangan dan tanggung jawab bahwa semua kelembagaan dan personel menjadi kewenangan desa. Konsekuensinya, desa bertanggung jawab atas honor dan anggaran operasionalnya. Semua kelembagaan dan personel bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dengan menyampaikan laporan tertulis atas Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) setiap tahun. Periodesasi Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lima tahun.

Personel Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih dalam musyawarah secara demokratis atas prakarsa Pemerintah Desa. Para personel secara ideal, arif, dan etisnya tidak merangkap jabatan sesama LKD dan atau Badan Desa. Badan Desa yang dimaksud adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), serta Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

Pada praktiknya, orientasi penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya, masih sebatas terpenuhinya syarat dan prosedur. Padahal, banyak orientasi strategis yang dapat diolah dan diwujudkan, seperti mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan warga yang perlu kebijakan afirmasi, menata interaksi warga desa melalui Peraturan Desa (Perdes), dan sebagainya.

“Semua kekuatan yang ada di Tamanmartani sudah saya operasionalkan. Tentunya setelah Pemerintah Kalurahan fokus melayani masyarakat. Setiap pertemuan selalu melibatkan masyarakat. Kalurahan menganggarkan Rp2,5 juta per bulan untuk urusan kependudukan warga. Rata-rata per harinya mencapai 20 permohonan,” ungkap Lurah Gandang.

Pada konteks Tamanmartani, kepemimpinan Lurah menjadi kunci perbaikan kinerja pemerintah Kalurahan. Peningkatan kapasitas Pemerintah Kalurahan tidak mungkin optimal tanpa kepemimpinan Lurah yang efektif. Lurah harus mampu menempatkan personel yang tepat, membagi Tupoksi secara jelas, memberi keteladanan dan disiplin, serta menjalin komunikasi yang intensif.

Untuk itulah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau Pemilihan Lurah (Pilur) dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi masyarakat terhadap kinerja Lurah atau Kepala Desa, juga Pemerintah Desa atau Pemerintah Kalurahan. Pemilihan tersebut diharapkan mampu menghadirkan pemimpin desa yang mampu melakukan perbaikan.

Bagaimanapun, Lurah Gandang memang memiliki kedekatan dan figurnya dirasakan penting bagi warga Tamanmartani. Persepsi tersebut dipandang sebagai modal sosial yang utama bagi Pemerintah Kalurahan Tamanmartani. Meski begitu, dalam perkembangannya, tidak sampai menciptakan hubungan ketergantungan. Jadi, maju-tidaknya Tamanmartani bisa sangat bergantung pada baik-buruknya pengelolaan Pemerintah Kalurahan, khususnya kepemimpinan dan figur Sang Lurah.

“Warga Tamanmartani sekarang tertib administrasi. Kapan-kapan siapa pun bisa membuktikannya. Silakan datang ke kantor kalurahan. Anda dapat mencari data warga. Misal, jumlah manula berapa, anak-anak berapa, dan sebagainya,” ucap Lurah Gandang.

Orientasi pada output, baik keputusan maupun hasil pembangunan, memang penting. Namun, tentu saja lebih penting, memahami prosesnya. Sumbangsih semua lembaga kalurahan dapat mendorong efektivitas kebijakan pembangunan dengan terus memerhatikan semangat keterbukaan.

Dinamika Kelembagaan Kalurahan

Tidak ada keberhasilan, tanpa kerja keras. Kelembagaan Kalurahan Tamanmartani tidak akan eksis, tanpa dinamika. Hingga memasuki periode kedua kepemimpinan, kelembagaan desa masih terus berproses, memperbaiki diri.

“Pada periode pertama kemarin, saya memprioritaskan pembangunan fisik dan pembangunan kekuatan lembaga. Tapi ternyata, juga tidak mampu menghadapi gempuran-gempuran politik tingkat desa,” terang Lurah Gandang.

Ia memberi contoh inisiasinya melahirkan Linmas yang boleh dikatakan telah berjalan optimal. Warga khususnya sudah merasakan manfaatnya. Bahkan warga luar yang berkepentingan ke Tamanmartani turut menikmati kontribusi layanan Linmas.

Beberapa waktu berjalan, ketika Ketua Linmas berpindah kepemimpinan, eksistensi organisasinya pun berbeda. Apalagi bila ada yang dengan sengaja dan sistematis memberi pengaruh buruk, untuk tidak loyal pada pelayanan publik. Situasi pun dapat bertambah buruk.

“Saya membuat Linmas sudah berjalan. Nanti diganti Ketua Linmasnya, jadi berbeda. Tokoh-tokoh Linmas dipengaruhi hal-hal negatif, misalnya. Hilang semua semangat pelayanannya ke masyarakat,” kisah Gandang.

Padahal, dalam melaksanakan tugas, lembaga kemasyarakatan didesain untuk mampu menjadi penampungan dan penyaluran aspirasi warga dalam mendukung pembangunan. Lebih lanjut, lembaga dapat mendorong peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada warga.

Lembaga kemasyarakatan melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Selain itu, penumbuhkembang dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong warga. Dan tak kalah penting, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan hak politik masyarakat.

Secara umum, lembaga kemasyarakatan membantu Pemerintah Kalurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan warga desa, meliputi rencana pembangunan secara partisipatif dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan.

Mengapa keikutsertaan warga dalam proses pembangunan itu penting? Bahkan sejak analisis masalah, menemukan solusi, memperoleh rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, serta mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin diatasi.

Dengan partisipasi warga, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap warga yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Di sisi lain, warga dapat lebih mengetahui keadaan dan program tersebut serta mempunyai rasa memiliki. Muncullah anggapan bahwa hak demokrasi adalah bila warga dilibatkan dalam proses pembangunan.

“Seperti Karang Taruna di Tamanartani. Pada periode pertama kepemimpinan saya, Karang Taruna boleh dibilang, maju. Tapi saat transisi kepemimpinan ke periode kedua, sekitar dua tahun, salah satunya karena pandemi, Karang Taruna njuk mati. Sekarang, baru saya uplekuplek lagi,” kata Lurah Gandang.

Dinamika kelembagaan Kalurahan Tamanmartani terbilang positif. Pada masanya masing-masing, setiap kali akan digelar event, biasanya diharuskan ada pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dengan kalkulasi yang meyakinkan, Pemerintah Kalurahan lalu mengalokasikan pembiayaan, untuk menyukseskan event.

Contoh event di sekitaran Tamanmartani yang dapat dijadikan ukuran dinamika kelembagaan kalurahan adalah Mandiri Jogja Marathon, atau lazim disebut Jogmar, sejak 2017. Jogmar mengusung tema sport tourism. Start lomba bermula di kompleks Candi Prambanan. Para pelari selanjutnya akan melintasi destinasi wisata utama, seperti Candi Prambanan, Candi Plaosan, dan Monumen Taruna.

Sambil berlari, para peserta dapat berwisata sejarah, menyaksikan warisan luhur dari nenek moyang Nusantara. Pelari menikmati keindahan desa-desa pesona Yogyakarta. Wisata alam dengan suasana kampung dan sawah berikut udara yang masih segar. Latar belakang Gunung Merapi menambah kesan alami yang rasanya, akan sulit dilupakan oleh para peserta event.

Wisata budaya pun disuguhkan. Tidak hanya menikmati keindahan alam, para pelari dapat menikmati pertunjukan seni-budaya di sepanjang jalur lomba. Ada pertunjukan gamelan, atraksi budaya jathilan, pukul lesung, dan lainnya digelar di sejumlah titik untuk menghibur para pelari.

Atraksi menarik tersebut semakin menyemangati para peserta lomba. Sebagian pelari penyuka swafoto berhenti sejenak mengambil gambar, berlatar belakang pertunjukan seni-budaya.

Wisata kuliner juga tak kalah menariknya. Makanan Jogja yang enak dengan harganya yang terkenal dapat dijangkau semua kalangan menjadi andalan kalurahan-kalurahan di sepanjang rute lari.

“Mandiri Jogja Marathon menjadi momentum penting bagi saya untuk memperkenalkan Tamanmartani, juga melibatkan lembaga-lembaga kalurahan dalam event. Saya bertemu dengan panitia, membahas kemungkinan dan peluang pelibatan Karang Taruna, Linmas, Rescue, dan lainnya,” jelas Lurah Gandang.

Dengan begitu, lembaga kalurahan pun terlibat aktif, baik yang bersinggungan langsung dengan event atau berperan sebagai pendukung. Selain mengkreasi pendapatan, baik pribadi-pribadi maupun lembaga, kolaborasi antar-lembaga kalurahan adalah modal sosial utama untuk bergeser pada program-program lain. Bahwa event memang dapat melatih dinamika kelembagaan kalurahan.

Pendapatan yang masuk ke lembaga akan meningkatkan saldo kas. Lembaga dapat mengembangkan aktivitas dan jaringan dengan pembiayaan sendiri. Bahkan untuk mengkreasi pendapatan baru. Jadi, Pemerintah Kalurahan tidak terus-menerus mengeluarkan biaya untuk menggerakkan lembaga kalurahan.

“Karang Taruna itu saya godok, salah satunya untuk mengasah ide-ide yang ada, untuk Tamanmartani yang lebih baik,” tandas Gandang.

Prinsipnya, pengorganisasian masyarakat secara sistematis dan terukur untuk mencapai self-governing community sangat mungkin dilakukan, asalkan jaminan peran lembaga kalurahan terbuka luas agar mereka bisa dan terbiasa merumuskan kebutuhan dan kepentingannya. Jaminan tersebut membutuhkan kultur kelembagaan yang produktif dan berpikir terbuka, menerima hal baru untuk kemajuan kalurahan.

Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas para pengurus, tidak terbatas pada ketua atau pimpinan terbatas, agar lembaga mampu menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan politik. Penguatan posisi lembaga melalui regulasi sebagai representasi unsur yang mengelaborasi dan mengawal usulan warga dapat diupayakan lebih baik.

Pada akhirnya, lembaga desa sangatlah penting peranannya untuk mengorganisasi pembangunan desa dalam mengidentifikasi segala masalah dan potensi, sekaligus memfasilitasi perumusan prioritas kebutuhan dalam rangka mengatasi masalah dan mengoptimalkan potensi yang ada. Langkah strategis yang membutuhkan kerja keras dan keuletan khusus, bukan hanya asal berangkat dan asal berbuat.

Bukan hanya bertumpu pada Pemerintah Desa, lembaga desa dapat memulai pengabdiannya, mulai dari hulu, yaitu level subdesa, baik unsur maupun wilayah. Tamanmartani punya pedukuhan yang sarat potensi dan dapat dikembangkan lebih optimal. Berbasis pendataan yang valid, pengambilan kebijakan di tingkat desa akan sangat berpengaruh pada baik-buruknya pemerintah daerah di atasnya, hinggal ke level nasional.

Desa sebagai entitas pemerintahan yang paling dekat dengan warga kemudian mampu berkontribusi besar pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Betapa penting membenahi lembaga-lembaga desa itu, karena eksistensi dan kehadiran negara sungguh terwakili oleh Pemerintahan Desa. Persepsi atas kinerja negara, ditentukan oleh pelayanan pemerintah desa yang benar-benar mengerti kebutuhan dan kepentingan warganya. Bukan bertumpu pada kebijakan dari Pusat lalu diterapkan secara buru-buru di desa.

Begitulah. Sekali lagi, Tamanmartani memberi semangat positif bagi setiap pejuang desa, untuk bertahan, berkreasi, melompat, dan sejahtera, dari sumber daya lokal yang dikelola dengan sungguh-sungguh. Tak kurang dan tak lebih, Anda pun mampu melakukannya, selama koridor aksinya untuk kemaslahatan bersama yang lantas bermanfaat untuk semuanya, termasuk pribadi-pribadi di dalamnya. Bukan sebaliknya.

Dengan komitmen kebersamaan, pengaturan kepentingan berdasarkan permufakatan, dan visi keberdikarian yang kolaboratif, desa kini menjadi tumpuan banyak kalangan, setelah selama ini desa yang mampu menyediakan air bersih, udara segar, dan makanan sehat, pun warga yang ramah.

Bahan Bacaan

Smeru Research Institute. 2018. Relasi dan Dinamika Kelembagaan di Desa. Forum Kebijakan Pembangunan 2018. Jakarta: Smeru Research Institute.

Add Comment