Kisah BPD Tamanmartani Ikut Selesaikan Masalah Warga

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat mengadakan bimtek untuk para amggota BPD. (Foto: Pemkab Sleman)

KALASAN, Tamanmartani-Manusia dalam kehidupan setiap hari berada dalam satu komunitas saling membutuhkan satu sama lain. Dalam komunitas tersebut diharapkan dapat tercipta kerukunan hidup diantaranya; kehidupan berkeluarga, beragama, dan bermasyarakat dan menghindarkan diri dari konflik.

Berbagai konflik tersebut terus terjadi pada masyarakat hingga akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan, dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda. Seperti halnya konflik yang terjadi pada warga masyarakat Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman.

Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat didalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (social relation).

Wakil ketua Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Tamanmartani, Dwi Rumiyati mengatakan jika ia kerap diundang oleh warga masyarakat Tamanmartani guna mencari solusi atau jalan tengah ketika warga masyarakat terjadi konflik.

Salah satunya ketika warga Barepan ingin membentuk takmir masjid, karena wilayah ini adalah berbatasan langsung dengan Klaten Jawa Tengah, dan masjid tersebut secara administratif masuk wilayah Sleman, Dwi meminta agar pengurus inti takmir tersebut adalah warga Barepan bagian barat.

“Beberapa waktu lalu saya diundang oleh warga Baperan dalam sebuah acara dalam rangka pembentukan takmir masjid, karena memang takmir di tempat tersebut sudah vakum lama, lalu beberapa tokoh masyarakat mendatangi saya, dan mereka meminta masukkan kepada saya yang intinya terkait kepengurusan anggota takmir tersebut, karena Barepan Kulon dan Barepan Wetan ini beda wilayah namun satu kerukunan, kemudian saya menyarankan agar untuk kepengurusan inti adalah warga masyarakat Barepan Kulon,” katanya beberapa waktu lalu.

Usul Dwi ini bukan semata-mata karena ia warga Tamanmartani, namun karena masjid tersebut masuk wilayah Sleman maka akan lebih baik jika pengurus inti merupakan warga masyarakat Barepan Kulon.

“Alasan saya simple, kalau misal pengurus intinya adalah warga masyarakat Barepan Wetan yang secara administratif masuk wilayah Klaten, terus diundang ke kantor Kalurahan apa pihak kelurahan bisa menerima,” ujarnya.

Dalam pasal 30 PP Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa: anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan pengertian diatas BPD merupakan pemerintah desa yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat desa. Karena melalui BPD masyarakat desa dapat mengeluarkan segala aspirasi dan keluh kesah mereka. BPD menampung dan menggali aspirasi masyarakat kemudian melakukan seleksi terhadap aspirasi dan menyalurkan aspirasi atau keluh kesah masyarakat desa tersebut kepada Kepala Desa atau instansi yang berwenang.

Menurut J. Gibson, L dalam bukunya yang berjudul Perilaku, Struktur dan Proses tahun 2006 yang diterbitkan oleh Erlangga di Jakarta, konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan.Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan di salah satu pihak dan kekalahan di pihak lainnya.

Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat.

Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain.

Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah masalahnya. Dengan memperhatikan konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik.

Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karakter yang unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi kita untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya.

Dwi berharap selama ia menjadi anggota BPD, ia dapat menjaring aspirasi masyarakat secara langsung dengan lebih dapat terakomodasi. Baik untuk proses perencanaan pembangunan desa, penetapan peraturan desa maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

“Paling tidak yang kita harapkan itu kita bisa mengcover semua aspirasi masyarakat Tamanmartani, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka,” harapnya.

Pembentukkan BPD di Sleman

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman nomor 3 tahun 2019 pembentukan BPD sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, BPD memiliki kedudukan yang penting dalam sistem Pemerintahan Desa.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa.

BPD adalah perwakilan masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa.

Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa, oleh karena itu BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat.

Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

Dalam hal ini tugas BPD adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Jumlah penduduk sampai dengan 4.500 jiwa diwakili 5 orang anggota, jumlah penduduk 4.501 jiwa sampai dengan 9.000 jiwa diwakili 7 orang anggota, dan jumlah penduduk lebih dari 9.000 jiwa diwakili 9 orang anggota.

Selain itu keanggotaan BPD juga mengharuskan keterwakilan perempuan. Untuk itu pemilihan anggota BPD melalui musyawarah keterwakilan perempuan seperti di RT, RW, PKK, POSYANDU, dan LKMD/LKD. Tentu dengan syarat musyawarah dari anggota yang semua anggotanya adalah perempuan.

Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat Asosiasi Aliansi BPD yang meminta kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.

Secara lengkap dalam perda tersebut menyebutkan jika BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyelenggarakan musyawarah BPD.

Beberapa wewenang BPD seperti membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu, melaksanakan musyawarah Kepala Desa antar waktu, mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis, mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai hak seperti mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sebagai anggota BPD juga wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.

Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.