Langkah Cepat Pemkab Sleman dalam Penanganan Covid-19

Vaksinasi pedagang pasar Sambilegi. (Foto: Humas Sleman)

Godean-Lebih dari setahun, pandemi Covid-19 menjadi concern luar biasa semua pihak. Pemerintah Kabupaten Sleman bersama semua kalangan masyarakat bergotong royong untuk mencegah dan menangani pandemi, hingga ke implikasi kompleksnya.

Pandemi bahkan berhasil mengubah tatanan kehidupan warga Kabupaten Sleman, mulai dari ekonomi hingga sosial. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulanginya, termasuk memotong rantai penularan yang pada prakteknya, tidak mudah direalisasikan.

Tidak mudah memang hidup semasa pandemi. Namun, syukurlah. Dengan kegotongroyongan, semua beban terasa lebih ringan. Pandemi ternyata menjadi momentum tepat untuk terus mempertahankan kapasitas tangguh bencana yang biasanya berorientasi erupsi Merapi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Harda Kiswaya mengatakan dalam mengatasi kondisi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk melakukan tindakan penangan secepat mungkin dengan membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada bulan Februari tahun 2020 lalu.

“Sleman senantiasa berupaya secepat mungkin melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satunya Pemkab Sleman pada bulan Februari tahun 2020 membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19,” kata Harda.

Pembentukan gugus tugas, katanya, untuk lebih memantapkan dan menguatkan koordinasi penanganan penyebaran Covid-19. Selain penanganan langsung terhadap kasus, diperlukan penanganan antisipasi dampak ikutannya.

“Diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, didukung sinergitas antar-lembaga dan perangkat daerah, baik pemerintah maupun swasta. Upaya sinergis ini perlu dilakukan, karena tidak ada cara tunggal menuntaskan penyebaran Covid-19, kecuali dengan mempererat kerjasama,” ungkapnya.

Sementara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya serta upaya pencegahan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan edukasi dengan memberikan informasi mengenai upaya pencegahan penularan Covid-19 melalui leaflet, booklet, spanduk, baliho, banner, video, dan infografis di kanal media sosial, media cetak dan lain sebagainya.

“Pemkab Sleman melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman melakukan gerakan Cita Mas Jajar sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan Covid-19 dengan cara mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter,” tuturnya.

Bahkan ia mengaku telah memerintahkan kepada gugus tugas Covid-19 Kapanewon dan Kalurahan untuk memberikan penjelasan tentang lockdown atau karantina wilayah yang benar kepada masyarakat.

“Pada awal kasus Covid-19 masuk di DIY, banyak Kalurahan di Sleman yang melakukan karantina wilayah, untuk itu kami meminta Gugus tugas Covid-19 Kapanewon dan Kalurahan untuk meluruskan kepada masyarakat, melalui Babinsa dan Babinkamtibmas tentang karantina wilayah yang benar,” katanya.

Sebab dari laporan, adanya karantina wilayah menyebabkan beberapa aktivitas terganggu. Seperti pedagang keliling yang biasanya lewat jalan tersebut menjadi tidak bisa masuk.

Ia menambahkan untuk mengawasi dan memantau orang luar daerah masuk ke wilayah Sleman sudah ada sudah ada surat edaran bupati nomor 496/00864 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Pemantauan Warga yang Datang dari Luar Sleman/DIY dalam Rangka Pencegahan Covid-19.

“Waktu itu, surat edaran tersebut langsung kami kirimkan ke Panewu, Lurah, kepala dusun hingga RT. Sehingga SOP tersebut harus dilaksanakan,” terangnya.

Disektor ekonomi, berbagai upaya juga telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman, salah satunya adalah membuka ruang selebar lebarnya untuk kegiatan ekonomi di masa pandemi covid-19, namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Kami tetap berupaya untuk membuka ruang bagi kegiatan ekonomi selebarnya. Namun dengan catatan wajib menerapkan protokol kesehatan covid-19 dengan sangat ketat,” katanya.

Menurutnya dengan adanya kebijakan tersebut, selain untuk meningkatkan ekonomi, juga sebagai dorongan psikologis warga masyarakat karena tidak mudah untuk menggerakkan pasar di tengah pandemi Covid-19.

“Ini sebagai dorongan psikologis bagi masyarakat, karena tidak mudah untuk menggerakkan pasar di tengah suasana kecemasan dan kekhawatiran akibat adanya wabah ini. Membentuk rasa berani masyarakat itu tidak mudah, ada beban psikologis yang harus dibangkitkan dengan menumbuhkan kepercayaan di masyarakat,” terangnya.

Harda menjelaskan akibat pandemi Covid-19 beberapa pasar tradisional yang harus ditutup sementara karena dilakukan penyemprotan disinfektan akibat adanya pedagang atau pemasok barang yang terkonfirmasi positif Covid-19 mengakibatkan adanya ketakutan secara psikologis di masyarakat.

Bahkan setelah tiga hari ditutup dan disterilkan, masyarakat masih khawatir untuk datang ke pasar tradisional. Ini tidak mudah untuk tetap menggerakkan kembali aktivitas perekonomian di pasar.

“Membangkitkan kepercayaan orang, terutama ke pasar itu tidak mudah. Ini yang terus kami upayakan agar kepercayaan dan perekonomian masyarakat tetap tumbuh dan dapat berjalan,” tuturnya.

Untuk menjaga kegiatan ekonomi tetap disiplin dan patuh protokol kesehatan, maka kegiatan razia yustisi pelanggaran protokol kesehatan terus dilakukan setiap hari di titik-titik aktivitas ekonomi masyarakat dan objek wisata.

“Razia oleh Satpol PP Sleman setiap hari dilakukan, dan jika ada yang melanggar akan diberikan sanksi tegas hingga penutupan sementara operasionalnya,” pungkasnya.

Ia juga berharap, masyarakat jangan takut, harus berani keluar untuk memberikan motivasi bagaimana hidup di masa pandemi covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat.

“Marilah kita sama-sama saling menumbuhkan rasa optimisme, agar perekonomian masyarakat tetap dapat berjalan dan tidak menimbulkan klaster baru covid-19,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk tetap membuka ruang kegiatan ekonomi di masa pandemi ini sangat tidak mudah, bahkan dari Provinsi DIY terus mengimbau agar hati-hati, terutama dalam membuka tempat wisata.

“Memang sempat ada imbauan dari provinsi agar objek wisata di Sleman yang sudah buka agar ditutup kembali, namun kami mencoba untuk memberikan pemahaman dan diskusi dengan Sekda DIY. Untuk pertumbuhan ekonomi, wisata di Sleman tetap dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.

Tak sampai disitu, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memutuskan untuk menghapus pajak hotel dan restoran selama dua bulan, yakni pada bulan April dan Mei 2020. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 12/2020 tertanggal 30 Maret 2020 tentang pengurangan pajak hotel dan restoran.

Namun meski ada penghapusan, tapi wajib pajak tetap harus mengisi dan melaporkan e-SPTPD setiap bulan paling lambat 20 hari sejak berakhirnya masa pajak.

Ia mengungkapkan pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga beberapa sektor lain, seperti usaha jasa dan pariwisata, diantaranya hotel dan restoran. Sebab dengan menurunkan kunjungan wisatawan dipastikan akan berimbas pada pendapatan.

“Karena itu dengan penghapusan pajak 100% selama dua bulan ini diharapkan dapat membantu hotel dan restoran tetap beroperasi,” katanya.

Disektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sleman membuat program Sembada Belajar, program ini dibuat mengingat hingga saat ini Kabupaten Sleman belum memberlakukan pembelajaran tatap muka. Kanal tersebut dibuat untuk menunjang pembelajaran daring bagi siswa SD di Kabupaten Sleman. Selain itu, materi yang diberikan pun sudah disusun sedemikian rupa, sehingga runtut dan sesuai dengan Kurikulum 2013. Sembada Belajar menyampaikan 27 tema pembelajaran untuk melaksanakan kurikulum semester pertama sampai bulan Desember 2020.

“Pembelajaran ini memang tidak bisa mencapai target kurikulum. Namun, Pemkab Sleman terus berupaya untuk memberikan pembelajaran yang efektif dengan materi yang runtut selama masa pandemi dan tidak keluar dari Kurikulum 2013,” katanya.

Dalam menyusun media pembelajaran channel YouTube Sembada Belajar, talent yang menjelaskan materi pembelajaran adalah guru-guru sekolah yang ada di Sleman. Di dalam penyampaiannya menggunakan metode yang lebih interaktif dan komunikatif kepada peserta didik. Jadi, dibuat seakan-akan berkomunikasi dengan peserta didik.

“Untuk menghindari kejenuhan siswa dan orang tua yang mendampingi dalam melakukan pembelajaran daring maka pembelajaran dibatasi dengan minimal durasi selama 4 jam,” ucapnya.

Materi pembelajaran dapat ditambah jika kebijakan dari Pemerintah Pusat masih memperpanjang masa pembelajaran di rumah. Selain itu, media pembelajaran channel YouTube tidak hanya digunakan pada waktu pandemi.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga fokus pada warga masyarakat penderita Covid-19, ini dibuktikan dengan adanya fasilitas sarana untuk isolasi yang bertempat di Asrama Haji Yogyakarta di jalan Pajajaran, Pogung Lor, Sinduadi, Mlati.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya mengantisipasi keterbatasan ketersediaan kapasitas kamar isolasi yang berada di Kabupaten Sleman.“Asrama Haji Yogyakarta dimanfaatkan sebagai faskes darurat untuk karantina,” jelasnya.

Selain itu, untuk mengantisipasi penolakan jenazah Covid-19, Pemkab Sleman juga menyediakan makam khusus milik Pemkab Sleman seluas 7 ha yang bertempat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Madurejo, Prambanan Sleman.

Pengawasan Pemudik Dilakukan Hingga Tingkat RT

Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pencegahan penyebaran Covid-19 juga tak bisa dianggap sepele, untuk pengawasan terhadap pemudik dari luar daerah yang akan datang menuju Sleman Dilakukan pula pemantauan kendaraan pemudik di perbatasan Magelang di Tempel dan perbatasan Klaten di Prambanan.

Sejumlah kendaraan dari wilayah Magelang dengan tujuan yang jelas serta dilengkapi dengan surat keterangan sehat dan dipastikan tidak mudik masih diperkenankan lewat. Umumnya, kendaraan tersebut bertujuan membawa barang dagangan dan kebutuhan bahan pokok.

Di Posko Prambanan disediakan alat pengukur suhu serta rapid test dari petugas Puskesmas Prambanan. Rapid test dilakukan secara acak bagi para pengendara yang ingin masuk ke wilayah Sleman untuk memastikan kondisi kesehatan. Selain itu pihaknya juga meminta pihak rukun tetangga (RT) juga ikut melakukan pengawasan.

“Kami telah instruksikan kepada tiap Satgas Covid-19 di tingkat kelurahan untuk memberdayakan seluruh pengurus RT melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya pemudik dari luar daerah yang datang di wilayahnya,” katanya.

Jika ada pemudik yang memasuki lingkungannya pengurus RT harus segera melapor ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalurahan supaya pemudik yang bersangkutan bisa segera dikarantina di tempat yang sudah disiapkan di kelurahan.

“Selain pengurus RT, kami juga menghargai peran aktif dari masyarakat Sleman, bila mengetahui ada pemudik yang datang untuk melaporkan ke pengurus RT. Jadi masyarakat turut mengawasi kanan kiri, sekitarnya,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sleman sudah meminta seluruh kelurahan menyiapkan tempat karantina.

“Seluruh kelurahan kami minta untuk menyiapkan selter bagi pemudik yang nekat datang. Memang ada beberapa kelurahan yang kesulitan mencari tempat atau bangunan yang dapat digunakan sebagai selter, ini akan kami bantu untuk mencarikan selter,” katanya.

Harda mengatakan bahwa selaras dengan kebijakan larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberlakukan larangan mudik bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten mulai dari 6 sampai 17 Mei 2021.

“Pertimbangan kebijakan pelarangan mudik lebaran tahun 2021/1442 H karena masih meningkat dan meluasnya wabah Covid-19 dan mobilitas masyarakat saat libur panjang selalu berdampak peningkatan kasus aktif Covid-19 di Indonesia,” katanya.

Sesuai dengan Instruksi Bupati Sleman No.10 dan No.11/INSTR/2021 mengenai perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro di Sleman, ia menjelaskan, warga yang mudik harus mengantongi dokumen perjalanan yang dipersyaratkan dan menjalani prosedur karantina.

“Mereka dikarantina selama lima hari atau 5×24 jam dengan protokol kesehatan yang ketat. Biaya karantina dibebankan kepada pelaku perjalanan sementara Kalurahan hanya menyediakan lokasi karantina,” katanya.

Add Comment