Mengenal Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pelantikan BPD periode 2020-2026 oleh Panewu Kalasan.(Foto: Kapanewon Kalasan)

Kalasan-Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan.

Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa kearah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa : ‘’Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes). Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berasangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa.

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa.

Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat. BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa.

BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa.

BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa. Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis.

Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi mayarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang pemerintahan Desa diharapkan Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Peran BDP

BPD pasca kemerdekaan dan era pemerintahan orde lama (1945-1965) sejak awal kemerdekaan Pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan keberadaan Desa. Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Nomor II (Sebelum Amandemen) disebutkan bahwa: “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbestuur Und Landschappen dan Volksgemeenschappen seperti Desa di Jawa dan Bali. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut.”

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Nombor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Dengan di bentuknya undang-undang tersebut maka semua peraturan perundangan yang berlaku sebelumnya seperti IGO dan IGOB dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang tersebut menjelaskan apa yang dimaksud dengan desa praja yaitu kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri memiliki penguasa dan mempunyai harta benda sendiri. Kemudian dalam ketentuan undang-undang tersebut dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan BPD praja yaitu sebagai badan perwakilan dari masyarakat desa praja dan cara pemilihan dan pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Seyogyanya Pemerintahan Orde lama berkeinginan untuk membuat kebijakan untuk menitik beratkan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah akan tetapi pelaksanaan Undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, disebabkan terjadinya peristiwa G-30-S/PKI yang telah menimbulkan dampak berbagai macam kehidupan sehingga mengalami kesulitan untuk melaksanakannya. Akibatnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ditinjau kembali dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1966 tentang Penundaan

Pembentukkan BPD di Sleman

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman nomor 3 tahun 2019 pembentukan BPD sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, BPD memiliki kedudukan yang penting dalam sistem Pemerintahan Desa.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa.

BPD adalah perwakilan masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa.

Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa, oleh karena itu BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat.

Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

Dalam hal ini tugas BPD adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Jumlah penduduk sampai dengan 4.500 jiwa diwakili 5 orang anggota, jumlah penduduk 4.501 jiwa sampai dengan 9.000 jiwa diwakili 7 orang anggota, dan jumlah penduduk lebih dari 9.000 jiwa diwakili 9 orang anggota.

Selain itu keanggotaan BPD juga mengharuskan keterwakilan perempuan. Untuk itu pemilihan anggota BPD melalui musyawarah keterwakilan perempuan seperti di RT, RW, PKK, POSYANDU, dan LKMD/LKD. Tentu dengan syarat musyawarah dari anggota yang semua anggotanya adalah perempuan.

Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat Asosiasi Aliansi BPD yang meminta kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.

Secara lengkap dalam perda tersebut menyebutkan jika BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyelenggarakan musyawarah BPD.

Beberapa wewenang BPD seperti membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu, melaksanakan musyawarah Kepala Desa antar waktu, mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis, mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai hak seperti mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sebagai anggota BPD juga wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.

Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Panitia Musyawarah

Dalam melaksanakan pengisian anggota BPD dibentuk panitia musyawarah tingkat Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah. Sementara panitia musyawarah tingkat Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dibentuk secara musyawarah mufakat. Pembentukan panitia musyawarah paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan anggota BPD sebelumnya berakhir. Pembentukan panitia musyawarah tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah ditetapkan oleh ketua panitia musyawarah tingkat Desa.

Pembentukan panitia musyawarah tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah ditetapkan oleh ketua panitia musyawarah tingkat Desa.

Pemenuhan Persyaratan Calon Anggota BPD

Calon anggota BPD yang termasuk dalam daftar nama calon anggota BPD sesuai dengan berita acara wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk berkas dokumentasi adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, fotokopi ijazah terakhir, surat pernyataan bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horizontal, membuat surat pernyataan bukan sebagai Perangkat Desa, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Selain berkas di atas, para calon anggota BPD juga harus mengumpulkan surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, mengumpulkan surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD, dan yang terakhir adalah surat keterangan bertempat tinggal di wilayah musyawarah dari Kepala Desa setempat.

Nantinya peresmian anggota BPD dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan anggota BPD terpilih hasil musyawarah.

Peresmian anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 2 bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.

Anggota BPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa.

Kelembagaan dan Tata Kerja BPD

Kelembagaan BPD terdiri atas pimpinan, dan bidang. Bidang terdiri atas bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bidang ini dipimpin oleh ketua bidang.

Pimpinan BPD dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara musyawarah dalam rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang. Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.