Pentingnya Dukungan Masyarakat dalam Melaksanakan Fungsi BPD

KALASAN, Tamanmartani-Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin.

Ide-ide pembangunan harus yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui BPD.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54 dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (PD), dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa, pemerintah desa sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin.

Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh BPD dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya.

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya.

Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PerDes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Selain itu, dukungan masyarakat diperlukan dalam hal ini untuk melihat segala aspek lembaga desa khususnya kepala desa dan BPD sebagai bentuk kuatnya sebuah lembaga desa dalam mengatur desa. Ada ataupun tidak adanya relasi kepala desa dan BPD melahirkan ketidaktahuan masyarakat peran lembaga tersebut entah secara langsung maupun tidak langsung.

Mengenai dana desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi pedoman bagi desa. Dalam pemerintahan desa Tamanmartani dana desa dialokasikan melalui mekanisme penyaluran ke kabupaten atau kota. Nantinya, setiap kabupaten atau kota melakukan alokasi kepada setiap desa sesuai dengan jumlah yang akan diterima tiap desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi bukti dalam hal transparansi, karena hal tersebut memang sebagai bentuk dari sebuah hak masyarakat agar tahu proses kebijakan maupun pembangunan yang dilakukan desa.

Apabila transparansi sudah dilakukan maka akan memungkinkan masyarakat akan mendukung kinerja pemerintah desa dan aktif dalam memberi aspirasi terhadap pemerintah desa. Segala bentuk implementasi dana desa seperti pembangunan desa dilakukan secara selesai dengan melihat rencana pembangunan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Ide serta rencana pembangunan desa menjadi sebuah penerapan dari adanya dana desa yang dilakukan dengan proses seperti penampungan dalam BPD dan kemudian akan dimusyawarahkan bersama dalam musyawarah desa sehingga nantinya bisa dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan pemerintah dan masyarakat.

Sudah jelas bahwa bentuk dukungan masyarakat desa adalah partisipasi dengan bentuk aspirasi yang diterima oleh pemerintah desa. Pada Tamanmartani hal ini ada dan semua aspirasi masyarakat desa ditampung dengan cara menuliskan sebuah saran atau usulan kegiatan yang akan berimplikasi bagi masyarakat desa sebagai bentuk kegunaan pemerintah desa dan masyarakat bisa menerima manfaatnya sebagai timbal baliknya.

Pembentukan BPD di Sleman

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman nomor 3 tahun 2019 pembentukan BPD sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa, BPD memiliki kedudukan yang penting dalam sistem Pemerintahan Desa.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa.

BPD adalah perwakilan masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa.

Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa, oleh karena itu BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat.

Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

Dalam hal ini tugas BPD adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Jumlah penduduk sampai dengan 4.500 jiwa diwakili 5 orang anggota, jumlah penduduk 4.501 jiwa sampai dengan 9.000 jiwa diwakili 7 orang anggota, dan jumlah penduduk lebih dari 9.000 jiwa diwakili 9 orang anggota.

Selain itu keanggotaan BPD juga mengharuskan keterwakilan perempuan. Untuk itu pemilihan anggota BPD melalui musyawarah keterwakilan perempuan seperti di RT, RW, PKK, POSYANDU, dan LKMD/LKD. Tentu dengan syarat musyawarah dari anggota yang semua anggotanya adalah perempuan.

Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat Asosiasi Aliansi BPD yang meminta kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.

Secara lengkap dalam perda tersebut menyebutkan jika BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyelenggarakan musyawarah BPD.

Beberapa wewenang BPD seperti membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu, melaksanakan musyawarah Kepala Desa antar waktu, mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis, mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai hak seperti mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sebagai anggota BPD juga wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.

Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Peran BPD Tamanmartani

Sama halnya di tempat lain, visi BPD Tamanmartani adalah melakukan pengawasan dan menjaring aspirasi dari warga masyarakat. Salah satu anggota BPD Tamanmartani adalah Dwi Rumiyati, Ia adalah wakil ketua BPD Tamanmartani. Dwi sapaan akrabnya adalah perwakilan dari padukuhan Pucung

Pada kesempatan tersebut ia menceritakan jika semenjak menjadi anggota BPD banyak pelajaran yang didapatkan karena Pemerintah Kabupaten Sleman kerap melakukan pelatihan, terutama tentang pengetahuan perundang-undangan.

“Semenjak kami di BPD kami kerap mendapatkan banyak pelatihan dan bimbingan teknis, dari situlah kami mengetahui tentang berbagai peraturan-peraturan pemerintah, seperti, Perbub, Pergub,” jelasnya.

Meski menjadi anggota BPD merupakan hal yang baru untuk Dwi, namun ia tak pernah lelah untuk belajar. “Kebetulan kita semua orang baru, namun pada prinsipnya kami selalu siap, kalau bagi saya antara BPD dan desa itu harus saling bekerjasama, dan saling mendukung,” katanya.

Dwi mengungkapkan jika beberapa masyarakat Tamanmartani perlu perhatian lebih, misalkan seperti masyarakat rentan marginal.

“Kalau saya pribadi ingin bagaimana menyiapkan warga rentan lansia di Tamanmartani, menyiapkan disini maksudnya memberikan bekal pelatihan ringan, karena para lansia yang mempunyai ketrampilan itu akan menjadi satu kekuatan baginya dalam menjalani hidup,” tegasnya.

Ia berharap BPD Tamanmartani dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga taman, sehingga tercapainya keadilan yang merata.