Relasi BPD dan Desa

Kalasan-Desa merupakan lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan Desa dalam konstelasi pemerintahan, padahal Desa lah yang menjadi pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan dalam UUD 1945.

Dari Desa lah awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan Pemerintah, khususnya pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

BPD bukanlah lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat di tingkat Desa melainkan merupakan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan adanya Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Pembentukan LMD dilakukan sebagai perwujudan demokrasi pancasila di tingkat Desa dan juga sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat Desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi.

Suatu otonomi bukanlah final, melainkan langkah awal dengan demikian isi dan realisasi dari otonomi menjadi sangat penting. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, telah membawa sebuah harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan.

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jiwa Otonomi Daerah sebenarnya adalah untuk membangun kemandirian daerah itu sendiri sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kinerja demokrasi dapat diukur melalui sejauh mana produk kebijakan yang ada dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat dan bukan sebuah ketergantungan.

Perlu disadari bahwa dalam kebijakan Otonomi Daerah, termuat pula segi mendasar yakni Otonomi Daerah yang bisa dikatakan sebagai saripati dari Otonomi Daerah. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Desa yang dulunya LMD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh rakyat. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga Kepala Desa tidak mempunyai peran penting bahkan Kepala Desa diawasi oleh BPD.

Sedangkan LMD seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang mengatur tentang LMD dimana pengurus LMD terdiri dari Perangkat Desa tokoh masyarakat dan ketuanya adalah Kepala Desa sehingga tampak Kepala Desa mempunyai peranan penting di Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa, menunjukan kesadarannya terhadap Pemerintah Desa yang didampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan Desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Konsep Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut kamus Wikipedia Bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik begitupun dengan keberadaan Pemerintahan Desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem Pemerintah Indonesia juga dikenal pemerintahan Desa dimana dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu tinjauan tentang Desa juga banyak ditemukan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian Desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 5 disebutkan: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 6 disebutkan: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 7 disebutkan: “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan Desa”

Konsep Kelembagaan

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan.

Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (the rules) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk kepentingan bersama atau umum (public). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (behaviour).

Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya juga menyebutkan bahwa pada umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang.

Dalam konteks ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu; “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (value), norma (norm), custom, mores, folkways, usage, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain. Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan bersifat kultural dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lama. Sementara dalam aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (role).

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa

BPD merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya.

Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tatanan pemerintahan desa, BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi.

Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaaan diantara mereka. Melalui BPD masyarakat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintah Desa.

Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Untuk pelaksanaan peran BPD dalam peningkatan demokrasi desa diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa.

Relasi Desa dan BPD

Masih berlandaskan Undang -undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, BPD sebagai lembaga desa juga mempunyai tugas yang dimana untuk melakukan dan menyelenggarakan sebuah musyawarah desa yang wajib diikuti oleh semua perangkat desa seperti kepala desa dan jajarannya serta beberapa tokoh masyarakat, dan disinilah peran Kepala desa dan BPD bekerja dalam membahas segala hal termasuk kebijakan yang akan dilakukan di desa.

Dari segi kedudukan kepala desa yang dimana sebagai pemerintah desa dan BPD mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai pengawas desa sejajar dalam segi struktural.

Sejak orde baru, peran kepala desa tidak pernah sekalipun diawasi dan membuat kepala desa bisa dikatakan masih belum secara penuh siap, hal inilah yang juga membuat kepala desa mendapat tugas dalam merangkap jabatan seperti menjadi ketua LKMD. Maka dari itu dengan adanya kehadiran badan BPD diharapkan serta peran kepala desa secara struktural tidak lagi menjadikan peran kepala desa sebagai penguasa sentral dan leluasa dalam menggunakan posisinya tanpa adanya sebuah pengawasan serta pengendalian dalam posisinya sebagai petinggi desa.

Dari hal inilah sebuah kebijakan yang disahkan dan diputuskan oleh pihak kepala desa akan dipilah, disaring dan, diawasi oleh peran hadirnya BPD di dalam melakukan tugas untuk menata desa yang dimana hal tersebut tidak terlepas juga dari dana desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang dimana dialokasikan oleh pemerintah pusat yaitu, oleh kabupaten atau kota untuk desa, yang dimana bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima kabupaten.

Pada desa Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Sleman sendiri, relasi kepala desa dan BPD tercipta dengan semestinya dan sudah sesuai dengan karakteristik yang ada di Desa Tamanmartani. Kepala desa dan BPD mampu bekerja sama sebagai mitra dan saling ketergantungan untuk mengatur desa dengan melibatkan sebuah objek yaitu dana desa.

Peran yang kuat dimiliki oleh kepala desa sebagai bentuk akuntabilitas, kepala desa bertugas menyerahkan laporan kepada pusat dan juga memberi laporan kepada BPD lewat musyawarah desa sebagai bentuk keberhasilan implementasi dana desa.

Kedua lembaga desa ini bisa dikatakan relasi yang pas karena kedua lembaga desa ini paham akan semua peran dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya. Hal tersebut sangat seimbang karena sebenarnya badan perwakilan desa kedalam bentuk badan BPD yang dimana memiliki peran dan fungsi akan kendali terhadap pelaksanaannya pemerintahan di desa, kepala desa tidak melibatkan BPD dalam membuat rencana kebijakan tetapi melibatkannya pada proses perumusan kebijakan yang akan diterapkan.

Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat diperlukan dalam hal ini untuk melihat segala aspek lembaga desa khususnya kepala desa dan BPD sebagai bentuk kuatnya sebuah lembaga desa dalam mengatur desa. Ada ataupun tidak adanya relasi kepala desa dan BPD melahirkan ketidaktahuan masyarakat peran lembaga tersebut entah secara langsung maupun tidak langsung.

Mengenai dana desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi pedoman bagi desa. Dalam pemerintahan desa Tamanmartani dana desa dialokasikan melalui mekanisme penyaluran ke kabupaten atau kota. Nantinya, setiap kabupaten atau kota melakukan alokasi kepada setiap desa sesuai dengan jumlah yang akan diterima tiap desa.

Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi bukti dalam hal transparansi, karena hal tersebut memang sebagai bentuk dari sebuah hak masyarakat agar tahu proses kebijakan maupun pembangunan yang dilakukan desa.

Apabila transparansi sudah dilakukan maka akan memungkinkan masyarakat akan mendukung kinerja pemerintah desa dan aktif dalam memberi aspirasi terhadap pemerintah desa. Segala bentuk implementasi dana desa seperti pembangunan desa dilakukan secara selesai dengan melihat rencana pembangunan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Ide serta rencana pembangunan desa menjadi sebuah penerapan dari adanya dana desa yang dilakukan dengan proses seperti penampungan dalam BPD dan kemudian akan dimusyawarahkan bersama dalam musyawarah desa sehingga nantinya bisa dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan pemerintah dan masyarakat.

Sudah jelas bahwa bentuk dukungan masyarakat desa adalah partisipasi dengan bentuk aspirasi yang diterima oleh pemerintah desa. Pada Tamanmartani hal ini ada dan semua aspirasi masyarakat desa ditampung dengan cara menuliskan sebuah saran atau usulan kegiatan yang akan berimplikasi bagi masyarakat desa sebagai bentuk kegunaan pemerintah desa dan masyarakat bisa menerima manfaatnya sebagai timbal baliknya.

 

Add Comment