Tamanmartani Berdayakan Linmas dalam Berbagai Kegiatan

Kalurahan Tamanmartani libatkan Satlinmas dalam penertiban reklame. (Foto: Kapanewon Kalasan)

KALASAN, Tamanmartani-Dalam upaya mewujudkan keamanan lingkungan, Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman mengajak seluruh warga masyarakat untuk menggalakkan pengamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat.

Selain itu, Kalurahan Tamanmartani juga melibatkan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban warga masyarakat Tamanmartani, bahkan Kalurahan ini pun selalu mengikutsertakan Satlinmas dalam berbagai acara.

“Keberadaan Linmas memiliki peran strategis yang tidak hanya berorientasi menjaga kamtibmas, tetapi juga garda terdepan dalam memberikan bantuan keselamatan jika terjadi bencana di masyarakat,” kata Lurah Tamanmartani, Gandang Hardjanata.

Era modern ini, sebagian besar orang mungkin sudah melupakan satlinmas. Para aparat keamanan lebih terfokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan dan peralatan pengamanan. Mereka lupa, ada Satlinmas yang sebenarnya memiliki fungsi vital dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, satlinmas sebenarnya memegang peranan mendasar. Satlinmas menjadi pendeteksi awal atas potensi-potensi konflik dan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Ini dikarenakan akses mereka yang membaur dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Satlinmas merupakan jajaran keamanan pertama yang turun langsung ke masyarakat, misalnya terjadi perselisihan warga. Satlinmas biasanya akan membantu menyelesaikannya bersama Kalurahan setempat. Kenakalan remaja, tindakan pencurian maupun penanganan pertama terhadap bencana tak akan luput dari perhatian Satlinmas.

Gandang menjelaskan bahwa saat ini diperlukan regenerasi untuk melanjutkan dan meningkatkan struktur Satlinmas. Hal ini semata – mata untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas Satlinmas serta memberikan kesempatan bagi kalangan muda berpartisipasi dalam menjaga lingkungan masyarakatnya.

“Satlinmas merupakan aset sebagai relawan dalam berbagai dinamika di masyarakat. Saat ini diperlukan regenerasi untuk melanjutkan kerja dan memperbarui struktur organisasinya. Kondisi Satlinmas saat ini masih didominasi oleh generasi tua, perlu kalangan muda juga dilibatkan,” ujarnya.

Pihaknya pun terus mengawasi serta melibatkan Satlinmas dalam berbagai kegiatan di wilayahnya. Gandang mengimbau Satlinmas harus aktif dalam peran sertanya menangani kejahatan jalanan yang marak terjadi terutama di lingkungan remaja dan pelajar.

Sejarah Satlinmas

Satlinmas merupakan kumpulan sekelompok orang yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan guna dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanganan bencana, menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Tentang terbentuknya Satlinmas itu sendiri, mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang sampai sekarang ini, sebelum terbentuknya Satlinmas dahulu sering juga disebut dengan Pertahanan Sipil (Hansip).

Awal dibentuknya organisasi Hansip ini dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda untuk menghadapi serangan dari Jepang. Pemerintah Belanda membentuk suatu organisasi yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari serangan udara musuh. Waktu itu dikenal dengan LBD (Luch Bescherming Dienst) atau Perlindungan Pemecah Udara.

LBD ini dibentuk dari tingkat pusat sampai daerah yang dikoordinasikan oleh pejabat-pejabat pemerintahan sipil. Kegiatannya meliputi penerangan masyarakat, pemberitaan serangan udara musuh, perlindungan, penyamaran, pemadam kebakaran, pertolongan pertama pada penderita kecelakaan, pengungsian dan lain-lain.

Setelah zaman pendudukan Jepang, Pemerintah Jepang membentuk organisasi semacam LBD yang disebut Pertahanan Sipil pada 1943 yang waktu itu diarahkan kepada pertahanan dan untuk pengerahan rakyat total. Organisasi tersebut dibentuk sampai di lingkungan masyarakat terkecil dalam bentuk gumi atau yang sekarang dikenal sebagai RT.

Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal hansip yang dirangkaikan dengan kepentingan pertahanan dan perlindungan masyarakat terhadap serangan musuh. Selain itu, Hansip juga dibebani dalam hal penjagaan keamanan, pengumpulan dana, pengaturan bahan makanan dan lain-lain. Selanjutnya setelah zaman kemerdekaan, lahirlah Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan No MI/A/72/62 tanggal 19 April Tahun 1962 Tentang Peraturan Pertahanan Sipil, sampai dengan 1972.

Lalu, ketika pembinaan hansip diserahkan dari Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata kepada Menteri Dalam Negeri dikukuhkan dengan 1 Keppres No 55 Tahun 1972. Bersamaan dengan Keppres No 55 Tahun 1972, telah ada pula Keppres Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem pertahanan keamanan rakyat.

Ketika hansip diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri pada intinya masih berkisar pada pertahanan, dan keamanan, hansip ditugaskan untuk memobilisasi rakyat untuk kegiatan pertahanan negara, mobilisasi aktivitas masyarakat sipil dalam pertahanan negara melawan musuh.

Namun, dalam perkembangannya setelah masuk dalam pembinaan Departemen Dalam Negeri, satuan pertahanan sipil dalam kehidupannya membantu sosial kemasyarakatan dalam bentuk pengamanan lingkungan.

Tugas-tugas hansip dalam sosial kemasyarakatan adalah membina ketertiban masyarakat sosial masyarakat, membantu masyarakat ketika ada kegiatan-kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, upacara dan keagamaan. Sampai pembentukan dapur umum di desa atau kelurahan ketika ada bencana. hansip ini tidak pernah menjalani latihan dasar militer (latsarmil) dan belum mendapat arahan yang tepat dari Departemen Dalam Negeri selaku pembina hansip.

Baru pada 2002, Hansip kemudian berubah nama menjadi Linmas hingga saat ini. Meski begitu, perubahan itu hanya pada label namanya saja, landasan hukum tentang tugas pokok, fungsi, dan perannya masih tetap sama. Sebagai gambaran tugas pokok hansip ketika dinaungi Departemen Pertahanan Keamanan meliputi pertahanan keamanan sedangkan dalam Linmas dimaknai sebagai suatu fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Fungsi memberikan perlindungan masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Linmas, dengan demikian pembinaan terhadap Linmas sejak 2004 dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat. Sejalan dengan beriringnya waktu Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Keputusan Presiden No 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Wanra) dan Kamra dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem pertahanan keamanan rakyat dirasakan sudah tidak sesuai, sementara Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah lebih menekankan pada perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri mengajukan permohonan kepada presiden untuk mencabut Keputusan Presiden tersebut melalui melalui Peraturan Presiden No 88 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Penyempurnaan Organisasi Pertanahan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem pertahanan keamanan rakyat supaya Linmas bisa dikembangkan lebih lanjut.

Kemudian sampailah kepada diterbitkannya Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2014 tentang pencabutan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertanahan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem pertahanan keamanan rakyat, mulai saat itu terdapat kekosongan peraturan tentang perlindungan masyarakat maupun pertahanan sipil, dengan dicabutnya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1972, merupakan momen yang tepat untuk segera menata ulang satuan perlindungan masyarakat agar keberadaannya lebih berkembang dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui masih banyak peraturan-peraturan yang mendefinisikan Satuan Perlindungan Masyarakat seperti di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satlinmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum, kata keamanan tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 disebut bahwa Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Definisi Satlinmas itu sendiri terdapat kandungan arti tugas-tugas yang merupakan penjabaran dari urusan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh anggota Satlinmas, Urusan-urusan tersebut selain terdapat dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, pembagian urusan pemerintahan, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, selanjutnya urusan pemerintahan yang dibagi bersama antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah.

Cukup jelas dari dasar peraturan tersebut, pemerintah daerah tidak boleh mengambil yang menjadi urusan pemerintah seperti dalam bidang keamanan, karena urusan bidang keamanan merupakan menjadi kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tupoksi yang dilaksanakan dengan kepolisian tersebut jelas tergambarkan bahwa, banyak tugas-tugas tersebut terdapat kemiripan dengan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat, hanya saja penekanannya terdapat pada urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, serta urusan pemerintah daerah hanya pada pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasarnya kepada masyarakat, didasari dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Didalam pesan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 mengamanahkan bahwa yang terkait dengan tupoksi dari satuan perlindungan masyarakat di daerah, menurut jenis pelayanan dasarnya adalah pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dengan indikator cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota dengan nilai satu orang atau anggota satuan perlindungan masyarakat pada setiap rukun tetangga atau sebutan lainnya, target capaian pada Tahun 2014.

Dengan adanya garis komando Satlinmas sampai kepada tingkat RT dan RW, dapat dipastikan maka jumlah anggota Satlinmas akan lebih besar dari TNI dan POLRI serta BPBD, jumlah yang besar itu merupakan kekuatan dan peluang, bila anggota tersebut diberi pengetahuan dan keterampilan untuk dapat melaksanakan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Anggota Satlinmas tentunya dapat diberdayakan dan didayagunakan untuk mengisi kekosongan yang tidak dapat dijangkau oleh TNI, POLRI dan BPBD serta Satpol PP secara cepat, tepat dan langsung melayani masyarakat, untuk dapat langsung melayani masyarakat secara cepat dan tepat, diperlukan tenaga yang terampil dan memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, namun dalam kenyataannya masih dijumpai anggota Satlinmas di Kalurahan dan Desa belum memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang persiapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani kebencanaan, keamanan, ketentraman dan ketertiban serta aktif berperan di masyarakat, dengan minimnya pengetahuan dan keterampilan tentang kelinmasan maka, anggota Satlinmas menjadi ragu untuk melakukan tugas dan fungsinya.