Tingkatkan Ekonomi Warga Tamanmartani dengan Konsep Sister Village

Salah satu objek wisata yang ada di Kalurahan Tamanmartani yakni kali opak tujuh bulan. (Foto: Fadli Susilo)

KALASAN, Tamanmartani-Salah satu isu dan tantangan pembangunan desa saat ini adalah mewujudkan kemandirian desa sebagai entitas yang berdaulat dan berdaya saing. Sebagai desa yang berdaulat, dengan kewenangan dan potensi wilayahnya, seharusnya masyarakat desa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga.

Seperti yang tengah dilakukan oleh Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Lurah Tamanmartani, Gandang Hardjanata mengatakan jika ia tengah merencanakan peningkatan ekonomi warga dengan cara bekerjasama dengan wilayah lain/sister village.

“Konsep tersebut sudah lama ingin kami lakukan, bagaimana kita memiliki saudara di berbagai wilayah, kerjasama ini pada intinya untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat Kaluraham Tamanmartani,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Gandang mencontohkan bentuk kerjasama tersebut seperti suatu wilayah memiliki suatu potensi, kemudian oleh warga masyarakat Tamanmartani diolah sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi warga.

“Misal para nelayan di Karimunjawa kita bikinkan kerjasama, jadi hasil tangkapan mereka dijual ke warga masyarakat Tamanmartani dengan harga dibawah standar, kemudian oleh warga Tamanmartani diolah,” katanya.

Dalam kerja sama desa tersebut, masing-masing pihak dapat memberi dan mendapatkan keuntungan dari pihak lain, dengan tujuan utama memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Menurut Perrings dalam bukunya yang berjudul “Resilience and Sustainability,” Frontiers of Environmental Economics yang diterbitkan di Cheltenham, Amerika pada tahun 2011 yang dimaksud dengan ketahanan ekonomi atau economic resilience adalah kemampuan atau kapasitas dari suatu sistem untuk menahan atau mengurangi kerusakan.

Definisi ketahanan ekonomi secara umum yang menggabungkan pertimbangan-pertimbangan dinamis mencakup stabilitas, adalah kemampuan dari suatu sistem untuk bisa pulih kembali dari suatu keadaan yang sangat mengejutkan.

Ada dua macam ketahanan, pertama, ketahanan yang sifatnya melekat (inherent) yakni kemampuan dibawah keadaan normal seperti kemampuan untuk menggantikan masukan-masukan yang lain untuk sesuatu yang dikurangi atau dibatasi oleh suatu kejutan yang berasal dari luar.

Kedua, ketahanan yang sifatnya adaptasi yakni kemampuan dalam keadaan krisis karena kepandaian atau usaha-usaha yang lebih besar.

Sementara dalam Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa telah juga mengatur mengenai kerja sama desa. Kerja sama desa dapat dilakukan antar desa ataupun desa dengan pihak ketiga. Dalam Undang-undang tersebut mengatakan jika kerja sama desa merupakan hak setiap masyarakat desa dan pemerintah desa, sesuai dengan kewenangannya, untuk melakukan kerja sama dalam rangka mewujudkan kesejahteraannya dalam bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi dan kemampuannya

Kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang, pertama pemerintahan desa, kedua pembangunan desa, ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, dan keempat adalah pemberdayaan masyarakat.

Kerja sama desa ini dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antara desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Jadi menurut undang-undang desa tersebut, kerjasama desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.

Pada prinsipnya dalam kerja sama, kompetisi antar daerah yang mungkin terjadi tidak boleh mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan antar wilayah, nasional, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kepentingan kedaerahan tidak boleh menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara suatu daerah dengan daerah tetangganya.

Terbitnya Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa merupakan babak baru tata kehidupan masyarakat dan pemerintah desa. Berdasarkan prakarsa, kebutuhan dan kewenangan di bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan, masyarakat dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan kewenangannya.

Setiap desa memerlukan desa pihak lain dalam melakukan pembangunan desa, karena desa tidak dapat menangani sendiri semua hal yang dibutuhkan desa. Beberapa alasan penting perlunya kerja sama desa maupun kemitraan diantaranya adalah pertama, potensi sumber daya alam, sosial dan ekonomi desa tidak selalu sama antara desa yang satu dengan desa lainnya. Demikian pula relasi masyarakat antar desa dapat terjalin dengan baik, atau sebaliknya, terdapat gejala-gejala perselisihan atau konflik.

Kedua, desa-desa kedepan sudah harus mampu menciptakan kemandirian khususnya dalam sistem pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Desa yang tidak mampu dan tidak mempunyai potensi energi tidak dituntut untuk memenuhi secara mandiri. Maksud dari sistem pemenuhan kebutuhan dasar adalah cara atau mekanisme pemenuhan kebutuhan melalui kerja sama antar atau kemitraan dengan pihak ketiga.

Ketiga, tuntutan pengelolaan sumber daya alam semakin diarahkan pada penyesuaian tata kelola dengan prinsip[1]prinsip keberlanjutan (sustainability). Keempat, program-program pembangunan seringkali menciptakan ketergantungan masyarakat desa atau desa pada penyelenggara program. Kerja sama dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lintas desa dalam memperkuat kemandirannya sebagai subjek pembangunan.

Kerja sama desa merupakan salah satu pilihan masyarakat desa untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Di sisi lain, kerjasama desa merupakan salah satu indikator tumbuhnya pemahaman terhadap hak dan kewenangan yang dimiliki, pemahaman terhadap potensi sumber daya, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk menjadikan desa berkembang dan mandiri.

Implementasi kerjasama desa menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang mampu menekan ego kewilayahan dan mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kerjasama antar daerah diharapkan menjadi salah satu metode inovatif dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik. Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sebagainya juga menjadi isu yang penting, terutama untuk daerah-daerah tertinggal.

Peningkatan pelayanan public ini juga termasuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ini bisa mencakup jaringan jalan, pembangkit listrik dan sebagainya.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sleman dan Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta telah menandatangani kesepakatan bersama tentang kerjasama pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.

Kesepakatan ini ditandai dengan acara penyerahan nota kesepakatan bersama, serta ditindaklanjuti dengan acara penandatanganan nota perjanjian kerja sama antara Pemkab Sleman diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Harda Kiswaya, dan IRE diwakili oleh Fadjar Sudarwo, selaku sekretaris IRE Yogyakarta.

Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan di Kabupaten Sleman yang tertuang dalam kesepakatan bersama ini dilaksanakan atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Sleman.

Adapun ruang lingkup dalam kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan penyusunan kajian, isu strategis, dan rancangan kebijakan dalam rangka pembangunan kawasan dan sumber daya kalurahan di Kabupaten Sleman, serta penguatan kapasitas kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan di Kabupaten Sleman.

Dalam sambutannya, Kunto Riyadi menegaskan bahwa kerjasama sangat diperlukan dan membantu peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesepakatan bersama ini menjadi dasar hukum bagi Perangkat Daerah dalam pengembangan program dan kegiatan pembangunan desa/kalurahan di Kabupaten Sleman.

“Bentuk kerjasama ini dapat berupa penyusunan Masterplan Desa/Kalurahan dengan tiga materi pokok utama yaitu penyusunan RPJMDes, Rencana Rinci Desa, serta Profil Desa,” katanya.