Peningkatan Budaya Literasi Bagi ASN Pemkot Yogyakarta

Bimtek pengelolaan Website OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. (Foto: Pemkot Yogyakarta)

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan pemerintah memiliki peranan strategis dalam pembangunan di Indonesia. Peranan yang dimiliki ASN dalam pembangunan tentu sangat beragam.

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 10 menegaskan bahwa setiap ASN memiliki fungsi, tugas, dan peran sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa.

Dengan beberapa peran yang diatur dalam undang-undang tersebut membuat ASN memiliki tugas yang tidak ringan. Satu sisi sebagai pelayan masyarakat sekaligus perekat persatuan bangsa, namun di sisi lain bertanggung jawab mengemban sebagai pelaksana program pemerintah sekaligus penyampai informasi kepada masyarakat.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan kepada beberapa prinsip, salah satunya nilai dasar. Salah satu nilai dasar yang wajib dimiliki oleh ASN adalah kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.[1]

Agar dapat menjalankan prinsip dan nilai dasar sesuai amanat pasal 3 UU No 5 Tahun 2014, hendaknya setiap ASN memiliki budaya literasi. ASN yang memiliki budaya literasi tentu akan memiliki kompetensi, mampu memahami dan menjalankan program pemerintah guna mendukung pembangunan nasional dan keahlian lebih baik daripada yang tidak memiliki budaya literasi.

Apakah itu literasi? Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, literasi dimaknai sebagai sebuah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan memiliki budaya literasi, ASN tentu akan memiliki jenjang karir yang lebih baik dan gaya komunikasi publik yang lebih mumpuni karena literasi tidak hanya tentang membaca atau menulis tetapi juga berbicara.

Bagaimana dengan ASN di Pemerintah Kota Yogyakarta?

Merujuk kepada UU ASN tersebut diatas, selayaknya ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga mulai memiliki budaya literasi. Adanya website di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di wilayah (kelurahan) dapat dimanfaatkan untuk memulai membiasakan budaya literasi.

Upaya lainnya untuk meningkatkan budaya literasi adalah dengan melaksanakan Pelatihan Dasar Jurnalistik dengan sasaran personil di masing-masing OPD dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website seperti yang digelar di Hotel Royal Darmo beberapa waktu lalu. Bimtek ini diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang bekerjasama dengan DInas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta.

Tujuan utama pelatihan ini menjadikan peserta pelatihan memiliki kemampuan menulis dan menyampaikan informasi kegiatan OPD dan program Pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat.

Informasi merupakan komponen penting dalam menunjang kinerja pemerintahan serta meningkatkan peran serta masyarakat. Karena salah satu media yang cukup populer digunakan saat ini adalah website pemerintahan.

Bimtek ini pun sesuai dengan komintmen Pemkot Yogyakarta yang terus mengembangkan konsep Smart City (Kota Pintar) untuk Kota Yogtakarta. Implementasi konsep Smart City ditingkatkan melalui inovasi aplikasi dan teknologi baru menuju pelayanan dan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Seperti diketahui, bahwa dalam mengelola website Pemerintah diperlukan keahlian dan kemampuan secara teoritis maupun praktis, baik dalam membuat tampilan website-nya, maupun konten publikasi informasi yang menarik publik agar masyarakat selalu mengakses website yang dimiliki OPD.

ASN Pemkot Yogya pun tidak hanya dituntut untuk terus berinovasi namun juga dituntut tentang bagaimana mengemas setiap pelayanan tersebut dengan kreativitas guna mendorong kemajuan society dan komunikasi kebijakan publik harus di upgrade dengan pemanfaatan kanal media.

Pada bimtek tersebut para peserta mendapatkan materi-materi dari para narasumber terkait bagaimana mengelola konten website Pemerintah yang menarik bagi publik dengan cara dan metode yang dapat dengan mudah diterima masyarakat.

Selain itu, para peserta juga mendapatkan materi terkait bagaimana membuat rilis berita yang berkualitas, serta materi terkait teknik-teknik dan trik memotret yang humanis. Tentunya, materi-materi tersebut sangat bermanfaat dan berguna untuk diterapkan oleh pengelola website.

Tak sampai disitu, website pemerintah pun dapat digunakan untuk mempromosikan potensi suatu wilayah. Para pengelola website yang berada di wilayah dapat memanfaatkan website tersebut mengekspos berbagai potensi yang dimiliki yang ada di kelurahan atau kemantren.

 

[1] Manajemen Talenta ASN, Achmad Sulung Setiawan, ‎Aisyah Kartika Siregar, ‎Andi Nugroho,dkk, Penerbit IDE Publishing,2020