Desain Baru BUM Desa

Kantor BUM Desa Panggung Lestari. AGESTI SIWI

Dimensi politik berpengaruh terhadap keluwesan pemerintah desa dalam mengambil kebijakan strategis, khususnya terhadap BUM Desa. Padahal dalam situasi yang sangat volatile, kecepatan dalam mengambil keputusan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam bertahan.

Mengubah model dan proses bisnis tanpa diikuti perubahan struktur organisasi adalah sebuah keniscayaan. Padahal secara normatif, perubahan struktur organisasi mensyaratkan pemenuhan atas beberapa ketentuan dalam peraturan yang ada. Belum lagi adanya perubahan kebijakan nasional atas BUM Desa melalui Pasal 117 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP 11/2021 tentang BUM Desa yang menyimpan tantangan tersendiri bagi perkembangan BUM Desa ke depan.

Berdasarkan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor XX Tahun 2020, disebutkan bahwasanya untuk melakukan penggantian pelaksana operasional harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam situasi normal, untuk menyelenggarakan musyawarah tersebut tentulah mudah, tetapi berbeda situasinya saat pandemi, di mana aktivitas dan mobilitas terbatas dan hampir semua potensi dan sumber daya terkuras untuk melakukan penanganan dampak pandemi.

Menyelenggarakan musyawarah untuk membahas satu agenda yang tidak terkait langsung dengan penanganan kebencanaan dan kedaruratan adalah sesuatu yang tidak mencerminkan empati atas keselamatan publik. Sebagai jalan tengah, agar kemudian tidak menabrak koridor regulasi, maka fungsi pelaksana operasional di-status quo-kan dan kendali atas pengelolaan BUM Desa menjadi tanggung jawab langsung dari Lurah.

Perubahan tahun buku yang menjadikan semester pertama tahun 2020 ditetapkan sebagai periode transisi juga menjadi alasan yang kuat bagi pemerintah desa untuk tidak segera menetapkan pelaksana operasional secara definitif, meskipun masa jabatan pelaksana operasional berakhir pada bulan Maret 2020. Pilihan untuk tidak segera menetapkan kepengurusan yang definitif adalah agar pemerintah desa mempunyai ruang yang cukup untuk mengawal transformasi BUM Desa secara lebih intens.

Restrukturisasi besar-besaran dilakukan, pengelolaan risiko menjadi acuan. Pemerintah desa memutuskan untuk tidak memperpanjang masa jabatan dari ketua dan memilih untuk mengangkat pelaksana tugas (Plt) direktur untuk mengkoordinasikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja secara mendasar dengan lebih menekankan fokus manajemen internal pada unit usaha bukan pada holding.

Struktur holding didesain lebih ramping dengan hanya menyisakan Plt direktur dan Plt sekretaris dibantu dengan satu wakil sekretaris. Pelaksana tugas sekretaris, di samping menjalankan fungsi keuangan dan kesekretariatan, juga diberikan tugas sebagai penanggung jawab unit pasardesa.id. Unit kerja kesekretariatan yang menjalankan fungsi litbang, urusan umum dan personalia dihapuskan dan selanjutnya secara fungsi dijalankan oleh wakil sekretaris.

Manajer program yang merupakan manajemen tengah yang sebelumnya mengkoordinasikan kerja kerja manajerial dalam satu rumpun usaha dihapus untuk kemudian fungsi manajerial di lekatkan dengan fungsi operasional dimasing masing kepala unit usaha.

Perampingan struktur organisasi juga dilakukan di level unit usaha. Unit kerja yang tidak terkait langsung dengan bisnis inti dihapus atau digabungkan dengan unit kerja yang lain. Unit kerja agrobisnis dan swadesa ditutup secara permanen. Unit usaha EO dan Akademi Komunitas ditutup secara permanen dan untuk selanjutnya secara fungsi dilekatkan ke dalam kesekretariatan.

Unit Kupas dikembalikan fokusnya kepada bisnis inti yaitu jasa pengelolaan sampah rumah tangga. Proyek Taman Apa Ini Apa Itu dan kupas.id yang merupakan lini produk baru dari Kupas dihentikan.

Struktur organisasi dan tata kerja dibuat sedemikian lentur sehingga memungkinkan pemerintah desa untuk mengambil langkah strategis secara cepat. Rotasi sumber daya kunci menjadi salah satu langkah yang paling dramatis. Shollahuddin Nur Azmy, yang sebelumnya menjabat sebagai corporate secretary diperbantukan ke dalam gugus tugas PTC-19 sebagai Koordinator Data dan Informasi.

Junaedi Imfat, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Unit Agro dan Swadesa, dan Toto Sudiarko, yang sebelumnya menjadi kepala bagian umum di unit kerja sekretariat digeser ke dalam unit KUPAS. Eko Pambudi, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur BUM Desa digeser menjadi wakil direktur di PT Sinergi Panggung Lestari dan untuk selanjutnya pelaksana tugas direktur dijabat oleh Ahmad Arief Rohman.

Penunjukan Ahmad Arief Rohman, seorang yang baru saja lulus strata satu, sempat menjadi pertanyaan banyak pihak, baik di lingkungan internal BUM Desa dan pemerintah desa maupun yang berasal dari lingkungan eksternal.

Bukannya tanpa sebab pemerintah desa menunjuk yang bersangkutan. Basis pengetahuan dalam bidang akuntansi dan pengelolaan data keuangan yang cukup baik, ditambah dengan sedikit pengalaman yang diperoleh selama enam bulan magang di BUM Desa Panggung Lestari menjadi salah satu dasar penunjukan Ahmad Arief Rohman, sebagai pelaksana tugas sebagai direktur. Namun, yang sebenarnya menjadi alasan yang paling mendasar adalah karena yang bersangkutan relatif berjarak dengan BUM Desa.

Pemerintah desa untuk dapat mengambil keputusan secara cepat, memerlukan penilaian objektif atas situasi yang sedang terjadi. Objektivitas hanya bisa diperoleh dari subjek yang relatif memiliki jarak dengan objek yang sedang diamati. Subjek yang tidak terkait langsung dengan objek permasalahan tetapi memiliki pemahaman yang baik atas konteks permasalahan. Pengalaman sebagai pegawai magang, sedikit banyak membentuk pengetahuan dalam memahami konteks persoalan yang sedang terjadi di BUM Desa.

Pemerintah desa untuk dapat mengambil keputusan secara tepat sekaligus untuk dapat menyusun proyeksi usaha membutuhkan asupan data yang valid yang dihasilkan dari instrumen data yang reliabel. Perubahan sistem pencatatan keuangan dari yang berbasis kas (cash basis) menjadi berbasis akrual (accrual basis) adalah langkah siluman dari Ahmad Arief Rohman yang tidak banyak diketahui.

Pencatatan keuangan berbasis akrual lebih dapat memberikan gambaran secara jelas bagi pemerintah desa terkait dengan pendapatan, acuan modal, memudahkan dalam pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas, serta dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas sehingga dapat mengurangi risiko kerugian jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Masa transisi adalah waktu untuk melakukan adaptasi. Perubahan tahun buku adalah peluang untuk mengubah sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Berakhirnya periode kepengurusan adalah peluang untuk merestrukturisasi sistem organisasi dan tata kerja. Berubahnya lingkungan bisnis adalah peluang untuk menata ulang unit kerja dan melakukan efisiensi. Pandemi adalah peluang untuk mempercepat proses digitalisasi.

Kepiawaian mengorkestrasi kebijakan dan kecepatan dalam mengambil keputusan menjadi penentu, apakah BUM Desa dapat melewati tantangan pandemi dengan selamat ataukah gulung tikar untuk kemudian menjadi salah satu bagian dari cerita tentang sejarah perjalanan, bahwa dulu, kita pernah berjaya. Ya, dulu sebelum negara api menyerang.

Perihal ini tidak akan pernah disampaikan dalam berbagai ragam materi pelatihan yang sering kali digelar oleh BUM Desa maupun lembaga desa yang lain, karena sebagaimana apoteker, akan lebih mudah meracik obat bagi orang lain tetapi menjadi sulit ketika harus meracik obat yang harus diminum sendiri. Karena dia tahu bagaimana interaksi antar obat dapat menimbulkan efek samping yang kadang bisa jadi dampaknya lebih parah dibandingkan dengan penyakitnya sendiri.

Wallahu a’lam bishawab.