Manisnya Gula Tak Semanis Rasanya

Pabrik Gula Madukismo di Kabupaten Bantul. KALURAHAN TIRTONIRMOLO

Tentang gula, siapa yang tidak kenal dengan makanan satu ini? Rasanya yang manis ada pada hampir semua jenis makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-rasa hari, seolah-olah jika tidak ada rasa manis, hidup pun terasa hampa.Begitulah nasib gula yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Namun, manisnya rasa gula ternyata tidaklah semanis kenyataannya bila dikaitkan dengan industri gula nasional dan petani gula.

Industri gula sudah ada sejak zaman pendudukan Belanda, kira-kira pada abad 19 Masehi. Saat itu, gula menjadi komoditas yang dicari-cari masyarakat dunia. Di tahun 1930-an, Indonesia bahkan memperoleh prestasi tertinggi sebagai pengekspor gula dengan kapasitas produksi puncak sekitar tiga juta ton.

Pada masa itu pula, hampir semua perkebunan pendudukan Belanda di Indonesia ditanami tebu sebagai salah satu sumber utama pabrik gula. Hingga sekarang, masih ada pabrik gula peninggalan Belanda tersebut yang masih beroperasi. Kisah romantisme ini memperlihatkan kepada kita betapa berjayanya Nusantara ketika bisa menjadi eksportir gula dunia di zaman pendudukan.

Negara kita mempunyai warisan pabrik gula (PG) sebanyak 179 PG. Namun sayang, kejayaan Indonesia sebagai eksportir gula tinggal kenangan, sebab hampir semua PG mengalami kerugian secara terus-menerus sehingga tidak mampu beroperasi lagi. Kini hanya tersisa beberapa yang masih aktif beroperasi, tentunya dengan jumlah yang sangat sedikit. Salah satunya yaitu PG Madukismo di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Manisnya gula tak semanis kenyataannya. Kini industri gula nasional lebih banyak berasal dari gula impor, termasuk yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan gula rumah tangga. Belum lagi untuk kebutuhan gula industri.

Pada tahun 2019, produksi gula domestik sekitar 2,2 juta ton, sementara kebutuhan masyarakat akan gula dalam skala rumah tangga sekitar 1,89 juta ton. Diprediksi jumlah permintaan tersebut akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun. Artinya, jumlah kebutuhan terus meningkat sedangkan jumlah produksi tidak meningkat atau cenderung turun.

Apa yang bisa dilakukan oleh industri gula Nusantara agar bisa menjadi tuan di rumah sendiri?

Terpuruknya industri gula disebabkan oleh banyak hal yang melatarbelakanginya, mulai dari manajemen perusahaan, ketersediaan bahan baku tebu, persaingan pasar, kartel gula, importir gula, dan permainan pabrik gula swasta besar. Semua permasalahan ini harusnya bisa diurai oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kewenangan penuh. Masyarakat cenderung hanya mengikuti apa yang dianggap tepat oleh pemerintah.

Pemerintah perlu mengupayakan modernisasi PG dengan mesin-mesin penggilingan terbaru yang bisa beroperasi setiap saat, mempersiapkan lahan tebu yang cukup luas, terutama oleh PTPN yang memegang hak atas tanah-tanah tersebut. Di samping itu, dilakukan perbaikan manajemen PG sehingga lebih transparan, mengatur para importir agar sesuai impornya dan sesuai tujuan izin impornya, menetapkan HET sekaligus mengawasinya agar persaingannya sehat, dan masih banyak lagi lainnya.

Lalu bagaimana peran masyarakat yang tidak terlibat dalam industri pergulaan agar dapat mendukung swasembada gula di Indonesia?

Sebagian besar masyarakat kita tinggal di desa-desa. Setidaknya terdapat 83.931 pedesaan dan setingkat pedesaan yang dicatat oleh BPS pada tahun 2018. Dengan jumlah desa yang sangat besar didukung oleh pendanaan yang juga besar melalui dana desa, tentu ini sebuah peluang bagi masyarakat untuk ikut serta membesarkan industri gula nasional agar mampu menjadi swasembada gula.

Caranya, masyarakat dapat membeli dan mengonsumsi gula produksi nasional, bukan lagi gula impor. Biarlah gula impor menjadi kebutuhan importir yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan rakyat harus menggunakan gula lokal.

Peran BUMDes sebagai lembaga yang harus ada di setiap desa menjadi penting untuk diadakan guna menjadi ‘lumbung pangan’ bagi desanya. Lumbung pangan ini berisi minimal sembilan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat desa tersebut, dan salah satunya adalah gula. Dengan mekanisme bisnis yang B to B, BUMDes akan mampu mengelola harga yang kompetitif sesuai arahan pemerintah karena mendapatkan gula dengan skema business to business.

Kini masyarakat tidak harus mengalami kelangkaan ketersediaan gula, karena semua sudah ditangani oleh BUMDes. BUMDes mendistribusikan gula kepada masyarakat melalui toko-toko kelontong yang dikelola oleh BUMDes atau toko-toko non-BUMDes. Hasil dari BUMDes kemudian bisa dikelola lagi untuk kemakmuran masyarakat desa, dengan konsep ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’.

Bahan Bacaan

Sudana, dkk. 2000. ‘Dampak Deregulasi Industri Gula Terhadap Realokasi Sumberdaya, Produksi Pangan, dan Pendapatan Petani’. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

Add Comment