Pandemi dan Perlindungan Hukum Perbankan

Ilustrasi ‘loan’. ADLITTLE

Kondisi sosial di dunia berubah drastis dan kondisi global sedang tidak baik di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Salah satu gambaran riil situasi ekonomi yang terjadi telah mengalami perubahan hingga saat ini. Hampir semua negara di Asia melakukan liberalisasi sistem keuangan yang pada umumnya disertai dengan kelonggaran arus modal asing dan pengawasan devisa. Perubahan tersebut mendorong perubahan arah kebijakan moneter, memengaruhi antara permintaan uang, pendapatan, dan suku bunga.

Beranjak dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (lack of funds).

Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Di Indonesia, terkait perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Rumusan tentang bank terdapat pada Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Kondisi Pandemi

Dalam kondisi ancaman pandemi global Covid-19 ini, banyak sekali aktivitas perekonomian masyarakat yang terganggu. Perusahaan-perusahaan membatasi operasionalnya, bahkan ada yang tutup sama sekali dalam waktu yang belum diketahui sampai kapan.

Area bisnis, mal, restoran, hotel, dan transportasi semuanya terdampak karena masyarakat harus berdiam diri di rumah masing-masing. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di Jakarta dan di wilayah lain yang berada dalam zona merah penularan Covid-19, berimbas kepada perekonomian masyarakat.

Meskipun aktivitas bisnis dan perdagangan tetap berjalan dengan sistem online, akan tetapi tekanan Covid-19 ini cukup berat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Salah satu yang diatur dalam Perppu ini mengenai pemberian stimulus untuk industri perbankan dan debitur terdampak Covid-19 yang secara teknis dijabarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Secara rinci, kebijakan stimulus relaksasi tersebut terdiri dari, Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan maupun penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan 10 miliar. Singkatnya, yang disasar adalah debitur kecil, baik itu UMKM, non-UMKM, maupun perorangan yang nilai kreditnya di bawah 10 miliar.

Kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit, artinya boleh untuk debitur yang plafon kreditnya di atas 10 miliar.

Sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait relaksasi pembayaran cicilan kredit ini tidak hanya berlaku kepada debitur dengan kredit di bawah 10 miliar, hal ini juga berlaku terhadap debitur dengan jumlah kredit lebih besar lagi namun terdampak Covid-19.

Restrukturisasi

Kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat dikembalikan tepat waktu. Kredit bermasalah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti pandemi Covid-19.

Kredit dengan kategori NPL adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk masalah NPL ini pada umumnya bisa diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Ada dua metode penyelesaian kredit bermasalah. Pertama, penyelamatan kredit. Kedua, penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah adalah perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum.

Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Lembaga Peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah, dapat berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP yang dikeluarkan pada 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum atau badan alternatif lainnya.

Ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk penyelamatan kredit yaitu rescheduling (penjadwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran.

Yang berikutnya adalah reconditioning (persyaratan kembali) dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Kemudian yang terakhir adalah restructuring (penataan kembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi penyertaan tanpa rescheduling dan reconditioning.

Dalam menyelamatkan kredit di masa pandemi ini, pemerintah telah menetapkan mekanisme restrukturisasi seperti diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020, meski rescheduling dan reconditioning juga tidak diharamkan, tergantung kepada selera dan pilihan debitur. Hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi penyehatan dunia perbankan agar memberi dampak positif pada ekonomi dalam negeri.

Bahan Bacaan

Fakhry Firmanto. 2019. ‘Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia’. Jurnal Pahlawan, Volume 2(2).