Kebijakan Kelembagaan Kampung di Kota Yogyakarta

Foto: Kelurahan Sosromenduran

Kampung adalah satu unit wilayah di bawah tingkat kelurahan. Dalam lintasan sejarah, kampung pernah eksis sebagai suatu unit administratif, yaitu rukun kampung (RK). Status administratif tersebut kemudian dicabut dan hanya tinggal nama penyebutan saja sebagai unit komunitas yang lebih luas dibanding RW.

Namun belakangan, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kebijakan menghidupkan kembali ‘rukun kampung’ dari mati surinya. Kampung eks RK kembali dihidupkan dan setiap unit memiliki badan kepengurusan masing-masing.

Apa sesungguhnya yang mendasari kebijakan tersebut? Apa relevansi dan signifikansinya sehingga lembaga yang tadinya merasa tidak dibutuhkan malah dibangkitkan kembali? Tugas apa yang menjadi misi pengurus kampung yang dianggap tidak bisa digantikan oleh lembaga atau organisasi lain di wilayah?

Lalu, dengan kembali eksisnya kampung, apa implikasinya terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah? Apa konsekuensinya terhadap proses perencanaan pembangunan partisipatif? Apa peran kampung dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut?

Banyak hal tentu yang bisa dipertanyakan terkait dengan kebijakan menghidupkan kembali eks RK tersebut. Tulisan ini berupaya mengeksplorasi seputar kebijakan kelembagaan kampung yang di-launching pemerintah kota di akhir tahun 2018 lalu, serta bagaimana kampung-kampung melalui kepengurusannya tersebut bisa memaksimalkan perannya dalam pembangunan di wilayah.

Kelembagaan Kampung

Pembentukan pengurus kampung dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2018. Regulasi yang diterbitkan di akhir tahun tersebut mengatur tentang nama kampung, organisasi dan kepengurusan, mekanisme dan tata kerja, pengelolaan keuangan kegiatan dan inventaris, serta hubungan kelembagaannya di wilayah.

Dalam Perwal disebutkan bahwa pengurus kampung mempunyai lima fungsi pokok. Pertama, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Kedua, pengoordinasian perencanaan pembangunan. Ketiga, pengoordinasian perencanaan lembaga sosial kemasyarakatan. Keempat, perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu. Kelima, penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan.

Regulasi tersebut juga secara langsung mengaitkan eksistensi pengurus kampung dengan proses perencanaan pembangunan di kelurahan. Pengurus kampung diidentifikasi sebagai pihak yang menjadi koordinator pengusulan kegiatan pembangunan bagi unit administratif di bawahnya.

Teknisnya, RT dan RW menyampaikan usulan perencanaan pembangunan kepada pengurus kampung. Pengurus kampung kemudian menyampaikan usulan perencanaan pembangunan tersebut kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Fungsi koordinatif tersebut berlaku secara lebih luas, di mana pengurus kampung perlu melibatkan RT, RW dan LPMK dalam musyawarah kampung.

Sebagai implikasinya, kampung menjadi suatu unit atau stakeholder pembangunan yang penting, di mana terjadi kerja sama dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat antara RT, RW, Kampung dan LPMK.

Salah satu perubahan yang terlihat dengan adanya regulasi tersebut adalah pola interaksi kelembagaan antara RT dan RW di satu sisi, sementara LPMK di sisi lain. Sebelum adanya pengurus kampung, pengusulan kegiatan pembangunan dilakukan berjenjang dari RT ke RW dan RW ke LPMK yang kemudian disahkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kelurahan.

Namun dengan hadirnya pengurus kampung, RT dan RW tidak lagi mengusulkan rencana pembangunan kepada LPMK, melainkan harus melewati pengurus kampung. Sebagai suatu sistem birokrasi, eksistensi kampung tampak menambah satu jenjang lagi. Tetapi jika dimanfaatkan secara tepat bisa jadi sistem baru ini lebih meringankan tanggung jawab RT, RW, dan LPMK.

Perwal pembentukan pengurus kampung juga memuat daftar kampung-kampung yang diakui eksistensinya. Sebagaimana sekilas disinggung di atas, unit kampung yang dipakai adalah eks RK.

Kenyataan di lapangan, selain berbasis eks RK, ada nama-nama kampung untuk menyebut suatu komunitas dalam satu wilayah. Bahkan penyebutan ini telah berlaku sejak jaman prakemerdekaan, ketika eksistensi Mataram masih legitimasi sebagai kerajaan.

Namun, penyebutan tersebut kadang mewakili unit wilayah yang kecil sehingga jumlah keseluruhan berdasarkan identifikasi menjadi sangat banyak, yaitu lebih dari 250 unit kampung. Tentu hal ini menjadi tidak praktis dalam konteks koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sebagai solusi, dipilihlah eks RK sebagai basis mengidentifikasi kampung-kampung untuk menjadi unit administratif dan koordinatif pembangunan. Hasilnya, 170 kampung teridentifikasi. Jumlah kampung tiap kelurahan bervariasi antara satu kampung di Kotabaru sampai tujuh kampung di beberapa kelurahan.

Jumlah kampung tiap kemantren juga bervariasi, antara tujuh kampung di beberapa kemantren, sampai 19 kampung di Umbulharjo. Kampung Sosromenduran menjadi yang terkecil, yang terdiri dari 1 RW dan 3 RT. Sementara itu, Kampung paling besar adalah Prawirodirjan, yang terdiri dari 12 RW dan 43 RT. Secara umum, rata-rata ukuran kampung adalah 3,6 RW dan 15 RT.

Jalan masih panjang untuk penguatan eksistensi kampung. Satu-satunya landasan legal yang dimiliki adalah peraturan walikota sebagaimana dijelaskan di atas. Hal ini menjadi problematis terutama jika dibandingkan dengan lembaga RT, RW, dan LPMK. Sebagaimana dijelaskan, dalam beberapa hal, pengurus kampung menggantikan fungsi RW dan LPMK.

Tugas dan fungsi LPMK memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) yang masih eksis. Dalam hal ini, selain bahwa payung hukum kelembagaan kampung masih kalah dengan RW dan LPMK, terdapat overlapping tugas dan fungsi antarkeduanya. Di lapangan, isu ini menjadi kekhawatiran beberapa pihak, terutama pengurus kampung.

Untuk mengatasinya, pemerintah kota melalui bagian hukum saat ini dalam proses mengkaji eksistensi kampung dan relevansi pengaturan kelembagaannya. Luaran kajian tersebut salah satunya adalah rumusan draf Perda Kampung. Tujuanya adalah untuk menyediakan payung hukum kelembagaan dan pengurus Kampung.

Kajian tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung. Formulasi isi rancangan mengakomodasi dan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 72 Tahun 2018

Konteks Kebijakan Makro

Upaya menghidupkan kembali kelembagaan kampung tidak lepas dari skema intervensi peningkatan kesejahteraan Pemkot secara makro. Skema pelibatan lintas sektor diformulasikan sedemikian rupa dalam Gerakan Gandeng Gendong. Gerakan ini merupakan penjabaran dari ‘Segoro Amarto’ (Semangat Gotong Royong Agawe Majuning Ngayogyakarta).

Misinya untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian atas dasar kesadaran bersama untuk membangun masyarakat yang berdaya dan sejahtera secara moril dan materiil. Upaya operasionalnya adalah dengan meningkatkan partisipasi semua stakeholder dalam kegiatan pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Fokus utamanya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kota Yogyakarta.

Skema Gandeng Gendong di antaranya adalah pelibatan lima kelompok stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pertama, pemerintah kota, bersama dengan pemerintah kemantren dan kelurahan, merupakan perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program.

Kedua, kampus memberikan dukungan bagi penguatan SDM pelaku usaha mikro kecil, serta melakukan penelitian dan pengembangan. Ketiga, korporat atau perusahaan berkontribusi dalam penggunaan dan pengembangan produk lokal, serta melakukan promosi dan fasilitasi.

Keempat, komunitas turut melakukan konsolidasi intra dan antar komunitas untuk pelaksanaan program dan sosialisasi. Kelima, kampung dijadikan basis pelaksanaan dan pengembangan program. Stakeholder inilah yang kemudian dikembangkan untuk memiliki bentuk kelembagaan dan kepengurusan.

Lima stakeholder tersebut masing-masing memiliki basis aktivitas yang berbeda. Pemerintah kota mewakili birokrasi, kampus mewakili akademisi dan korporat mewakili bisnis. Komunitas dan kampung merupakan perwakilan dari masyarakat sipil namun dengan basis aktivitas yang berbeda. Komunitas memiliki basis afiliasi kelompok sedangkan kampung berbasis unit wilayah atau geografis.

Secara teoretis, keduanya merupakan komunitas, namun dengan basis kolektif yang berbeda, yang pertama didasari kesamaan tujuan, misi atau interest, dan yang kedua kesamaan tempat tinggal. Sementara komunitas jenis pertama saat ini masih dalam proses identifikasi, kampung dikembangkan dengan menggali khazanah sejarah rukun warga.

Bersamaan dengan launching Gandeng-Gendong tersebut, ada satu pendekatan kebijakan lagi yang mendukung eksistensi kampung. Pemerintah kota mendorong partisipasi masyarakat berdasarkan tematik pembangunan tertentu. Berbagai jenis tema pembangunan diinisiasi dan dideklarasikan di berbagai wilayah.

Kawasan tanpa rokok, kampung ramah anak, kampung KB, dan kampung tangguh bencana adalah beberapa tema yang muncul di awal-awal inisiasi. Basis deklarasi dilakukan di tingkat RW. Seiring waktu, jenis-jenis tema pembangunan semakin berkembang hingga mencapai 32 judul tema. Tema-tema tersebut dapat dikelompokan ke dalam lima klaster; kesehatan, lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan budaya.

Ketika kelembagaan kampung diperkenalkan, basis deklarasi tema pembangunan didorong untuk dilakukan di tingkat kampung. Ini merupakan upaya sinkronisasi kebijakan dari program Gandeng-Gendong dan kebijakan peran kampung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pada level kebijakan, pendekatan tematik pembangunan tersebut dianggap efektif sebagai framework penentuan skala prioritas usulan masyarakat. Namun seiring waktu, deklarasi demi deklarasi dilakukan, banyak wilayah yang memiliki banyak tema sekaligus. Beberapa perangkat daerah memiliki program tematik pembangunan yang mensyaratkan kampung-kampung wajib untuk mengadopsinya.

Tema Ramah Anak, KB, Tanggap Bencana, dan Panca Tertib merupakan tema-tema yang wajib dideklarasikan meskipun secara bertahap. Hasilnya, suatu kampung bisa jadi memiliki keempat tema tersebut sekaligus ditambah tema lain yang sifatnya pengembangan potensi lokal, misalkan tema Wisata, Sains, Literasi dan Pangan Lestari.

Lembaga kampung dengan kepengurusan baru tentu butuh adaptasi untuk mencerna dan mentransformasikan semua deklarasi tersebut menjadi usulan-usulan pembangunan prioritas kampung. Dalam konteks demikian, penyederhanaan tema pembangunan menjadi suatu alternatif solusi. Konsep penyederhanaanya saat ini dalam proses perumusan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kebijakan lain yang relevan dan sedang dikembangkan adalah ‘Dodolan Kampung’. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengemban misi untuk pengembangan potensi lokal masing-masing kampung.

Strategi di lapangan terdiri dari tiga tahap; ‘Do Dolan neng Kampung’, ‘Dodolan Kampung’, dan ‘Ngedol Kampung’. Setiap jumat pagi, DP3AP2KB mengunjungi kampung tertentu untuk membantu mengidentifikasi potensi yang dimiliki kampung (Do Dolan neng Kampung). Luarannya adalah profil potensi kampung.

Selanjutnya, kampung-kampung tersebut didorong dan difasilitasi untuk mengembangkan produk yang menjadi keunggulan atau potensinya untuk ditawarkan pasar (Dodolan Kampung). Setelah potensi-potensi yang dimiliki tersebut dikembangkan untuk menjadi produk dan bersaing dipasar, langkah selanjutnya adalah upaya untuk membranding kampung tersebut berdasarkan apa yang sudah dikembangkan (Ngedol Kampung).

Hasilnya nanti setiap kampung diharapkan memiliki satu merek atau tema yang terus dikembangkan. Hal ini sesuai dengan kebijakan untuk mendorong kampung-kampung memiliki tema pengembangan potensi lokal. Garis dasarnya adalah identifikasi potensi wilayah yang dicantumkan dalam RPJM Kelurahan 2019-2024, di mana masing-masing kampung mengenali beberapa potensi sekaligus.