Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Wirogunan

Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Wirogunan. KELURAHAN WIROGUNAN

Dengan merujuk pada data Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (SJPS) Kota Yogyakarta, angka kemiskinan di kota Yogyakarta mengalami tren yang menurun. Terhitung sejak tahun 2012 sampai tahun 2017, persentase sasaran jaminan menurun dari hampir 16 persen menjadi 13,35 persen.

Demikian juga dengan jumlah absolut, di mana jumlah penerima menurun dari 68.188 jiwa di tahun 2012, menjadi 55.094 jiwa di tahun 2017. Tren tersebut berlanjut sampai akhir 2019, di mana persentase sasaran menjadi kurang dari 10,99 persen, dengan jumlah 45.725 Jiwa. Mengingat bahwa data tersebut berdasarkan pendataan dengan menggunakan parameter kesejahteraan, maka hal ini menjadi sinyal positif, dimana jumlah warga miskin kota mengalami tren penurunan.

Namun demikian, penurunan tersebut tidak mengurangi kondisi bahwa persoalan kemiskinan masih tetap ada. Sekitar 10,99 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, sama artinya dengan sebanyak lebih dari 45 ribu lebih penduduk kota. Meskipun jika diurai lebih lanjut, ada sejumlah besar yang memiliki status rentan miskin, namun angka ini menjadi sebuah peringatan, bahwa kemiskinan masih bercokol di sekitar kita.

Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan beberapa stakeholder terkait menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu fokus pembangunan utama. Saya hendak mengeksplorasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Program Penanggulangan Kemiskinan

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa visi pembangunan kota adalah ‘Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan’.

Visi ini kemudian dijabarkan dalam enam misi pembangunan, di antaranya adalah ‘Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota’ (misi ke-1), dan ‘Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat’ (misi ke-2). Dua misi yang disebut ini dalam implementasinya di lapangan baik secara langsung maupun tidak, terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kota Yogyakarta.

Satu di antara OPD yang fokus dalam penanggulangan kemiskinan adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta. Satu di antara programnya adalah perlindungan dan jaminan sosial. Program ini terutama menyasar kelompok rentan, khususnya lansia dan anak panti asuhan.

Perlindungan kelompok rentan juga ditunjukan dalam program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Salah satu programnya fokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang sasaranya adalah warga miskin. Dua outcome diharapkan sekaligus, yaitu perempuan terlindungi dari tindak kekerasan sekaligus berdaya secara ekonomi.

Beberapa program lain yang lebih berorientasi pada upaya pemberdayaan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM (Disperinkop UKM). Satu di antara programnya adalah pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. Sasaran utamanya adalah pelaku usaha kecil, yang banyak di antaranya merupakan masyarakat miskin.

Output yang diharapkan adalah bertambahnya wirausaha baru di Kota Yogyakarta. Program lainnya, pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, menyasar pada calon tenaga kerja. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah kurangnya skill atau bekal keterampilan masyarakat miskin untuk memasuki dunia kerja.

Hal ini menimbulkan tumbuh suburnya sektor informal yang banyak pelakunya merupakan orang-orang yang tersingkir kalah kompetisi dalam memperebutkan pekerjaan di sektor informal.

Agar bisa lebih kompetitif, mereka perlu dibekali dengan ketrampilan-keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi persaingan kerja. Serta tidak menutup kemungkinan juga jika mereka pada akhirnya terjun memiliki usaha sendiri, maka usaha tersebut adalah yang mengandalkan skill sehingga produk yang dihasilkan bisa bersaing dipasar.

Untuk itulah program ini dilaksanakan, yang kegiatannya terdiri dari banyak jenis pelatihan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja, misalkan terkait dengan kerajinan, boga, jasa pariwisata, kecantikan, busana, IT dan lain sebagainya. Bahkan, kebutuhan penyandang disabilitas juga diakomodir dalam program ini.

Selain tiga OPD tersebut, masih banyak juga OPD lain yang turut berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan. Dinas Pertanian dan Pangan fokus pada program pembinaan ketahanan pangan, pertanian, kehewanan dan perikanan. Disperinkop UKM fokus pada pembinaan perindustrian, di mana di dalamnya berisi pelatihan-pelatihan peningkatan ketrampilan yang dibutuhkan dalam dunia perindustrian.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman memfasilitasi warga miskin dengan program penataan perumahan, permukiman dan tata bangunan. Di dalamnya terdapat pembangunan septictank komunal dan rehab rumah tidak layak huni bagi warga miskin. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) fokus pada pemberian jaminan pendidikan daerah dan BOSDA. Di samping itu, beberapa dinas lain juga turut berkontribusi yaitu Dinas Kesehatan.

Strategi Kebijakan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Beberapa program kegiatan serta program-program lain yang dilaksanakan Pemerintah Kota sesungguhnya merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Secara umum, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan empat strategi umum, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi pertama didasari pemahaman bahwa kemiskinan disebabkan oleh berbagai alasan. Salah satu di antaranya adalah karena beban pengeluaran keluarga yang banyak, melampaui kemampuan penghasilan yang dimiliki. Beban pengeluaran ini melampaui kebutuhan sehari-hari pangan, sandang dan papan, melainkan juga kebutuhan penting lainya, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Beban pengeluaran antarsatu keluarga dengan keluarga yang lain berbeda, tergantung dari berapa jumlah anggota keluarga dan sejauh mana kebutuhan tiap anggota keluarga untuk memenuhi aspek-aspek pengeluarannya, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, bantuan untuk memperingan beban pengeluaran keluarga menjadi sangat penting artinya bagi yang membutuhkan.

Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, menyasar pada bantuan yang dialokasikan kebutuhan spesifik, yaitu dengan syarat atau kondisi tertentu seperti terdapat anggota keluarga yang sedang sekolah atau lansia. Kebutuhan untuk kelompok tertentu seperti anak sekolah maupun kalangan lansia berbeda dengan kebutuhan sehari-hari orang pada umumnya.

Jaminan pendidikan dan kesehatan pemerintah juga masuk dalam kategori strategi pertama ini. Bantuan lain juga diperlukan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu, misalkan terdampak bencana dan krisis, bahkan bantuan pangan untuk yang benar-benar fakir miskin.

Strategi kedua, yaitu meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, memiliki orientasi untuk mengangkat derajat masyarakat miskin. Kebijakan yang lahir dari strategi ini bisa berupa pelatihan-pelatihan, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa contoh program OPD Pemerintah Kota Yogyakarta diatas. Bisa juga upaya peningkatan ini didekati dengan kerja-kerja komunal yang bisa menunjang tujuan yang ingin dicapai.

Strategi pertama adalah membantu masyarakat miskin untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika strategi tersebut ibaratnya memberikan ikan, strategi kedua adalah upaya untuk memberi kail, supaya orang tidak terus menerus bergantung pada pemerintah.

Hal ini bukan berarti strategi pertama tidak penting dan memiliki efek ketergantungan. Strategi tersebut masih penting pada kondisi tertentu sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Lebih tepat jika dilihat bahwa antara strategi pertama dan kedua memiliki sifat saling melengkapi, dan sama-sama penting.

Sementara itu, strategi ketiga adalah mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Strategi ini pun melengkapi strategi terdahulu. Jika strategi kedua secara umum menyasar pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin, strategi ketiga ini meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang terlibat dalam usaha mikro dan kecil.

Tidak semua orang miskin terlibat dalam usaha mikro dan kecil. Demikian juga sebaliknya, tidak semua pelaku atau yang terlibat dalam usaha mikro dan kecil merupakan masyarakat miskin. Kedua hal tersebut beririsan satu sama lain. Namun, bisa dibilang irisan tersebut sedemikian besar.

Oleh karena itu, seiring berkembangnya usaha mikro dan kecil, berkurang pula populasi penduduk miskin. Kebijakan dengan skema terbesar yang lahir dari strategi ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit usaha yang dilakukan oleh pihak bank tapi dengan asuransi jaminan dari pemerintah.

Strategi terakhir adalah membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penanganan kemiskinan yang sebelumnya masih bersifat sektoral, tumpang-tindih antar pemangku kepentingan yang berbeda. Penanganan kemiskinan yang demikian seringkali tidak efektif karena tidak menyentuh pada akar permasalahan, karena dibatasi oleh jangkauan sektoral masing-masing pihak.

Sebagai solusi, dibutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Upaya ini diwadahi dengan dibentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di Tingkat pusat terdapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini di bawah komando wakil presiden dan beranggotakan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan lain terkait penanggulangan kemiskinan. Keempat strategi di atas juga lahir dari Tim ini.

Sementara itu, di tingkat kabupaten atau kota juga terdapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Di Kota Yogyakarta, tim ini sudah ada sejak lebih dari delapan tahun lalu. Di bawah komando walikota sebagai pembina dan wakil walikota sebagai ketua, TKPK beranggotakan beberapa OPD, di antaranya adalah Bappeda sendiri sebagai Sekretaris dan Kesekretariatan, DP3AP2KB, Dinsosnakertrans; dan beberapa OPD lainnya.

Selain itu, beberapa pihak di luar pemerintah kota juga turut dilibatkan, di antaranya yang mewakili tokoh masyarakat dan perguruan tinggi. Struktur organisasi TKPK mencerminkan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dijelaskan di atas.

TKPK Kota Yogyakarta dikondisikan untuk menangani problem kemiskinan yang muncul di Kota Yogyakarta. Meskipun hanya dengan luas kurang dari 33 km2, Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk hampir 400 ribu jiwa yang berarti memiliki kepadatan rata-rata lebih dari 12 ribu jiwa per km2. Ditambah dengan setting kehidupan urban, kemiskinan di Kota Yogyakarta amatlah kompleks dan dibutuhkan penanganan berbagai pihak di setiap lini.

Sedangkan pokja pemberdayaan mewakili salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sampai dengan tingkat komunitas. Dua strategi lainnya, yaitu yang terkait dengan mengurangi beban pengeluaran usaha mikro tidak terwakili dalam TKPK kelurahan.

Dua strategi tersebut memiliki level intervensi lebih tinggi, yaitu di tingkat pemerintah kota. Terkait dengan dua strategi tersebut, fungsi TKPK kelurahan lebih pada jembatan penghubung untuk mempermudah akses masyarakat miskin terhadap fasilitas dari pemerintah.

Dengan demikian, upaya-upaya mengatasi persoalan kemiskinan yang pelik dilakukan dengan menggunakan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Empat macam strategi tersebut bersifat saling melengkapi, sehingga harus dilakukan seiring sejalan. Untuk menjamin efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang didasari empat strategi tersebut, dibentuk organisasi payung penanggulangan kemiskinan, yaitu TNP2K di tingkat pusat dan TKPK di tingkat daerah.