Marketing Ujung Tombak BUMDes

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar. KEMENTERIAN DESA

Pasar adalah nadi dari usaha, apapun usahanya harus diakhiri oleh penjualan, berpindahnya produk ke tangan orang lain dan berubah wujud menjadi uang. Karena usaha harus didasarkan pada kes, penting untuk menyuplai keuangan.

Bicara ihwal market, ada hubungannya dengan bentuk akhir sebuah produk, apakah akan memiliki kualitas baik atau sebaliknya. Pasar harus di tangan dan dilayani oleh sumber daya yang fleksibel serta kreatif. Hal ini berkaitan dengan esensi sebuah produk, apakah memiliki daya kreatif atau monoton. Hampir semua jenis produk tersedia di pasar dan kreativitas harus menciptakan peluang agar produk tersebut mampu bersaing di pasaran.

Ada beberapa poin penting dan tidak boleh dilupakan ihwal produk agar bisa menyentuh hati konsumen. Pertama, penyimpanan. Apapun barangnya harus selalu disediakan penyimpanan yang cocok, karena penyimpanan berkaitan dengan kualitas sebelum dan sudah produk diolah.

Proses penyimpanan dalam hal ini harus menyediakan fasilitas gudang agar produk petani yang diterima bisa disimpan lebih dahulu. BUMDes memiliki tanah-tanah kas desa yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi fasilitas penyimpan, artinya aset telah dimiliki oleh desa yang dipinjamkan kepada BUMDes.

Kedua, pengolahan. Proses selanjutnya yang penting adalah mengolah produk bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Hal ini dilakukan agar produk memiliki nilai jual lebih tinggi, bahkan jika sampai menjadi produk yang berbeda bentuk, tentu akan memiliki nilai jual lebih tinggi lagi di pasaran.

Sebagai contoh, pisang jika dijual dalam bentuk buah saja akan memiliki nilai jual lebih rendah dibandingkan dengan pisang yang sudah dibuat menjadi sale pisang, nugget pisang, roti pisang maupun olahan pisang lainnya. Tidak hanya daya jual tinggi, artinya pemanfaatan produk mentah menjadi produk kreatif juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Ketiga, pengemasan. Kemasan menjadi silent marketing dan tidak memerlukan SDM untuk promosi, kemasan akan ‘berbicara’ kepada konsumen siapa dirinya. Sebegitu pentingnya, kemasan harus melalui proses yang tidak mudah agar mampu menjadi silent marketing atau marketing tanpa suara namun dapat berpengaruh terhadap penjualan.

Dibutuhkan biaya lebih untuk sebuah kemasan namun biaya tersebut akan terbayar oleh keuntungan yang sesuai. Diperlukan desain menarik terkait dengan logo, kata atau kalimat penyerta, dan model kemasan yang sesuai dengan sedikit tambahan pekerjaan dalam menyiapkan kemasan. Dari kemasan akan memperlihatkan daya jual barang, di mana produsen tidak harus menjelaskan panjang lebar mengenai produk.

Keempat, penjualan. Pada proses penjualan diperlukan proses marketing dan selling agar produk bisa dikenal oleh konsumen. Marketing itu berbeda dengan selling, karena marketing berfungsi untuk mengenalkan produk kepada konsumen serta mencari target konsumen yang sesuai untuk produk tersebut. Pasangan selling adalah kemampuan memindahkan barang menjadi uang.

Tugas marketing dan selling tidak bisa diberikan kepada orang yang biasa-biasa saja, namun orang yang profesional dan memiliki ‘daya jual’. Jika produk telah terjadi selling maka produsen hanya tinggal merawat konsumen dan pascapenjualan agar produk selalu menjadi pilihan.

Kelima, distribusi. Sekarang adalah era 4.0 di mana hampir semua aktivitas dilakukan menggunakan internet atau internet of thing apalagi ditambah oleh kondisi pandemi Covid-19 semakin memperkuat penggunaan internet dalam segala aktivitas usaha.

Di era 4.0, sistem belanja telah berubah dari pola konsumen datang ke gerai untuk berbelanja menjadi belanja via smartphone barang datang dengan sendiri dan diantar oleh kurir. Distribusi adalah jasa antar yang paling menjanjikan untuk saat ini sehingga kalau BUMDes mau memanfaatkan hal ini akan sangat membantu mengembangkan usaha di desanya. Distribusi membutuhkan SDM dan kendaraan, dan untuk hal ini sekarang tidak lagi sulit dilakukan.

Mengelola Finansial, Sebuah Keharusan

Mengelola keuangan adalah hal paling sulit yang harus dilakukan oleh BUMDes. Tanpa tata kelola profesional hanya akan menjadi kegagalan dari semua program yang dilaksanakan. Intinya pengelolaan keuangan mutlak diperlukan oleh BUMDes agar mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Kesenjangan antara perangkat desa dengan warga adalah ketidakterbukaan dalam laporan keuangan, baik uang yang diterima atau uang yang dibelanjakan.

Keterbukaan kondisi keuangan ini akan membuat setiap orang lebih terhindar dari potensi korupsi. Guna mengelola keuangan ini diperlukan sebuah wadah khusus agar Direktur BUMDes tidak mengalami kesulitan. Penting kiranya mendirikan koperasi yang benar-benar berperilaku sesuai amanat ketetapan konstitusi, demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Bukan koperasi seperti kospin, milik pribadi dan menganggap anggota hanya sebagai nasabah saja.

Pentingnya mengembalikan koperasi ke bentuk semula agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua anggota. Rapat anggota merupakan forum tertinggi dan bukan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Pimpinan hanya petugas yang diberi kewenangan untuk mengelola koperasi agar berkembang dan bermanfaat lebih banyak bagi seluruh anggota.

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh BUMDes dan juga bertanggung jawab kepada BUMDes. Koperasi inilah yang nantinya akan bekerja keras untuk mengelola semua aktivitas seluruh perputaran keuangan. Beberapa hal yang harus dilakukan koperasi BUMDes.

Pertama, tabungan. Tabungan adalah fasilitas yang diberikan oleh koperasi kepada setiap anggota untuk terlibat secara langsung dalam program koperasi. Setiap tabungan akan menerima bagi hasil sesuai dengan aturan koperasi dan setiap anggota memiliki kewajiban untuk membayar Iuran wajib dan iuran pokok guna kelangsungan koperasi. Dari sini, BUMDes mengikutsertakan dana penyertaan dalam koperasi yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan bersama.

Kedua, pembiayaan. Sehebat apapun program masyarakat jika tanpa adanya pendanaan maka akan terjadi kesulitan dalam menjalankannya. Koperasi selain berfungsi sebagai menerima dan mengelola tabungan juga memberikan pembiayaan kepada para anggota, namun tidak untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, segala aturan harus ditaati oleh semua pihak terkait pendanaan.

Pendanaan tidak mengenakan bunga kepada anggota tetapi menerapkan bagi hasil, artinya rugi ditanggung bersama dan untung dibagi bersama. Setiap pembiayaan akan dilaksanakan oleh satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan keuangan tersebut. Artinya satu orang bertanggung jawab adalah pendamping yang telah dilatih oleh koperasi.

Ketiga, asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan program khusus yang dimiliki Koperasi namun penggunaanya sesuai dengan hasil rapat anggota. Hasil rapat wajib dijalankan mulai dari Desa, BUMDes dan anggota koperasi. Adapun bentuk asuransi sosial bagi anggota adalah asuransi kesehatan yang bisa bekerja sama dengan BPJS, di mana pembayaran BPJS dilakukan oleh koperasi.

Asuransi Gagal Usaha diberikan kepada anggota karena usahanya bangkrut atau rusak, bukan akibat kesalahan pribadi dalam mengelola usaha. Asuransi pendidikan diberikan kepada anggota dan keluarga anggota yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan sekolah serta jenis-jenis asuransi. Asuransi ini penting disediakan dan dapat dilaksanakan dengan bertahap.

Research and Development

Agar semua berjalan dengan baik tentu saja dibutuhkan SDM yang mumpuni, yang mengerti akan perubahan yang terus terjadi. Research and Development (R&D) adalah bagian dari pengenbangan manusia dan pengembangan produk, di mana setiap SDM yang akan ditempatkan pada posisi tertentu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan.

Di samping itu R&D membantu pihak desa untuk mencari dan menemukan melalui metodologi riset. Setiap potensi baru bisa dikembangkan di desa serta memberi masukan terkait perbaikan produk yang telah dipasarkan. Keterbatasan sumber daya manusia tidak boleh menjadi hambatan namun harus menjadi peluang demi terwujudnya desa mandiri. Karena BUMDes sama dengan BUMN atau BUMD maka harus berperilaku layaknya badan hukum.

Add Comment