Menyikapi Merger Perusahaan Melalui Kacamata Hukum Persaingan Usaha

ilustrasi. FREEPIK

Saat ini kita telah memasuki era globalisasi perkembangan zaman dan semakin cepatnya arus informasi dan teknologi. Ini lah modal utama bagi pelaku usaha subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usaha (maximizing profit). Memaksimalkan keuntungan akan diupayakan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara dan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha adalah metode merger.

Memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dapat terjadi karena secara teori merger dapat menciptakan efisiensi. Sehingga merger mampu mengurangi biaya produksi perusahaan. Hasil merger diharapkan dapat tercipta karena perusahaan akan dapat mengeksploitasi skala ekonomi (economies of scale) dalam proses produksi. Skala ekonomi menjadi penting bila dalam suatu pasar biaya produksi sangat tinggi dibandingkan dengan besar pasar.

Selain itu, efisiensi dapat juga dicapai dengan skema merger melalui eksploitasi economies of scope, efisiensi marketing atau sentralisasi research and development. Sehingga merger juga dapat menjadi salah satu jalan keluar jika pelaku usaha mengalami kesulitan likuiditas, sehingga kreditur, pemilik karyawan dapat terlindung dari kepailitan.

Secara sederhana merger akuisisi dan konsolidasi, atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dipakai peraturan perundang-undang dengan istilah penggabungan, peleburan, dapat diartikan sebagai ‘the act or instance of or uniting’.

Merger adalah bentuk penggabungan perusahaan atau bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen atau berintegrasinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pelaku usaha secara menyeluruh dan permanen.

Penggabungan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan.

Ketentuan mengenai merger bagi emiten atau pelaku usaha sudah listing pasar modal diatur melalui peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, sedangkan merger di bidang perbankan diatur Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 dan Bank Indonesia juga menerbitkan peraturan terkait.

Selain itu, merger dapat menjadi suatu jalan keluar bagi pelaku usaha guna memenuhi peraturan pemerintah apabila masih ingin bertahan di dalam pasar. Kebijakan merger sendiri adalah salah satu bagian dari kebijakan persaingan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis, pasar, dan juga ekonomi. Secara fakta, merger tidak dapat dengan mudah dilakukan, sebab aksi ini berusaha memadukan dua perusahaan berbeda menjadi satu.

Diperlukan suatu kebijakan merger yang begitu detail dan holistis untuk dapat mengakomodasi setiap kebutuhan pelaku pasar dalam menjalankan aksi korporasi. Alasan pentingnya ada kebijakan merger adalah aksi merger dapat meningkatkan probabilitas berkurangnya persaingan yang ada antara para pihak yang melakukan merger, sebab aksi merger ini mengurangi jumlah pesaing di dalam pasar, sehingga berdampak domino pada setiap persaingan usaha di pasar.

Dampak domino ini menjadikan orientasi pasar pada tujuan konsumen dan efisiensi akan berkurang, bahkan dalam kondisi yang paling kritis dapat terjadi kekosongan persaingan. Selain itu, perlu adanya penegakan ketentuan larangan dalam hukum persaingan, sebab sampai saat ini masih sangat sulit dalam membuktikan bahwa suatu pelanggaran telah terjadi akibat dari aksi korporasi.

Fungsi Hukum Persaingan Usaha dalam Merger Perusahan

Mengapa penegakan dari hukum persaingan ini sangat esensial? Sebab diperlukan langkah-langkah untuk mencegah praktik monopoli melalui jalur merger. Merger mungkin secara teori akan berdampak positif dalam menghasilkan keuntungan, efisiensi, penurunan biaya, peningkatan nilai, dan juga sinergi yang baik. Namun, di saat yang bersamaan merger dapat meningkatkan market power.

Market power ini menjadi awal suatu perusahaan hasil merger dapat menentukan harga dan bahkan mencoba untuk membuat hambatan-hambatan bagi para pelaku usaha lainnya sebab kekuatan pasar telah dimiliki oleh perusahaan hasil merger tadi. Akuisisi aset yang dilakukan dalam aktivitas merger ini akan memberikan posisi dominan bagi perusahaan hasil merger sebab memiliki kemampuan keuangan atau permodalan dan aset yang dapat menguasai suatu pasar.

Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan setiap kebijakannya dapat melakukan larangan terhadap aktivitas merger dan/atau memberikan beberapa solusi perubahan lain sebelum merger tersebut diperbolehkan. Hal ini dilakukan dengan pre dan/atau post notifikasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan aksi korporasi merger atau akuisisi.

Salah satu kasus terkait aksi korporasi ini dan menjadi begitu booming adalah kasus Grab yang melakukan akuisisi terhadap Uber. Di Indonesia, merger kedua perusahaan ini memang tidak dapat diulik begitu dalam, sebab aksi korporasi ini dilakukan di Singapura yang menjadi basis regional kedua belah perusahaan. Namun, dapat dilihat tendensi yang berujung pada perilaku monopoli atau memiliki market power sehingga bisa memiliki posisi yang dominan di pasar.

Di Singapura sendiri hanya ada Uber dan Grab yang bergerak dalam bidang transportasi daring. Adanya aksi korporasi ini menjadikan Grab tidak memiliki kompetitor lagi sehingga penggabungan antara kedua perusahaan akan berpotensi monopoli dan menciptakan suatu persaingan tidak sehat di Singapura.

Sedangkan di Indonesia, akuisisi yang dilakukan oleh Grab terhadap Uber mengurangi sisi kompetitif dalam transportasi daring di Indonesia. Di mana pelaku usaha dalam bidang ini terlampau sedikit sehingga kemungkinan besar akan terjadi duopoli (hanya ada Grab dan Go-Jek). Nantinya, penetapan tarif transportasi online hanya dikendalikan oleh kedua perusahaan ini.

Di sinilah penting adanya pre notification dan post notification yang dilakukan oleh perusahaan sebelum dan sesudah melakukan aksi merger dan akuisisi. Bukan hanya sebagai bentuk formalitas pelaporan, melainkan notifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi merger yang terjadi tidak mengganggu jalannya persaingan usaha yang ada dalam bidang tersebut.

Apabila kebijakan dari pemerintah lemah, maka merger akan menjadi suatu jalur yang sah secara hukum untuk pelaku usaha dalam melakukan praktik-praktik persaingan tidak sehat, salah satunya adalah menyingkirkan kompetitornya atau mengurangi jumlah pesaing di bidang yang sama.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dan juga bimbingan dari KPPU sesuai dasar hukum No 1 tahun 2009 Pra-Notifikasi Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) yang bisa memberikan rekomendasi apakah transaksi merger tersebut boleh dilakukan atau tidak, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang mungkin terjadi dari transaksi tersebut.

Kasus merger dan akuisisi yang dilakukan oleh Grab terhadap Uber perlu kembali ditinjau oleh lembaga pengawas persaingan usaha di masing-masing negara. Mungkin Grab dapat menjelaskan bahwa transaksi merger yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur dan sah secara hukum. Akan tetapi, gambaran pasar yang lebih holistis perlu juga dipertimbangkan.

Semisal transaksi merger ini dilakukan oleh perusahaan yang sebelumnya saling berkompetisi dengan ukuran pangsa pasar yang apabila digabungkan akan menjadi dominan, maka walaupun transaksi merger ini secara hukum ‘legal’, akan tetapi konsekuensi yang dihasilkan sangat buruk bagi dunia usaha.

Selain itu, adanya transaksi merger yang mengakibatkan suatu perusahaan memiliki market power yang begitu dominan dapat memberikan kerugian bagi konsumen yang ada. Penetapan harga tidak lagi berdasar pada pasar bebas, melainkan diatur secara sepihak oleh pihak perusahaan hasil merger. Adanya transaksi merger ini juga menyebabkan praktik anti-persaingan dikarenakan perusahaan yang sebelumnya berkompetisi akhirnya memilih untuk bergabung.

Hal ini menimbulkan suatu persaingan tidak sehat yang apabila ditinjau dari UU Persaingan Usaha, maka hal tersebut sangatlah dilarang. Melihat dari kasus ini, pelaku usaha yang ingin melakukan merger atau akuisisi perlu mempertimbangkan banyak aspek. Tidak hanya mempertimbangkan apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan, melainkan juga mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi setelah transaksi tersebut selesai.

Grab dan Uber akhirnya didenda oleh CCCS (Competition and Consumer Commission of Singapore) dengan dalil bahwa transaksi tersebut menyebabkan berkurangnya kompetisi atau persaingan yang terjadi di pasar ride-hailing di Singapura, sehingga salah satu simpulan yang dapat diambil adalah memastikan setiap aksi korporasi yang dilakukan perlu diadakan tinjauan-tinjauan.