Perencanaan Partisipatif Kelurahan Panembahan, Penanggulangan Kemiskinan sebagai Prioritas Pembangunan

Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB Mangunnegaran. KELURAHAN PANEMBAHAN

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan global adalah hilangnya kemiskinan di muka bumi pada tahun 2030[1]. Seiring dengan itu, hampir seluruh negara-negara di dunia saat ini menganggap penanggulangan kemiskinan merupakan isu sentral yang harus diselesaikan. Indonesia merupakan salah satu di antaranya. Di mana target-target dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut telah diratifikasi dan diadaptasi ke dalam rencana aksi nasional serta rencana aksi daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Kemiskinan masih menjadi isu sentral, meskipun tingkat kemiskinan telah berada di bawah dua digit, jumlah orang miskin masih mencapai lebih dari 20 Juta Jiwa. Kota Yogyakarta meskipun tingkat kemiskinannya di bawah rata-rata nasional, namun masih terdapat jumlah orang miskin lebih dari 25 ribu jiwa. Perlu penanganan serius untuk mengatasinya.

Kelurahan Panembahan merupakan satu di antara kelurahan yang terindikasi sebagai lokus terkonsentrasinya penduduk miskin. Dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) yang dirilis Dinas Sosial Desember 2019, jumlah penerima KSJPS di kelurahan tersebut merupakan satu di antara yang tertinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di masing-masing kelurahan, persentase penerima KSJPS di Panembahan mencapai 21 persen, tertinggi setelah Kelurahan Keparakan.

Data KSJPS memiliki parameter multidimensi, yang meliputi aspek pendapatan, aset, pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak penduduk Panembahan yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah sehingga perlu adanya perhatian ekstra dari berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat kota, dan lebih khusus lagi di tingkat kelurahan masing-masing.

Makalah ini merupakan upaya penulis untuk mengartikulasikan pentingnya upaya semua pihak untuk berperan. Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2021 salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, usulan-usulan pembangunan yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Panembahan mesti mengakomodir pengentasan 21 persen penduduk miskin tersebut.

Lalu, bagaimana strategi pembangunan kelurahan? Mesti ditata dan kegiatan pembangunan yang akan memiliki dampak positif bagi penanggulangan kemiskinan? Paparan berikut coba menemukan jawabannya.

Kemiskinan dan Potensi Peran Stakeholder Lokal

Basis estimasi tingkat kemiskinan sebagaimana yang dipublikasi BPS adalah pengeluaran perkapita yang dikeluarkan suatu rumah tangga. Pengeluaran tersebut merupakan penjumlahan pengeluaran makanan yang dihitung minimal 2.100 kilo kalori dan beberapa komoditas non-makanan minimal yang dominan dibutuhkan.

Kebutuhan minimal dari berbagai komoditas tersebut kemudian dijumlahkan nilai moneternya dan ditetapkan sebagai garis kemiskinan atau poverty line. Orang miskin dengan demikian adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan atau tidak sanggup mencukupi kebutuhan makanan dan non-makanan tersebut secara minimal[2].

Penentu kemiskinan dengan demikian adalah kemampuan konsumsi. Kemampuan ini tentu saja dipengaruhi oleh besarnya penghasilan yang diperoleh, baik dari kerja maupun dari modal. Tingkat gaji atau upah dari pekerjaan yang dilakukan sedikit banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Modal yang dimiliki juga tidak serta merta menghasilkan keuntungan, melainkan perlu ditanamkan pada suatu kegiatan produktif sehingga dibutuhkan keahlian untuk mengkalkulasi keuntungan dan risiko.

Sebagian parameter KSJPS dikembangkan berdasarkan ukuran-ukuran tersebut. Parameter suami/ istri tidak bekerja, besarnya penghasilan, kepemilikan aset, dan tingkat pendidikan kepala keluarga persis menggambarkan kualifikasi seseorang yang menentukan miskin atau tidak miskin. Sementara itu, beberapa parameter lainnya menggambarkan kemampuan konsumsi sebagaimana parameter kemiskinan BPS, yaitu kemampuan makan tiga kali sehari, kemampuan makan daging, dan kemampuan membeli pakaian.

Sedangkan parameter sisanya menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan yang dimiliki, aksesibilitas terhadap berbagai kebutuhan dasar, sekaligus tingkat beban pengeluaran keluarga, seperti penerangan listrik, luas bangunan tempat tinggal, jenis bahan dinding tempat tinggal, sumber air minum, kepemilikan MCK, tanggungan sekolah, anak DO, serta keikutsertaan kegiatan sosial[3].

Data KSJPS tersebut dapat menjadi basis informasi penting untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi seseorang yang dikategorikan miskin. Stakeholder pembangunan lokal, mulai dari kelurahan, pengurus LPMK, dan khususnya tim TKPK kelurahan memiliki kelebihan mengenal individu yang teridentifikasi dalam KSJPS tersebut dibanding orang luar. Informasi dalam parameter KSJPS, ditambah pengamatan langsung di lapangan dapat diolah menjadi informasi berharga terkait pendekatan yang cocok bagi mereka agar bisa terentaskan.

Jika perlu, antar stakeholder tersebut dapat membagi peran fokus mendampingi siapa dan berapa orang, sehingga kondisi, aspirasi dan progres dari individu miskin beserta anggota keluarga mereka dapat terpantau dengan baik. Bila perlu, pemantauan tersebut dilakukan secara terukur dengan parameter KSJPS sebagaimana dijelaskan di atas.

Hasilnya adalah laporan perkembangan dari waktu ke waktu terkait dengan kondisi kemiskinan mereka. Apakah mereka mengalami peningkatan, atau penurunan kesejahteraan. Bersama itu, kebutuhan mereka untuk menjadi produktif juga perlu diidentifikasi, apakah mereka membutuhkan pelatihan, permodalan, atau akses pasar. Informasi-informasi ini nantinya bisa dianalisis sehingga ketemu bantuan apa yang mereka butuhkan untuk meringankan beban keluarga, serta dukungan apa yang mereka butuhkan untuk lebih berdaya.

Penanggulangan Kemiskinan dalam Framework Perencanaan Pembangunan

Dalam konteks Musrenbang kelurahan, masyarakat memiliki hak untuk mengusulkan suatu kegiatan pembangunan. Usulan ini didasari terutama pada kebutuhan untuk memecahkan masalah di lingkungan mereka, baik sarana prasarana maupun masalah sosial ekonomi masyarakat. Di samping itu, usulan tersebut juga bisa didasari keinginan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitar.

Pengembangan potensi ini tentu tidak lepas dari adanya kelompok masyarakat yang akan menggerakan potensi tersebut sehingga langsung maupun tidak dapat manfaat ekonomi atas aktivitas tersebut. Dalam hal ini, upaya penanggulangan kemiskinan dapat diletakan dalam kerangka pikir tersebut.

Secara lebih teknis, analisis hasil pemantauan yang telah dilakukan stakeholder pembangunan terhadap warga miskin dapat menjadi basis pengusulan. Usulan-usulan yang berorientasi memecahkan permasalahan bisa secara langsung mengena pada permasalahan kemiskinan yang dihadapi secara spesifik di lapangan. Solusi yang bersifat bantuan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga dapat diusulkan untuk difasilitasi oleh perangkat daerah terkait, tentu disertai daftar sasaran penerima secara spesifik.

Solusi yang berorientasi pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi juga bisa diteruskan ke perangkat daerah terkait atau diusulkan menjadi kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan. Kegiatan pembangunan ini nantinya dengan skema keberlanjutan tidak hanya berhenti pada satu jenis aktivitas, misalkan pelatihan. Skema yang lebih tepat adalah rangkaian aktivitas intervensi dengan basis sasaran yang sama.

Bahkan rangkaian intervensi tersebut bisa diperluas tidak hanya kegiatan pembangunan yang diusulkan di tingkat kelurahan, melainkan intervensi perangkat daerah dan sentuhan dari pihak lain, misalkan perguruan tinggi atau perusahaan. Dengan basis sasaran sama, rangkaian intervensi tersebut kemudian juga perlu dipantau dan diukur keberhasilannya.

Selanjutnya, usulan pembangunan yang berorientasi pengembangan potensi lokal juga bisa dimanfaatkan sekaligus untuk menyasar warga miskin. Logika pengembangan potensi lokal dominan dimaknai untuk menyejahterakan warganya. Meskipun potensi tersebut berada dalam ranah aktivitas seni dan budaya sekalipun, upaya pengembangannya cenderung diarahkan untuk menjadi komoditas wisata, misalkan dalam bentuk seni pertunjukan. Hal ini tentu sangat tepat bagi warga miskin untuk terlibat.

Caranya bisa dengan menentukan target minimal dalam setiap aktivitas yang berorientasi pengembangan budaya tersebut, ada KSJPS atau warga miskin yang dilibatkan. Untuk mengefektifkan cara ini, sasaran yang dilibatkan hendaknya memiliki passion ke arah pengembangan potensi tersebut. Bagaimana untuk mengetahuinya? Tentu dengan cara pemantauan seperti sebelumnya disertai pendampingan untuk mengidentifikasi aspirasi, kebutuhan dan passion masing-masing individu.

Analisis Terhadap Usulan Pembangunan Panembahan: Skema Intervensi Pelatihan

Dalam konteks Kelurahan Panembahan, beberapa usulan pembangunan yang telah dirumuskan dalam pra-Musrenbang bisa diarahkan untuk menyasar warga miskin. Yang paling banyak dan bisa dikaitkan langsung adalah usulan pelatihan. Di antara rumusan rencana kegiatan, pelatihan yang diusulkan meliputi ternak lele cendol, shibori, ecoprint, membuat kue tradisional, lorong sayur, tari, karawitan, membuat kain tanpa potongan, dan tata boga.

Usulan-usulan tersebut muncul baik bersumber dari usulan dari beberapa wilayah saat pra-Musrenbang, maupun usulan masyarakat melalui anggota dewan saat reses[4].

Berdasarkan pengalaman, usulan berupa pelatihan ini jumlahnya banyak, namun kurang peserta dalam pelaksanaanya[5]. Kelurahan maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kesulitan untuk mencari peserta sesuai batas minimal pelatihan. Seringkali mereka kemudian melibatkan orang yang sama dari satu pelatihan ke pelatihan yang lain. Belum ada evaluasi apakah karena memang skema pelatihan tidak begitu diminati atau jangkauan sosialisasi penyelenggara kurang luas sehingga tidak banyak yang tau saat pelaksanaan dan bagaimana mendaftar untuk mengikuti.

Oleh karenanya, penting untuk mulai mengidentifikasi peserta potensial pelatihan, khususnya dari KSJPS. Tentu saja sasaran tersebut selain terdata sebagai KSJPS juga harus memiliki kualifikasi dan passion yang sesuai untuk diikutkan pada pelatihan tertentu. Bagaimana cara mengidentifikasi kualifikasi tersebut? Yaitu melalui kegiatan pemantauan sebagaimana dijelaskan di atas.

Lalu, ketika pelatihan telah dilakukan dan berhasil melibatkan warga miskin sebagai bagian peserta, apakah permasalahan selesai? Sebagai suatu skema intervensi, pelatihan telah selesai begitu pelaksanaanya selesai. Namun, intervensi yang sesungguhnya baru dimulai. Apa yang dilakukan peserta pelatihan tersebut setelah mendapatkan keterampilan dalam pelatihan? Apakah pelatihan memiliki manfaat, yaitu dipraktekan dalam kehidupan nyata.

Idealnya, hasil pelatihan dapat menambah produktivitas ekonomi para peserta, apakah dengan memulai usaha baru yang lebih produktif dibanding usaha sebelumnya, atau meningkatkan usaha yang telah digelutinya sejak sebelum pelatihan. Apapun itu, peserta pelatihan tersebut perlu dipantau dan didampingi dalam mempraktikkan hasil pelatihan secara produktif.

Hasil pantauan tersebut menghasilkan analisis bahwa suatu sasaran mengalami kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya atau kesulitan menjual hasil produksinya, bisa dicarikan pemecahannya atau dijadikan basis usulan pembangunan di periode sebelumnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tingkat kemiskinan di Panembahan berada pada tingkat yang cukup menghawatirkan. Data KSJPS rilis terakhir menunjukan Panembahan menempati posisi tingkat kemiskinan tertinggi di antara kelurahan di Kota Yogyakarta. Perlu perhatian semua pihak untuk ikut menyelesaikannya. Salah satu yang saya tawarkan adalah dimulai dengan pemantauan kondisi warga miskin oleh stakeholder pembangunan lokal.

Hasil pemantauan tersebut nantinya berupa analisis kebutuhan intervensi pembangunan yang dapat diusulkan melalui Musrenbang kelurahan. Usulan kegiatan pembangunan yang berorientasi penanggulangan kemiskinan sebaiknya dilakukan berbasiskan sasaran. Dalam hal ini, suatu usulan mesti jelas sasarannya siapa yang akan diintervensi serta memang berdasarkan kebutuhan atau pemecahan masalah terhadap sasaran tersebut.

Setelah diintervensi, sasaran yang sama mesti dipantau dan didampingi untuk melihat kondisi dan perkembangan kesejahteraannya. Demikian seterusnya, usulan selanjutnya terhadap sasaran yang sama mesti mengikuti konteks kebutuhan intervensi bagi yang bersangkutan. Dalam konteks usulan pembangunan kelurahan Panembahan, skema pelatihan bisamenjadi entry-point.

Bahan Bacaan

Aminiah, N., Handono, P., Pratiwi, E.W., dan Bagindo, H. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota 2019. BPS, 2019

Buku Panduan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kelurahan – Kecamatan Tahun 2019. Bappeda Kota Yogyakarta, 2018

Bagindo, H., Fatmawati, A.D., Mumtaz, T., dan Retnosari, L. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2019. BPS, 2019

Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) 2019. Dinas Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta, Januari 2020

Dodolan Kampung. Pemerintah Kota Yogyakarta, 2019

Panduan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 2020. Bappeda Kota Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan ke Kecamatan dan Kelurahan

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019

Salim, A. Poverty in Yogyakarta, Indonesia: a District Level Analysis of Characteristics and Determinants. Unpublished Thesis. Graduate School of International Development, Nagoya University, 2017

Salim, Agus. Kelembagaan Kampung dan Perencanaan Pembangunan, Laporan I: Pemetaan Kampung dan Tematik Pembangunan. Bappeda Kota Yogyakarta, 2019

Salim, Agus. Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 2018 di 5 Kelurahan. Bappeda Kota Yogyakarta, 2018

Background on the Goals, http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background.html

The Sustainable Development Agenda, http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

[1] The Sustainable Development Agenda, http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

[2] Lihat: http://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html

[3] Parameter ini tertuang dalam data mikro (by name by address by NIK) KSJPS, DInas Sosial Kota Yogyakarta, Januari 2020, yang mewakili 5 jenis kebutuhan dasar +1, yaitu pengan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan ditambah sosial. Parameter tersebut awalnya merupakan hasil kajian PSKK UGM, dimana bobot parameter mengalami perkembangan dan modifikasi beberapa kali menyesuaikan perkembangan social ekonomi

[4] Beberapa contoh ini merupakan hasil pembahasan pra-musrenbang yang telah dikumpulkan dan didiskusikan di Bappeda

[5] Berdasarkan evaluasi penanggulangan kemiskinan 2019 yang dilakukan di Bappeda sebagai Sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta, dengan rekomendasi diwajibkannya menggunakan SIM Pemberdayaan untuk menentukan target dan jenis intervensi penanggulangan kemiskinan