Permasalahan dan Penanganan Kemiskinan di Kemantren Danurejan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kemantren Danurejan. KEMNATREN DANUREJAN

Salah satu permasalahan pembangunan yang sampai saat ini belum tuntas penyelesaianya adalah kemiskinan. Penanganannya oleh pemerintah dengan berbagai strategi secara perlahan telah menurunkan angka kemiskinan, meski belum sampai titik nol. Dengan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan bangsa Indonesia saat ini telah berada pada single digit atau di bawah 10 persen, pertama kali sepanjang sejarah (BPS, 2019).

Tingkat kemiskinan penduduk kota Yogyakarta bahkan lebih rendah lagi, yaitu 6,98 persen di tahun yang sama. Namun, tujuan pembangunan global salah satunya adalah kemiskinan hilang sama sekali tahun 2030. Bisakah cita-cita ini diwujudkan?

Rumitnya upaya penanggulangan kemiskinan tersebut tidak cukup hanya ditangani pemerintah sendiri. Stakeholder pembangunan lain penting untuk ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, pemerintah kota mendorong partisipasi tersebut melalui program Gandeng-Gendong yang melibatkan lima komponen, yaitu; pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, komunitas, dan kampung.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat bisa diwujudkan melalui banyak hal, termasuk di dalamnya sinergi dengan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Lokus spesifik di Kemantren Danurejan, dengan permasalahan pembangunan dan bagaimana upaya penanggulangan sinergis tersebut bisa dilakukan. Namun fokus utamanya adalah permasalahan kemiskinan.

Profil Kemiskinan di Danurejan

Danurejan merupakan satu di antara 14 Kemantren di Kota Yogyakarta. Wilayah dengan luas 1,1 km persegi tersebut terdiri dari tiga kelurahan; Suryatmajan, Tegal Panggung, dan Bausasran. Tidak ada catatan kemiskinan BPS di tingkat kecamatan. Metode estimasi kemiskinan BPS hanya sampai pada tingkat kota.

Sementara itu, satu lembaga riset non-pemerintah, yaitu Smeru, coba mengestimasi tingkat kemiskinan di kelurahan dan kecamatan berdasarkan estimasi kemiskinan dan data potensi desa publikasi BPS. Sayangnya, data tersebut tidak tersedia setiap tahun. Penghitungan dilakukan berturut-turut pada tahun 2000, 2010, dan 2015. Untuk tahun 2015, masing-masing kelurahan diestimasi memiliki tingkat kemiskinan 3,87% di Suryatmajan, 3,84% di Tegal Panggung, dan 2,01% di Bausasran.

Data tersebut juga belum bisa menjelaskan siapa penduduk miskin tersebut dan di mana mereka berada. Informasi berdasarkan pendataan BPS dimaksudkan sebagai indikator yang bersifat makro saja, di mana metode pengumpulan data dilakukan secara sampling.

Sementara data yang sifatnya mikro disediakan oleh Kementerian Sosial untuk tujuan intervensi penanggulangan kemiskinan. Data yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tersebut berisi data keluarga dengan tingkat kesejahteraan empat desil terbawah.

DTKS update terakhir Januari 2019 untuk seluruh kota Yogyakarta berjumlah 115 ribu lebih jiwa, tergabung dalam hampir 40 ribu KK. Jumlah DTKS di Kemantren Danurejan sebanyak 5.664 jiwa, yang tergabung dalam 1.915 KK.

Kebijakan Kota dan Relevansinya di Danurejan

Sebenarnya intervensi penanggulangan telah banyak dilakukan. Pemerintah kota memiliki skema intervensi yang beragam, yang menyasar berbagai fokus. Tidak kurang dari sepuluh perangkat daerah yang mengambil bagian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Secara garis besar, program kegiatan tersebut terdiri dari dua jenis, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan sosial ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar di antaranya dilayani oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam lingkup yang lebih terbatas, DPUPKP dan Dinas Sosial juga melayaninya.

Di samping itu, sebagai bagian dari layanan integratifnya, Dinsos juga melakukan intervensi berorientasi pemberdayaan sosial ekonomi. Intervensi serupa juga dilakukan oleh beberapa dinas lain, yaitu Dinas Koperasi UKM dan Nakertrans, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta Dinas Pariwisata.

Intervensi yang berorientasi pemberdayaan secara lebih spesifik diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa pelatihan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja misalkan, fokus dengan berbagai program pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak juga menggarap beberapa pelatihan yang diintegrasikan dengan upaya pemberdayaan perempuan.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki beberapa jenis pelatihan yang berorientasi pada pengembagan industri kecil. Dinas Pertanian dan Pangan mendedikasikan intervensi pelatihannya untuk mengembangkan pertanian perkotaan. Terakhir, Dinas Sosial fokus untuk melatih penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan berbagai skema yang dibutuhkan yang di dalamnya juga mengadakan pelatihan.

Berbagai skema intervensi pemerintah kota itu tentu memiliki sasaran di seluruh wilayah kota. Seperti telah dijelaskan, pemerintah diwajibkan untuk melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan kepada sasaran yang telah terdata. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Yogyakarta sedang dalam upaya untuk mengarahkan intervensinya kepada warga miskin Danurejan. Upaya ini bukannya tanpa tantangan.

Pelaksanaan di lapangan, karena satu dan lain sebab, perangkat daerah masih sulit menjangkau sasaran yang dimaksud di seluruh kota. Akibatnya, intervensi yang dilakukan sebagian ‘terpaksa’ direalisasi dengan sasaran di luar prioritas warga miskin.

Di sinilah warga masyarakat, terutama melalui RT, RW, Kampung, LPMK dan PKK bisa melakukan perannya untuk secara proaktif mengusulkan dan menjembatani komunikasi antara perangkat daerah dan sasaran penanggulangan kemiskinan berdasarkan data-data resmi di atas.

Alternatif Pengembangan Danurejan

Terlepas dari intervensi pemerintah kota tersebut, sebagai suatu entitas kewilayahan Danurejan memiliki beberapa potensi pembangunan. Dibanding kemantren lain di kota Yogyakarta, Danurejan memiliki baik PDRB perkapita maupun laju pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Berdasarkan analisis BPS, Danurejan memiliki posisi relatif yang bagus dibandingkan kecamatan lain.

Berdasarkan estimasi yang dilakukan BPS terhadap PDRB tingkat kecamatan, terdapat variasi tingkat pendapatan domestik per kapita antar kecamatan satu dengan kecamatan lainnya. Tingkat pertumbuhannya pun berbeda. Grafik tersebut menunjukan hasil analisis berdasarkan Tipologi Klassen yang memuat besarnya PDRB perkapita pada horizontal axis dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada vertical axis.

Tipologi Klassen memetakan posisi relatif suatu wilayah menjadi 4 tipe berdasarkan perbandingan relatif antara nilai individual PDRB perkapita serta pertumbuhan ekonomi dengan nilai rata-rata.

Dibanding seluruh kecamatan se-kota, hanya Gedongtengen yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding Danurejan. Sementara itu, dalam hal PDRB perkapita, Danurejan juga memiliki nilai terbesar setelah Gondomanan, baik dalam kuadran yang sama maupun dibandingkan seluruh kecamatan se-kota.

Potensi pembangunan lain adalah alokasi dana kelurahan. Secara keseluruhan, alokasi dana tersebut di Kemantren Danurejan sebesar 5,9 miliar. Kebijakan dana kelurahan tersebut diarahkan baik untuk pembangunan fisik maupun nonfisik di wilayah kelurahan masing-masing.

Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana diidentifikasi sebelumnya, salah satu masalah yang mengemuka adalah kemiskinan. Bagaimana potensi yang ada tersebut bisa dioptimalkan untuk memecahkan permasalahan kemiskinan di Danurejan?

Untuk bisa memecahkannya, permasalahan yang dihadapi keluarga miskin tentu perlu dieksplorasi lebih mendalam. Salah satu identifikasi permasalahan kemiskinan dilakukan oleh Dinas Sosial melalui data KSJPS. Parameter yang dikembangkan di dalamnya meliputi aspek pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan sosial.

Dalam suatu evaluasi yang dilakukan Bappeda, dari peserta yang disurvei, khususnya di kelurahan Suryatmajan dan Tegalpanggung, faktor tertinggi penyebab kemiskinan adalah aspek pendapatan dan aset.

Parameter dalam aspek ini mencakup tingkat penghasilan, status bekerja, dan kepemilikan aset dari masing-masing keluarga. Aspek lain yang juga dominan, meskipun terdapat variasi antarkelurahan adalah papan, kesehatan, dan pendidikan.

Jenis-jenis pelatihan bisa menjadi bahan awal pengusulan di Musrenbang kelurahan dan kecamatan. Namun sebelumnya, perlu ada asesmen untuk mengukur relevansi jenis pelatihan dengan peluang bekerja dan berusaha dalam konteks Danurejan.

Sebagaimana telah dieksplorasi, opportunity-nya adalah Kemantren Danurejan memiliki tingkat pertumbuhan tinggi sekaligus pendapatan perkapita tinggi. Lokasi geo-spasialnya juga cukup strategis dekat dengan pusat perkotaan Yogyakarta, sehingga bisa mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pendidikan.

Permasalahan terakhir yang perlu diantisipasi terkait isu ketepatsasaran penanggulangan kemiskinan. Basis data penanggulangan kemiskinan saat ini yang dipakai bersumber dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota sendiri. Dengan semua parameter yang dimiliki, dua basis data tersebut memiliki fungsi saling melengkapi sehingga prioritas penangannya ada pada data irisan.

Data tersebut juga perlu dilakukan verifikasi dan validasi ulang di lapangan sehingga baik daftar penduduk miskin maupun kondisi kemiskinannya bisa diidentifikasi secara valid. Untuk menjamin validitas data, serta efektivitas penanggulangan kemiskinan, berikut ini beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai alternatif untuk menghadirkan upaya penanggulangan kemiskinan di Danurejan menjadi lebih efektif.

Pertama, data kebutuhan program setiap KK dapat dijadikan bahan usulan Musrenbang. Kedua, pengusulan peserta pelatihan dapat mengacu data rapor keluarga dengan menggunakan skala prioritas (misal diutamakan bagi KK berpotensi mandiri, atau KK yang termasuk Irisan BDT-KSJPS yang dilihat melalui SIM Pemberdayaan).

Ketiga, KK berpotensi mandiri terus didampingi dalam proses menuju mandiri. Keempat, melakukan cross check ulang pada data KK berpotensi turun kelas dan melakukan tindakan penanggulangan sesuai permasalahan jika data tersebut memang benar.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kemantren Danurejan perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek paling pokok adalah intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat kota. Pemerintah kota melalui berbagai perangkat daerahnya memiliki berbagai skema yang saling melengkapi satu sama lain.

Potensi pembangunan yang dimiliki Danurejan juga merupakan aspek lain yang sangat penting untuk diperhatikan. Posisi strategisnya dekat dengan pusat perkotaan serta pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya tinggi menjadi ‘endowment’ yang bisa dikapitalisasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya, kelompok sasaran perlu diidentifikasi, siapa, bagaimana kondisinya, dan apa yang dibutuhkannya. Mengenalinya secara spesifik merupakan kunci penting untuk bisa mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi untuk mengatasinya. Dalam hal ini, data yang sudah tersedia perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin, di antaranya DTKS dan KSJPS sebagai database warga miskin dan monitoring TKPK Kota dengan instrumen rapor keluarga.

Database DTKS-KSJPS yang bisa diakses melalui SIM Pemberdayaan bisa menjadi basis pengusulan kegiatan pembangunan dalam Musrenbang. Sementara itu, hasil pengisian rapor keluarga dan verifikasi lapangan diposisikan sebagai data pembanding dan upaya mendapatkan data valid yang sesuai kondisi terkini.

Bahan Bacaan

Aminiah, N., Handono, P., Pratiwi, E.W., dan Bagindo, H. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota 2019. BPS, 2019

BPS Kota Yogyakarta. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kecamatan Di Kota Yogyakarta 2016. BPS Kota Yogyakarta, 2017

BPS. Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2019. BPS, 2019

BPS Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019. BPS Kota Yogyakarta, 2019

Buku Panduan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kelurahan – Kecamatan Tahun 2019. Bappeda Kota Yogyakarta, 2018

Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) 2019. Dinas Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta, Januari 2020

Add Comment