Perubahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kampung

Pembentukan Pengurus Kampung oleh LPMK kelurahan Suryatmajan. SURYATMAJAN

Eksistensi kampung juga terkait dengan perencanaan pembangunan. Kampung didesain untuk menjadi koordinator pembangunan di wilayahnya. Usulan pembangunan masyarakat melalui RT dan RW mengalami proses pengolahan dan seleksi penentuan prioritas oleh pengurus kampung, sebelum disampaikan ke LPMK sebagai host Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kelurahan.

Untuk mengefektifkan tugas tersebut, pengurus kampung perlu untuk memahami rule of the game dan kondisi-kondisi lain terkait Musrenbang kelurahan. Namun demikian, berbarengan dengan naiknya eksistensi kampung, regulasi pembangunan di tingkat nasional yang terkait mengalami perubahan.

Kebijakan alokasi dana kelurahan oleh pemerintah pusat mensyaratkan alokasi anggaran ke masyarakat sebesar lima persen dari total APBD. Syarat ini dimaknai sebagai alokasi belanja langsung, bukan hibah. Implikasinya adalah perlunya merombak aturan pagu anggaran Musrenbang kelurahan, di mana sebagian besar dana dialokasikan dengan mekanisme stimulan (hibah).

Selain itu, Permendagri 130/2019 yang mengatur peruntukan dana kelurahan memberi petunjuk bahwa usulan-usulan yang bisa diakomodir adalah yang berupaya untuk meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usulan tersebut dikelompokan dalam dua klasifikasi, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

Permendagri tersebut menyusun beberapa contoh topik usulan kegiatan, namun terbuka kemungkinan usulan lain yang terkait sarana prasarana maupun pemberdayaan di luar yang sudah dicontohkan.

Kebijakan dana kelurahan dan rujukan pelaksanaan pada Permendagri 130/2019 tersebut menjadi tonggak perubahan besar dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan kemantren. Pelimpahan wewenang yang dulu dialokasikan di tingkat kemantren, dengan pembagian wilayah intervensi antara kelurahan dan kemantren, kini sekat pembagian tugas tersebut dihilangkan.

Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2019 terkait Pelimpahan Wewenang Kemantren & Kelurahan. Pagu anggaran yang dulu dominan dengan mekanisme stimulan, sekarang digeser menjadi belanja langsung. Konsekuensinya, kelurahan diperkuat dan memiliki kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran sendiri.

Selain sekat pembangunan kewenangan kelurahan-kemantren dihilangkan, sekat jenis-jenis alokasi anggaran juga dihilangkan dan menjadi buka menu sesuai kebutuhan dengan pagu anggaran hanya di tingkat kelurahan. Implikasinya adalah Musrenbang kelurahan akan menjadi ajang kontestasi gagasan antar stakeholder, termasuk kampung.

Kampung sendiri nantinya diproyeksikan menjadi satu stakeholder penting perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Teknisnya adalah dengan memosisikan perwakilan kampung sebagai delegasi yang bertanggung jawab di wilayahnya. Konsekuensinya, RT dan RW tidak lagi diperhitungkan menjadi bagian dari peserta Musrenbang kelurahan.

Untuk menjamin bahwa usulan pembangunan masyarakat melalui RT dan RW tetap terakomodasi, kampung didorong untuk melaksanakan musyawarah tahunan yang membahas usulan pembangunan dari RT dan RW. Pelaksanaannya dilakukan sebelum Musrenbang kelurahan, sehingga ketika undangan Musrenbang datang, masing-masing kampung telah siap dengan konsep rencana pembangunan yang merepresentasikan usulan dari seluruh RT dan RW di wilayahnya.

Ploting anggaran Musrenbang kelurahan nantinya akan didesain berbasis kelurahan. Setiap kelurahan memiliki total pagu anggaran 1,4 sampai 1,6 miliar. Jumlah tersebut nantinya akan dipilah ke dalam dua jenis, pertama, ploting administrasi dan koordinasi, kedua ploting untuk usulan kegiatan pembangunan.

Klasifikasi pertama merupakan nominal given yang mempertimbangkan jumlah RT, RW dan kampung di suatu kelurahan. Sementara ploting kedua dialokasikan untuk mengakomodir usulan-usulan pembangunan oleh seluruh stakeholder di kelurahan.

Sifatnya buka menu, tanpa ada batasan usulan dari masing-masing stakeholder sehingga tidak ada unsur pemerataan. Dengan demikian, pengurus kampung, sebagai salah satu stakeholder, harus mempersiapkan secara matang konsep perencanaan yang akan diusulkan dalam Musrenbang kelurahan.

Strategi Kampung dalam Musrenbang Kelurahan

Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, kampung berpotensi memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan. Namun, kebijakan penganggaran pembangunan di Musrenbang kelurahan memosisikan kampung untuk berkompetisi dengan kampung lain serta stakeholder lain di kelurahan yang sama.

Untuk mengefektifkan peran tersebut, perlu strategi khusus untuk mempersiapkan usulan pembangunan. Adanya perubahan latar belakang regulasi dan kebijakan, rencana pembangunan yang diusulkan masing-masing kampung relevan dengan setidaknya satu dari tiga faktor berikut.

Pertama, relevan dengan tema prioritas pembangunan yang sudah dideklarasikan. Kedua, berorientasi memecahkan masalah pembangunan lokal. Ketiga, berorientasi untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki.

Pendekatan Tema Prioritas Pembangunan

Pemerintah kota setidaknya memiliki empat tema prioritas pembangunan berbasis kampung; ramah anak (DPMPPA), tanggap bencana (BPBD), panca tertib (Satpol PP) dan KB (Dalduk KB). Kecuali kampung KB, setiap kampung diharuskan mendeklarasikan tema prioritas pembangunan tersebut secara bertahap.

Keharusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap kampung memang sudah seharusnya ramah anak, siap terhadap ancaman bencana dan tertib usaha, bangunan, lingkungan, daerah milik jalan, dan sosial. Menurut catatan terakhir yang penulis dapat, dari 169 kampung, 127 kampung mendeklarasikan sebagai ramah anak, 100 kampung sebagai tangguh bencana dan 59 kampung sebagai panca tertib.

Sedangkan lokasi deklarasi kampung KB, yang saat ini telah mencapai 29 lokasi, merupakan pilihan Dinas Dalduk KB berdasarkan kriteria standar dari BKKBN. Bersamaan dengan deklarasi tersebut, perangkat daerah pendamping juga melakukan intervensi yang terkait dengan tema pembangunan yang diusung.

Meskipun saat ini masih dalam proses deklarasi bertahap, pada akhirnya nanti setiap kampung memiliki paling tidak tiga tema pembangunan. Setiap tema memiliki instrumen intervensi dan parameter keberhasilan. Bagi setiap kampung, deklarasi merupakan awal dari upaya untuk membangun kampungnya untuk mencapai apa yang menjadi visi masing-masing tema pembangunan. Maka, sudah semestinya pengurus kampung mulai mendesain usulan-usulan pembangunan yang relevan dengan pencapaian tema-tema prioritas pembangunan.

Namun demikian, mentransformasikan tema pembangunan tersebut menjadi kebutuhan atau permasalahan pembangunan yang akan menjadi usulan bukan persoalan mudah. Petunjuk untuk melaksanakan tema tersebut sama satu kota, namun permasalahan setiap kampung berbeda-beda. Salah satu upaya Bappeda saat ini adalah untuk menyederhanakan instrumen pelaksanaan tema-tema pembangunan tersebut di lapangan.

Penyederhanaan ini tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan tema-tema menjadi satu tema payung, melainkan parameter intervensi dan keberhasilannya akan diformulasikan menjadi informasi operasional persamaan dan perbedaan antar komponen, serta contoh-contoh usulan pembangunan yang relevan. Dengan upaya ini, kampung nanti tinggal mencari informasi dan contoh yang relevan sesuai permasalahan dan potensi yang dimiliki masing-masing.

Pendekatan Penyelesaian Masalah Pembangunan

Pendekatan kedua adalah masalah pembangunan sebagai basis. Permasalahan-permasalahan tersebut juga mesti terukur tingkat dan urgensi penyelesaiannya. Permasalahan yang paling terlihat adalah terkait dengan pembangunan fisik, seperti jalan rusak, kaca cembung di persimpangan, bronjong talud sungai, saluran air hujan dan sebagainya.

Tolok ukur yang lain adalah penyelesaian permasalahan lima kelompok rentan; miskin, difabel, lansia, anak, dan perempuan. Lima kelompok rentan ini menjadi sasaran prioritas pembangunan baik ditingkat lokal maupun global.

Identifikasi permasalahan pembangunan ini mesti dilakukan berdasarkan data. Identifikasi permasalahan fisik dan infrastruktur bisa didukung dengan data visual, baik foto maupun video. Permasalahan terkait kelompok rentan berdasarkan data potensi masalah dari pendataan kewilayahan.

Selain itu, dan yang lebih penting, adalah penduduk miskin dan difabel dari Bappeda yang akan dilampirkan pada buku panduan Musrenbang kelurahan dan kemantren. Data tersebut menginformasikan jumlah warga miskin dan penyandang disabilitas di tiap kelurahan dan kampung yang sudah terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan jenis disabilitas. Data-data tersebut sudah dilengkapi dengan data by-name by address berdasarkan permintaan masing-masing ketua kampung dan ketua TKPK kelurahan.

Pendekatan Pengembangan Potensi Lokal

Pendekatan ketiga terkait dengan potensi yang dimiliki setiap kampung. Masing-masing kampung memiliki potensi pembangunan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Identifikasi awal secara komprehensif se-Kota telah dilakukan saat penyusunan RPJM Kelurahan 2018. Potensi-potensi lokal telah diidentifikasi di mayoritas kampung yang ada.

Selanjutnya, DPMPPA juga memiliki program identifikasi dan pengembangan potensi kampung melalui Dodolan Kampung. Upaya ini terus berlanjut sampai hari ini, di mana salah satu luarannya adalah buku dengan judul Dodolan Kampung yang mengulas profil potensi kampung. Terbitan pertama berisi ulasan potensi 26 kampung.

Masing-masing kampung sangat mungkin memiliki banyak potensi pembangunan. Sebagai suatu unit komunitas yang lebih luas dibanding RW, penghuninya tentu memiliki beragam aktivitas dan keahlian sehingga potensi yang dimiliki menjadi beragam.

Tulisan ini merekomendasikan masing-masing pengurus kampung mulai mengidentifikasi, menggali, dan memilih di antara potensi-potensi yang dimilikinya. Dua referensi sebagaimana disebutkan di atas bisa menjadi clue awal untuk mempertimbangkan potensi mana yang hendak dipilih.

Skema Dodolan Kampong DPMPPA bisa dirujuk untuk membantu memilih. Di sana terdapat tim yang mengombinasikan berbagai latar belakang pengalaman sehingga bisa menilai potensi mana yang paling potensial untuk dikembangkan, unik dan memiliki impact luas dalam pembangunan.

Framework Strategi Pembangunan Berbasis Kampung

Usulan-usulan pembangunan kampung, dengan demikian, bisa mempertimbangkan tiga kriteria sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk menentukan skala prioritas, setiap usulan yang masuk perlu dianalisis sejauh mana usulan tersebut mengatasi masalah, mengembangkan potensi atau bisa mencapai prioritas pembangunan yang telah dideklarasikan.

Satu usulan bisa jadi relevan dengan lebih dari satu aspek pertimbangan tersebut, namun usulan yang lain bisa jadi justru tidak memenuhi kriteria ketiga kriteria tersebut. Kriteria-kriteria tersebut bisa diterapkan untuk semua jenis usulan pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun pemberdayaan masyarakat nonfisik. Framework yang dikembangkan adalah sebagaimana bagan berikut.

Sebagai antisipasi, rencana pembangunan yang selama ini diusulkan melalui RT dan RW akan dilimpahkan semua ke pengurus kampung. Berdasarkan pengalaman, usulan dari RT dan RW berjumlah banyak sehingga perlu ditentukan skala prioritasnya. Pengurus kampung bisa mulai menyosialisasikan framework di atas kepada RT dan RW di wilayahnya.

Ketika usulan-usulan tersebut masuk, pengurus kampung perlu melakukan analisis berdasarkan tiga kriteria di atas dan menghasilkan daftar usulan pembangunan yang diurutkan sesuai skala prioritas. Daftar ini kemudian menjadi bahan musyawarah kampung yang pesertanya adalah RT dan RW untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil analisis pengurus kampung.

Setelah selesai, daftar skala prioritas usulan tersebut siap untuk dikirimkan kepada LPMK atau kelurahan sebagai penyelenggara Musrenbang kelurahan. Untuk mengakhiri, kebijakan kelembagaan kampung eksisting didasari pada kebutuhan pemerintah kota untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Skema Gandeng Gendong mensyaratkan keterlibatan lima stakeholder pembangunan untuk terlibat, pemerintah, kampus, korporat, komunitas dan kampung. Kampung, yang merepresentasi keterlibatan masyarakat langsung, diakomodir dalam wadah eks-RK.

Eks-RK ini dianggap memiliki ukuran ideal lebih luas dari RW sehingga jumlah agregatnya masih bisa dijangkau kurang dari 200 unit seluruh Kota. wilayah inilah yang kemudian dilembagakan dan memiliki kepengurusan dan disebut kampung. Pendekatan tematik pembangunan juga secara sinkron mendasari basis deklarasi pada tingkat kampung tersebut, baik yang bersifat prioritas pembangunan maupun pengembangan potensi lokal.

Kampung bersama dengan pengurus masing-masing memiliki tugas sebagai koordinator pembangunan di wilayahnya. Pengurus kampung merupakan simpul penting yang menghubungkan masyarakat melalui RT dan RW dengan stakeholder pembangunan di tingkat kelurahan, khususnya perangkat kelurahan dan LPMK.

Tugas dalam pembangunan tersebut meliputi aspek perencanaan sekaligus pelaksanaan. Implementasi dalam perencanaan adalah misi pengurus kampung untuk menyampaikan aspirasi pembangunan masyarakat wilayahnya pada forum Musrenbang kelurahan. Untuk mengefektifkan tugas tersebut, kampung perlu menyusun konsep pembangunan dengan framework tiga tiga aspek: penyelesaian masalah, pengembangan potensi, dan prioritas pembangunan tematik.

Bahan Bacaan

Dodolan Kampung. Pemerintah Kota Yogyakarta, 2019

Draf Panduan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan 2020. Bappeda Kota Yogyakarta

Salim, Agus. Kelembagaan Kampung dan Perencanaan Pembangunan, Laporan I: Pemetaan Kampung dan Tematik Pembangunan. Bappeda Kota Yogyakarta, 2019.