Pinjol Ilegal, antara Kebutuhan dan Intimidasi

Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam rangka Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal. KOMINFO

Semua serba digital di era 4.0 ini, siap ataupun tidak kita pun telah memasukinya, namun masih sedikit yang paham dengan digitalisasi ini, terlebih jika dikaitkan dengan digitalisasi keuangan. Padahal literasi keuangan salah satu faktor penting di era digital.

Penting untuk memahami tentang keuangan digital ini sedikit banyak kita harus berhubungan dengannya, baik dengan sadar maupun tidak. Namun, pengetahuannya tentang keuangan digital wajib diketahui meskipun nanti kita tidak banyak menggunakannya karena berbagai alasan.

Literasi keuangan digital harus terus digaungkan oleh pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna fiturnya namun tahu apa risiko yang harus dihadapi ketika sudah terhubung.

Salah satu contoh yang saat ini sedang viral berkait keuangan digital adalah maraknya pinjaman online (Pinjol) ilegal. Namanya ilegal tentu saja melanggar hukum dalam operasionalnya yang berakibat banyaknya korban pinjol baik yang melapor ataupun tidak.

Pinjaman secara online tentu saja tidak salah namun harus dilakukan dengan cara yang benar dan kepada pihak yang benar. Masalahnya adalah pinjol banyak dilakukan oleh pinjol ilegal, berisiko munculnya jumlah tagihan yang tidak rasional dan waktu peminjaman yang juga tidak masuk akal.

Hanya administrasi pencairan dana saja yang cepat dan mudah sehingga mengakibatkan banyak sekali masyarakat terjebak oleh pinjol ilegal ini. Meskipun pihak berwenang telah menutup akses ribuan pinjol ini nyatanya selalu ada yang baru, mungkin pinjol ilegal memanfaatkan ruang kosong dalam hal hukum.

Hukum menjadi hal penting dalam perkembangan pinjol ini, ketiadaan hukum yang kuat untuk melindungi nasabah akan sangat rentan bagi masyarakat yang notabene masyarakatlah yang akan menggunakannya. Sedangkan bagi para operator pinjol legal telah ada aturan yang melindungi serta diawasi oleh pemerintah.

Kelemahan hukum bagi nasabah inilah yang menjadi peluang bagi pinjol ilegal untuk memangsa para nasabah yang tidak tahu tentang literasi keuangan digital ini. Mereka masuk karena kelemahan hukum dan juga kelemahan pemahaman literasi keuangan di masyarakat.

Ada sekitar 181,67 triliun nasabah melakukan pinjaman kepada pinjol, di mana 157,75 triliun peminjam ada di Pulau Jawa dan 27,91 triliun sisanya di luar Jawa (Statistik Fintech Lending, 2021), dan ada sekitar 22 triliun dilakukan pada pinjol ilegal (Kompas TV, 2021).

Begitu besarnya potensi pinjol ini sehingga menarik minat pinjol ilegal untuk beroperasi apalagi kelemahan hukum dalam melindungi nasabah dianggap lemah. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 3.515 aplikasi pinjol akan tetapi pertumbuhannya tetap tinggi, karena satu pinjol tidak hanya membuat satu aplikasi namun bisa lebih banyak lagi.

Di samping memblokir aplikasi, pemerintah seharusnya juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pihak yang memiliki otoritas pengendali jaringan internet. Selain itu juga Google sebagai penyedia jasa layanan distribusi digital untuk tetap beroperasinya pinjol ilegal ini.

Pemerintah sebagai regulator harus memberi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pinjol untuk dapat melakukan operasinya dan kemudian dipantau jika terdapat praktik-praktik pelanggaran hukum. Di sini tidak hanya pendekatan regulator saja, namun pendekatan hukum terutama bila terjadi penyelewengan karena jumlah uang masyarakat sangat besar jika ada indikasi penipuan.

Intimidasi Penagihan Pinjaman Nasabah

Cara-cara penagihan dengan teror maupun intimidasi melanggar hukum harus diproses secara hukum. Penagihan pinjaman kerap dilakukan oleh jasa pihak ketiga untuk menjadi penagih utang debt collector (DC). Tindakannya kerap menggunakan media elektronik, seperti melalui telepon atau pesan Whatsapp.

Bagi pihak peminjam atau debitur, tindakan penagih tentu menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Pada dasarnya, tindakan penagihan utang yang menggunakan ancaman kekerasan dan/atau tindakan serupa lainnya dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana.

Sementara tindakan ‘pengancaman’ yang dilakukan melalui sarana elektronik, maka pelaku dapat ditindak menggunakan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU ITE.

Agar masyarakat tidak terjerat pinjol ilegal perlu literasi yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate. Dengan demikian masyarakat dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko.

Sehingga semua pihak akan sadar, bahwa sebenarnya sistem pinjol ini hadir untuk membantu dan meringankan beban keuangan masyarakat bukan malah kebalikannya menjadi beban.

Edukasi tentang pinjol harus lebih dikuatkan lagi agar masyarakat benar-benar paham tentang pinjol. Sedangkan untuk pinjol legal berilah syarat yang lebih mudah bagi masyarakat agar masyarakat tidak terjerumus ke pinjol ilegal. Tentunya syarat peminjaman yang lebih sulit akan cenderung dihindari oleh masyarakat.

Namun demikian syarat-syarat itu pun tidak boleh seperti yang dilakukan pinjol ilegal namun tetap sesuai koridor yang telah diatur. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat baik berkenaan dengan aplikasi pinjol legal dan kesadaran tentang risiko, hak, dan tanggung jawab sebagai peminjam juga harus lebih dipahamkan lagi.

Membaca terlebih dahulu apa-apa yang menjadi hak, kewajiban, serta risiko-risiko saat sebelum terjadi akad sangatlah penting, karena di sinilah dasar hukum yang akan digunakan bila terjadi hal-hal di luar perjanjian. Namun sekali lagi pinjol ilegal tidak menggunakan cara-cara yang benar, hingga potensi melanggar hukum sangat kuat karena dasarnya sudah salah.