Quo Vadis Pabrik Gula

Ilustrasi Pabrik Gula Glenmore. BUMN

Perubahan adalah hal mutlak di bumi ini, tanpa adanya perubahan tidak mungkin manusia bisa tumbuh dan berkembang, karena itulah perubahan sangat penting bagi manusia.

Begitu pun organisasi yang berisikan manusia membutuhkan perubahan yang terus dan kontinu, bahkan ketika sudah sampai di titik puncak, perubahan harus tetap dilakukan dan harus terjadi karena dunia terus berubah dan organisasi berubah mengikuti perubahan dunia.

Demikian pula halnya dengan Pabrik Gula (PG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, di seluruh Tanah Air terdapat 64 PG, 50 di antaranya milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sejak Indonesia merdeka PG tak pernah bisa swasembada lagi. Demikianlah karut-marutnya masalah di PG sehingga berharap dengan perubahan tata niaga gula sudah akan mampu mengubah semua permasalahan akut PG.

Kesadaran melepaskan diri dari impor gula dan mimpi swasembada masih terjerat berbagai kendala. Permasalahan PG bukan hanya di tingkat penjualan gula saja, menyeluruh. Sejak awal pada persiapan tanam tebu, produksi, sampai proses pengemasan karung sudah bermasalah. Munculah pertanyaan, apakah dengan mengganti orang-orang akan memperkuat proses perubahan itu?

Bisa iya, bisa juga tidak, karena kita tidak tahu mentalitas penggantinya, apakah sama, lebih baik atau bahkan lebih buruk. Setiap perubahan di organisasi harus melibatkan setiap orang yang ada dalam organisasi. Jika tidak demikian, perubahan hanya akan terjadi sesaat saja.

PG Glenmore

Menurut salah satu narasumber yang saya wawancarai yang tak mau disebut namanya ia bekerja di perusahan PG Glenmore. PG Glenmore merupakan PG terbesar di Asean dengan mesin-mesin baru. Narasumber saya ini menyatakan masalah itu sudah terjadi di tingkat proses pratanam tebu.

Pemilihan lahan yang amburadul dan jauh dari letak perusahaan mengakibatkan biaya pengangkutan jadi berlipat-lipat. Pemupukan yang harus dilakukan dua sampai tiga kali, bisa hanya dilakukan sekali saja bahkan tidak dilakukan.

Tatkala proses pembersihan tebu yang harus dilakukan rutin dari tanam hingga panen ternyata tidak dilakukan. Semua itu membutuhkan anggaran namun tidak dilakukan dengan semestinya, sementara tebu-tebu di lahan petani non-PG melakukan semua perawatan yang tidak dilakukan PG demi tercapainya kualitas tebu yang optimal.

Belum lagi di penebangan tebu, adanya praktik potensi korupsi yang dilakukan PG dengan jadwal yang tidak konsisten dan berubah ubah terhadap letak lahan. Jadwal panen yang mengikuti kemauan pabrik padahal sudah terikat kontrak, membuat para penebang harus menghitung ulang biaya bahkan istirahat di masa panen.

Adanya alat bantu angkut tebu dari sawah ke truk pengangkut memudahkan para pengangkut tebu yang tidak harus berurusan dengan truk yang masuk kubangan lumpur. Akan tetapi, ternyata alat ini tidak bisa digunakan karena kontur tanah yang ditanami tebu berada di gunung-gunung dan lahan yang berbatu serta tebu tidak dalam kondisi berdiri tegak sebagai syarat penggunaan grabber.

Ditambah lagi pergantian total peralatan dan mesin PG memakan biaya yang tidak sedikit. Perbaikan mau tak mau harus dilakukan secara bertahap.

Pemerintah sedianya telah memberikan dukungan finansial kepada BUMN untuk merevitalisasi PG mereka. Hanya saja, ketika dana sudah diterima, perbaikan tidak dilakukan secara maksimal.

Artinya di sini ada potensi penyalahgunaan dana pengadaan alat yang seharusnya mampu digunakan secara penuh. Sistem pengangkutan tebu membutuhkan paling tidak 500 unit kendaraan per hari, sedangkan pabrik hanya memiliki 10 persen jumlah angkutan, sementara sisanya harus melalui kontrak dengan pihak swasta. Hal ini menjadikan potensi korupsi dapat dilakukan dengan kontrak yang tidak transparan.

Masa tebang tebu memiliki jangka waktu enam bulan yang biasanya dimulai antara bulan Mei-Oktober. Sehingga PG seharusnya mampu memilih dan menentukan kontraktor mana yang sudah siap dengan kendaraan dan SDM penebang untuk menyelesaikan masa panen sesuai jadwal.

Menunjuk kontraktor lokal harus diupayakan untuk bisa mengikuti tender dengan persyaratan yang berskala lokal pula dan bukan kontraktor luar daerah yang akhirnya hanya menang sebagai kontraktor di tingkat kertas saja sedangkan pelaksana disubkan kepada pengusaha lokal.

Pengusaha lokal juga perlu dilatih untuk mampu bersaing dengan kontraktor daerah luar agar harga gula lebih bersaing. Setiap pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya masyarakat lokal yang harus merasakannya. Agar bicara tata niaga gula, juga semanis rasanya.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pembinaan kepada para petani tebu. Dengan memberikan bantuan lunak dan binaan pabrik-pabrik gula nasional dapat meningkatkan standar kualitas dari produk gula yang mereka produksi.

Inilah hal-hal utama dan mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam upaya melakukan perombakan di industri pergulaan Indonesia agar terjadi perubahan yang dimaksud bukan hanya quo vadis belaka.