Desa Cinta Statistik, Desa Cantik

Kelurahan Panggungharjo. KOMINFO RI

Reformasi manajemen data desa didorong agar dapat memberi dampak positif dalam usaha penurunan kemiskinan, stunting, dan berbagai permasalahan lainnya yang terkait dengan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi, seperti yang ada dalam tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) Village atau SDGs Desa.

Tujuh belas tujuan berkelanjutan yang berkaitan dengan SDGs itu di antaranya adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, kehidupan desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu ada juga industri, inovasi, dan infrastruktur desa, berkurangnya kesenjangan desa, pemukiman berkelanjutan di desa, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, penanganan desa dalam perubahan iklim, ekosistem lautan sekitar desa, juga ekosistem daratan sekitar desa. Dua tujuan terakhir pembangunan berkelanjutan desa adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan desa yang kuat, serta kemitraan desa untuk mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 yang mengatur tentang pengukuran pencapaian target dengan menggunakan indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), reformasi manajemen data desa seperti halnya pengembangan aplikasi sistem informasi desa, sangat perlu dilakukan.

Hal ini diupayakan agar potensi yang dimiliki desa dapat dipetakan dan disusun dengan baik dan rapi. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan pendampingan perencanaan pembangunan desa agar dana desa yang digulirkan tepat sasaran.

Big data merupakan sebuah terobosan mutakhir untuk menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Datakrasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan menjadi alat ampuh untuk meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi.

Hal itu disebabkan prinsip data yang dapat diakses publik dan kemampuan memberikan informasi secara akurat dan di waktu yang nyata. Sedari awal, korupsi bisa dicegah sedini mungkin. Datakrasi bisa menjadi pemodelan pencegahan korupsi dengan kekuatan data yang rigid dan terkontrol oleh publik.

Berbicara perihal big data, tak bisa lepas dari masalah internet. Kendala hari ini adalah bahwa ada banyak sekali desa di Indonesia yang masih belum bisa mengakses internet. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, salah satunya mahalnya tarif internet dan masalah ketersediaan jaringan.

Data tidak hanya berbicara soal politik, tetapi juga terkait erat dengan penguasaan ekonomi. Memasuki era digital, data menjadi komoditas penting yang membuat seseorang atau sebuah kelompok menguasai orang lain dalam skala besar.

Seperti yang kita tahu, era digital adalah era big data. Big data merupakan sebuah sistem data yang menyatakan volume data besar. Dalam sistem big data, bukan seberapa banyak data yang dinyatakan dalam volume tersebut, melainkan untuk tujuan apa data itu digunakan. Seperti aplikasi-aplikasi berbasis android mutakhir yang memakai sistem big data untuk mengumpulkan data penggunanya yang kemudian dikelola.

Big data adalah teknologi yang memiliki kapasitas yang cukup besar dengan kumpulan data-data yang kompleks. Oleh karena itu, jelas bahwa kekuasaan dan data merupakan satu jalinan yang tidak terpisah saat membicarakan dunia digital.

Berangkat dari hal itu, kehadiran Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID) menjadi sangat penting bagi desa di era disrupsi digital. Beberapa data yang dimiliki pemerintah desa berupa data kependudukan, data biofisik, data sosial, data ekonomi, dan data keuangan dapat diperoleh dari sumber data.

Data-data tersebut tercatat dalam sistem pelayanan administrasi, sistem informasi pembangunan desa, sistem keuangan desa. Kemudian diintegrasikan melalui Sistem Informasi Desa, semata-mata demi memberikan pelayanan publik, transparansi publik, dan pemberdayaan masyarakat dengan konsultasi publik sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan warga desa melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Dalam membangun relasi pemerintah desa dengan warga desa, sebaiknya PSID dikerjakan sendiri oleh pemuda yang paham IT, mahir dalam desain grafis, jurnalis warga desa, dan sebagainya.

Belum lama ini, Kalurahan Panggungharjo ditetapkan menjadi salah satu dari 100 Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Indonesia. Adanya Desa Cantik diharapkan dapat meningkatkan literasi statistik pemerintah desa. Desa Cantik ke depannya akan mendapat pembinaan yang berfokus pada standardisasi pengelolaan data statistik, mengoptimalkan penggunaan, dan pemanfaatan data statistik.

Tidak hanya itu, Desa Cantik juga akan mendapatkan pembinaan bagaimana meningkatkan kesadaran dan peran aktif perangkat desa dalam penyelenggaraan statistik. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 130 Tahun 2021 tentang Program Percepatan Pembinaan Statistik Sektoral 100 Desa Cinta Statistik Tahun 2021.