Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta Berbasis Kampung

Kota Istimewa Yogyakarta. JOGJAKOTA

Pembentukan pengurus kampung dilakukan terkait berbagai aspek kebijakan di Kota Yogyakarta. Program Gandeng Gendong yang digagas oleh Pemerintah Kota mendorong keterlibatan lima unsur lembaga atau kelompok untuk terlibat, salah satunya adalah kampung.

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat memerlukan penajaman fokus, di mana kampung hendak diperankan. Di samping itu, penajaman juga dilakukan berbasis tematik pembangunan yang mana kampung juga menjadi basis. Kampung menjadi sedemikian strategis dan sentral dalam pembangunan.

Di sisi lain, kampung memiliki basis legalitas peraturan walikota. Jika dibandingkan dengan RW atau LPMK, eksistensi kampung seolah tidak cukup kuat atau timpang dibanding peran yang hendak diambil. Sebagai informasi, baik LPMK, RW, dan RT memiliki basis legal yang lebih solid, yaitu Peraturan Daerah (Perda).

Dalam hal koordinasi maupun eksekusi anggaran pembangunan, tentu bobot Perda lebih kuat ketimbang Perwal. Lalu mungkinkah, misalkan, pengurus kampong bisa mengkoordinir RW dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan? Meski landasan Perwal hanya bersifat sementara, karena saat ini Perda sedang dalam proses drafting.

Di antara sekian banyak peran yang hendak dimainkan oleh kampung, serta basis legalitas yang belum solid tersebut, bagaimana kampong harus memposisikan diri dan berperan secara optimal? Tulisan ini merupakan ikhtiar untuk menelusuri lebih detail tentang terbentuknya kampung di daerah Kota, apa saja peran yang mesti dimainkan dan strategi pelaksanaannya. Di bagian akhir, rekomendasi kebijakan dapat diformulasikan untuk meningkatkan efektivitas peran kampung dalam pembangunan Kota Yogyakarta.

Konteks Kebijakan Pembangunan

Pemahaman terhadap eksistensi kampung dan pemeranannya dalam pembangunan daerah tidak lepas dari konteks kebijakan pembangunan di tingkat Kota. Skema kebijakan yang paling menjadi penentu adalah Gandeng Gendong. Meskipun kebijakan tersebut secara eksplisit tidak teregulasi, namun pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan sangat kental.

Konsep dasar Gendeng Gendong yaitu keterlibatan lima stakeholder pembangunan, di antaranya pemerintah kota, kampus, perusahaan, kampong, dan komunitas. Gandeng Gendong diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok menengah kebawah.

Satu dekade sebelumnya, pemerintah kota launching gerakan masyarakat Segoro Amarto (Semangat Gotong Royong Agawe Majuning Ngayogyakarta). Tujuan gerakan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menurunkan kemiskinan. Gandeng Gendong merupakan tahap advance dari gerakan tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian atas dasar kesadaran bersama, membangun masyarakat yang berdaya dan sejahtera secara moril dan materiil. Harapannya, partisipasi semua stakeholder pembangunan dalam kegiatan pembangunan, khususnya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan semakin meningkat. Sehingga, fokus utama yang menjadi kata kunci adalah untuk ‘Menyejahterakan masyarakat Kota Yogyakarta.’

Kebijakan lain yang terkait, yaitu adanya pendekatan tematik dalam pembangunan berbasis kewilayahan. Penyematan suatu tema pembangunan tertentu pada suatu lokus kewilayahan diharap dapat mendorong masyarakat supaya lebih aware terhadap tema tersebut. Tema yang dimaksud di antaranya adalah Ramah Anak, Tangguh Bencana, Panca Tertib, dan KB.

Masing-masing tema mewakili isu penting yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Di samping itu, pendekatan tematik ini juga digunakan untuk mendorong pengembangan potensi-potensi lokal di tiap wilayah, misalkan Wisata, Sains, Literasi, dan Pangan Lestari. Serta dengan adanya Gandeng Gendong, pendekatan tematik pembangunan ini juga didorong untuk mewakili basis lokus yang sama, yaitu kampung.

Pendekatan tematik untuk mendorong pengembangan potensi lokal tersebut dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA). Skema yang dikembangkan merupakan turunan dari Do-it Kampung atau Duwit Kampung. Melalui Musrenbang kelurahan, selama ini tiap wilayah memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan pembangunan di wilayah masing-masing.

Setiap kelurahan, mendapatkan akses dana sekitar satu Miliar atau lebih setiap tahun. Namun selama ini, berdasar praktik di berbagai wilayah, metode yang dipakai cenderung terkesan ‘Bagito’ atau bagi rata unit wilayah terkecil, yaitu RT dan RW.

Pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi tidak terasa karena setiap unit wilayah mendapat jatah dana yang terbatas. Skema ‘Duit kampung’ mendorong untuk pemusatan sumber daya pembangunan berorientasi penyelesaian masalah di tingkat kampung, fokus pada sedikit isu prioritas dan tidak bagi-bagi berdasarkan kewilayahan.

Dalam mengembangkan ‘Duit’ Kampung tersebut, DPMPPA menyusun rangkaian intervensinya menjadi tiga bagian, yaitu Dodolan neng Kampung, Dodolan Kampung, dan Ngedol Kampung. ‘Do dolan neng kampung’ bermakna ajakan untuk main atau mengunjungi kampung. Tujuannya untuk menginventarisasi potensi yang dimiliki kampung-kampung yang telah dikunjungi tersebut.

Waktu pelaksanaan dilakukan setiap Jum’at pagi ke berbagai kampung di penjuru kota. Selanjutnya ‘Dodolan Kampung’ memiliki arti jualan kampung. Setelah potensi suatu kampung teridentifikasi, diperlukan upaya menjual potensi yang ada tersebut. Dalam proses ini diperlukan langkah-langkah supaya potensi tersebut berharga atau layak jual, sehingga diharapkan intervensi perangkat daerah bisa masuk dan bersinergi di dalamnya.

Kemudian, setelah kampung berhasil melakukan komodifikasi potensi-potensi yang dimiliki, kampung tersebut perlu merumuskan tematik tertentu yang mewakili potensi yang dimiliki masing-masing. Ngedol kampung juga bisa dipahami sebagai upaya untuk menjual kampung dengan melakukan branding atau menentukan tematik yang tepat.

Add Comment