Koperasi Tak Luput dari Macetnya Angsuran

Ilustrasi. THE ECONOMIC TIMES

Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya tampak pada ketegasan sikap Pasal 33 UUD 1945, tapi juga pada Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa koperasi jelas-jelas dinyatakan sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.

Sedangkan, dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Terdapat empat jenis koperasi jika dilihat dari jenis usahanya, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Bersumber pada jenis-jenis koperasi, artikel ini akan membahas mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang banyak diminati masyarakat dan dijadikan rujukan orang untuk meminjam modal.

Koperasi jenis ini acapkali dikenal sebagai koperasi kredit. Seperti yang kita tahu, sesuai dengan namanya, koperasi ini menyediakan pinjaman uang. Tidak hanya itu, koperasi jenis ini menjadi tempat untuk menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Apabila dilihat secara sekilas, tampak bahwa cara kerjanya sama seperti bank pada umumnya, namun sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara KSP dengan bank konvensional.

Koperasi tercipta sebagai pelaku ekonomi pinggiran, hal itu membuat masyarakat awam sulit membedakan koperasi dan jenis badan usaha lainnya. Masalah ini merupakan paradigma titik yang menyebabkan orientasi pemberdayaan koperasi, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan menjadi kurang tepat

Seperti perusahaan pada umumnya koperasi memang menjalankan bisnis yang dapat dikembangkan di semua sektor. Mulai dari sektor pertanian, publikasi, keuangan, perdagangan, bisnis berbasis platform, hingga di sektor pelayanan publik.

Koperasi Simpan Pinjam Dewi Kunti merupakan salah satu koperasi yang ada di Yogyakarta, tepatnya berada di Kalurahan Panggungharjo. Koperasi ini dijalankan oleh ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Koperasi ini didirikan karena terjadinya gempa bumi tahun 2006.

Kemudian, pemerintah memberikan bantuan sebesar lima puluh juta rupiah kepada masyarakat Panggungharjo dengan syarat harus membuat lembaga koperasi yang berbadan hukum agar bantuan tersebut bisa dicairkan dan berdirilah Koperasi Simpan Pinjam Dewi Kunti.

Hingga saat ini, koperasi tersebut masih berjalan. Seiring perkembangan zaman, sistem administrasi dan peraturan yang ada di koperasi kian membaik. Awalnya dijalankan oleh ibu-ibu yang kurang menguasai teknologi atau bahasa gaulnya, gagap teknologi (gaptek), sehingga sistemnya masih belum tertata dan berantakan. Namun, kini menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Dengan adanya KSP sebagai salah satu usaha penyedia dana selain bank, kalangan muda maupun ibu-ibu mulai tertarik untuk meminjam modal agar kegiatan perekonomian mereka tetap bisa berjalan. Hal itu terjadi karena pada saat ini peluang dan kebutuhan ekonomi pada koperasi simpan pinjam lebih mudah dijangkau dan proses pencairannya lebih cepat dibandingkan dengan lembaga pembiayaan atau pinjaman lainnya.

Masalah yang kerap menghampiri jenis koperasi ini adalah kredit bermasalah atau macet. Hal tersebut juga terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Dewi Kunti, terutama pada masa pandemi. Kredit macet menggambarkan situasi bahwa persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung bisa mengalami kerugian atau modal tidak kembali. Oleh sebab itu, perlu menganalisis terlebih dahulu sebabā€sebab timbulnya kredit bermasalah bagi lembaga pembiayaan sebelum mencari alternatif pengelolaannya.

Pandemi yang belum usai memberikan dampak terhadap jalannya kegiatan usaha dan operasional koperasi. Dampak yang signifikan pun mengusik perekonomian di Indonesia. Usaha mikro, menengah, hingga koperasi sangat terdampak dengan adanya Covid-19. Penjualan, permodalan, dan pesanan mengalami penurunan. Tak hanya berhenti di situ, pelaku ekonomi juga harus merasakan kesulitan bahan baku dan kredit macet.

Berdasarkan Online Data System (ODS) per 31 Desember 2020, ditemukan banyak koperasi yang mengalami penurunan modal sendiri dan modal luar. Hal itu berpengaruh terhadap likuiditas. Tidak sedikit pula koperasi yang melaporkan kesulitan operasional sebab anggotanya tidak sanggup membayar cicilan, juga banyak yang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam.

Terjadi pula peningkatan pengaduan anggota mengenai perselisihan atas penyelesaian pinjaman yang bermasalah. Banyaknya pinjaman bermasalah tersebut sebagai akibat dari aktivitas usaha anggota maupun masyarakat yang gulung tikar dan akhirnya tutup. Seperti diketahui bersama, saat ini telah terjadi krisis kesehatan yang berdampak terhadap ketahanan ekonomi.

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam kegiatan peminjaman yaitu dengan mengadakan perjanjian kredit. Permasalahan yang sering timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit antara koperasi dengan anggotanya, yakni tidak terlaksananya perjanjian kredit tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.

Permasalahan yang seringkali terjadi berupa kredit macet yang pada akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup lembaga koperasi tersebut. Timbulnya kredit macet sendiri disebabkan oleh para anggota yang tidak mau membayar kewajibannya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari kesalahan pihak bank itu sendiri, seperti kurangnya ketelitian dari pihak bank dalam memberikan kredit kepada setiap nasabah, lemahnya sistem informasi dan pengawasan dalam mengajukan kredit, adanya campur tangan yang berlebih dalam mengambil keputusan kredit, pengikatan jaminan kredit tanpa adanya jaminan yang cukup, serta ketidakmampuan dalam manajemen pencatatan di dalam koperasi.

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah, seperti tingginya suku bunga kredit, terjadinya krisis moneter, iklim dunia perbankan yang tidak sehat, nasabah yang tidak bertanggung jawab, dan adanya musibah yang menimpa nasabah atau perusahaan nasabah.

Pasal 1238 KUH Perdata tentang Sistem Penetapan Debitur Cidera Janji (Wanprestasi). Sistem ini harus melalui beberapa tahapan seperti somasi dan pernyataan cidera janji. Ada dua kondisi seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu ketika jatuh tempo (sesuai dengan perjanjian) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya dan ketika kreditur sudah memberi peringatan, namun debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

Masa-masa pandemi kebanyakan perekonomian masyarakat menjadi sulit dan tentu saja sangat berpengaruh pada macetnya angsuran kredit anggota Koperasi Wanita Dewi Kunti. Banyak anggota yang menunda mengangsur karena masa-masa sulit. Keterpurukan ini tidak boleh berlarut supaya rakyat Indonesia bisa bangkit lagi.

Untuk mencapai kebangkitan dilakukan dengan cara mendorong koperasi untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia. Diharapkan pengurus serta pengawas koperasi menjadi lebih kompeten dalam menyusun berbagai strategi pemulihan ekonomi yang terjadi. Tangkas dalam merancang kiat preventif guna meminimalkan timbulnya embrio permasalahan yang dapat menyebabkan pertentangan, serta cakap dalam memberikan pelayanan terbaik juga menggencarkan promosi usaha koperasi.

Sumber daya manusia koperasi juga diharapkan mampu membawa koperasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kemudian, memanfaatkan marketplace berbasis online, maupun penggunaan sosial media untuk memanfaatkan peluang serta kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri. Tindakan tersebut akan berguna memperbaiki citra koperasi sehingga dapat eksis merealisasikan pemulihan ekonomi, baik secara regional maupun nasional.

Untuk mengatasi kredit macet bisa diatasi dengan kunjungan secara kekeluargaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendekati debitur atau mendatangi rumahnya dan melakukan komunikasi terkait permasalahan yang dihadapi nasabah. Perlu juga mengadakan pengawasan kepada debitur. Langkah ini sudah dicoba oleh bagian kredit Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja dan penentuan jadwal berdasarkan munculnya gejala yang menunjukan bahwa nasabah sedang memiliki masalah.

Cara tersebut hampir sama dengan cara penagihan intensif, yaitu penagihan terhadap usaha yang masih berprospek dan dianggap masih mempunyai itikad baik. Mula-mula, kreditur akan memberikan surat peringatan. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan debitur tidak melunasi kewajibannya, maka akan diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Penyitaan terhadap barang jaminan akan digunakan untuk menutupi sisa tunggakan yang belum dilunasi.

Add Comment